Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RUU Perampasan Aset Perlu Mendahulukan Hak Korban

RUU Perampasan Aset Perlu Mendahulukan Hak Korban
Minat|Keamanan Pintar

Perampasan aset harus berpihak pada korban

RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memberi negara kewenangan menelusuri, membekukan, dan merampas harta terkait tindak pidana melalui mekanisme hukum, termasuk untuk memulihkan kerugian korban. Inilah ukuran penting keberhasilan aturan tersebut: bukan hanya apakah pelaku dihukum, tetapi apakah orang yang kehilangan uang mendapat jalan nyata untuk memperoleh kembali haknya. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar aset hasil investasi bodong dapat disita dan dikembalikan kepada korban, bukan hanya dimasukkan ke kas negara. Sehari kemudian, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan perlindungan korban kejahatan ekonomi harus menjadi bagian dari rancangan itu. Arah ini patut didukung. Hukuman penjara tidak otomatis mengembalikan kerugian, sementara hasil kejahatan yang tetap dikuasai pelaku memperpanjang ketidakadilan bagi masyarakat.

RUU Perampasan Aset Perlu Mendahulukan Hak Korban

Mengapa aset investasi bodong perlu ditelusuri

Dalam perkara investasi bodong dan penipuan keuangan, pemulihan korban kerap tersendat meskipun proses hukum terhadap pelaku berjalan. Habiburokhman menilai sistem peradilan pidana terlalu menitikberatkan hukuman penjara, sedangkan sebagian pelaku dapat memilih menjalani hukuman demi mempertahankan hasil kejahatan. Aset juga bisa disamarkan dengan mengalihkan kepemilikan, memakai identitas orang lain, atau melalui pencucian uang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penyitaan bukan sekadar tindakan menghukum atau mengisi kas negara: penelusuran dan pembekuan harta dapat mencegah pelaku tetap menikmati uang yang berasal dari korban. Usulan DPR mencakup pula penipuan keuangan, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar terkait tindak pidana, serta penipuan perjalanan ibadah. Namun, prioritas ganti rugi korban harus dirancang jelas agar tujuan pemulihan tidak berhenti sebagai janji.

RUU Perampasan Aset Perlu Mendahulukan Hak Korban

Pemulihan memerlukan proses yang adil dan terukur

Mengutamakan korban bukan berarti membagikan aset sitaan tanpa pemeriksaan. Rancangan aturan perlu mengatur identifikasi korban, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana, serta penilaian kerugian agar pembagian dapat dipertanggungjawabkan. Usulan yang disampaikan dalam pembahasan RUU menyebut aset dirampas berdasarkan putusan pengadilan, kemudian dapat dilelang oleh lembaga pengelola aset negara dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada korban terverifikasi. Pengamanan prosedur semacam ini penting: tanpa verifikasi, klaim yang tumpang tindih atau aset yang tidak terbukti berasal dari kejahatan dapat merugikan pihak lain. Pengalaman perkara Binomo memperlihatkan ketidakpastian yang bisa dialami korban ketika aset diputuskan dirampas untuk negara; sebagian korban harus membentuk paguyuban dan menempuh proses hukum lanjutan untuk memperjuangkan pengembalian uang. Mekanisme restitusi yang terang sejak awal dapat mengurangi beban itu.

RUU belum berlaku, tetapi arah pembahasannya penting

Usulan untuk memprioritaskan penggantian kerugian masih menjadi bagian dari pembahasan RUU Perampasan Aset, belum menjadi aturan yang berlaku. Karena itu, pekerjaan berikutnya ialah memastikan naskah akhirnya memberi kepastian tentang cara menelusuri harta, menetapkan korban yang berhak, dan membagikan hasil rampasan secara proporsional. Sari Yuliati berharap pembahasan menghasilkan instrumen yang lebih menyeluruh untuk memberantas kejahatan bermotif ekonomi sekaligus memperkuat pemulihan masyarakat. Harapan itu seharusnya diterjemahkan menjadi perlindungan yang dapat digunakan korban, bukan sekadar kewenangan baru bagi negara. RUU ini layak dinilai dari hasil akhirnya: apakah aset investasi bodong benar-benar dapat dipulihkan untuk ganti rugi korban dengan proses yang transparan dan tunduk pada putusan pengadilan. Perampasan aset akan lebih bermakna ketika hasil kejahatan kembali kepada mereka yang dirugikan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!