RUU harus menjamin pemulihan korban
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan negara mengambil aset hasil kejahatan sekaligus mengatur penggunaannya, termasuk untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak aset disita atau pelaku dihukum, melainkan apakah korban menerima kembali haknya dengan proses yang pasti. Anggota Komisi III DPR Abdullah mendorong agar tindak pidana investasi bodong diatur tegas dalam RUU tersebut, sehingga aset tidak berhenti menjadi milik negara tanpa penyelesaian bagi masyarakat yang kehilangan dana. Desakan ini tepat: tanpa ketentuan yang jelas, pengembalian uang korban berisiko menjadi janji di atas kertas. DPR perlu menetapkan jenis aset yang dapat dirampas, cara memverifikasi hak korban, prosedur penyaluran, serta batas waktu pengembalian. Kejelasan itu bukan rincian teknis belaka; bagi korban investasi bodong, itulah perbedaan antara pemulihan nyata dan proses hukum yang hanya menghukum pelaku.
Sorakan di depan DPR mencerminkan krisis kepercayaan
Ketidakpercayaan publik tampak dalam aksi di depan DPR pada Kamis (27/8), ketika Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade disoraki setelah menyampaikan hasil audiensi soal desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Andre mengatakan pimpinan DPR telah menerima aspirasi dan menandatangani komitmen agar RUU disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, massa menolak penundaan hingga tenggat tersebut dan menuntut pengesahan pada hari itu juga. Seruan “Kita nggak percaya” bukan sekadar luapan emosi; itu sinyal bahwa komitmen politik tidak lagi cukup tanpa proses yang dapat dipantau dan hasil yang terukur. Pimpinan DPR bahkan menyatakan siap mengundurkan diri jika RUU tidak disahkan pada tenggat tersebut. Tetapi ancaman mundur tidak boleh menggantikan pembahasan terbuka. Publik perlu mengetahui apa yang masuk ke dalam rancangan, bagaimana masukan diterima, dan apakah perlindungan korban benar-benar menjadi bagian dari naskah.

Pelajaran Binomo: putusan saja tidak cukup
Perkara Binomo yang melibatkan Indra Kenz memperlihatkan mengapa pengaturan pemulihan harus mencakup pelaksanaan, bukan hanya putusan. Dalam perkara itu, putusan banding Pengadilan Tinggi Banten mengubah status sejumlah barang bukti agar dapat dikembalikan secara proporsional kepada 144 korban, tetapi distribusi aset dilaporkan menghadapi persoalan. Pengalaman tersebut seharusnya mendorong DPR merancang jalur yang transparan: korban yang berhak diverifikasi, aset yang berhasil ditelusuri dicatat, dan penyalurannya diumumkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Abdullah juga meminta batas waktu pengembalian dan prosedur penyerahan kepada pihak yang berhak diatur secara terperinci. Tanpa mekanisme dan tenggat, aset yang sudah ditemukan dapat tertahan dalam proses panjang, sementara korban menunggu tanpa kepastian. RUU ini perlu menjawab sejak awal siapa yang mengelola aset, bagaimana pembagian ditentukan, dan ke mana korban dapat mengajukan keberatan.
Komitmen 2026 harus diawasi publik
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan akan kembali ke Kompleks Parlemen pada 15 Desember untuk mendirikan posko pengawasan janji legislasi, dan akan mengerahkan massa lebih besar jika komitmen tidak dipenuhi. Rencana itu menegaskan bahwa tenggat 2026 bukan akhir dari tanggung jawab DPR, melainkan batas yang harus diawasi bersama. Transparansi pembahasan perlu dimulai sekarang: naskah dan perkembangan pembahasan harus mudah diakses, masukan korban investasi bodong dicatat, dan perubahan substansi dijelaskan kepada publik. Di saat yang sama, pencegahan tetap penting. Abdullah meminta OJK memperkuat pengawasan dan koordinasi agar aktivitas investasi ilegal terdeteksi sebelum lebih banyak warga dirugikan. Namun, pencegahan dan penindakan tidak dapat menggantikan kewajiban memulihkan korban yang sudah ada.
Kesimpulannya, DPR harus mengubah desakan massa menjadi aturan yang bisa diuji: investasi bodong tercakup, hak korban diprioritaskan, dan pengembalian aset berjalan dengan prosedur serta tenggat yang jelas. Sorakan di depan DPR menunjukkan bahwa publik menuntut lebih dari janji pengesahan. RUU Perampasan Aset baru layak disebut berhasil jika aset kejahatan tidak hanya dirampas, tetapi juga sampai kepada mereka yang berhak.






