Pemulihan korban harus menjadi ukuran penegakan hukum
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang dimaksudkan untuk memberi negara mekanisme hukum dalam menelusuri dan merampas harta terkait tindak pidana, termasuk agar aset itu dapat digunakan memulihkan hak korban kejahatan ekonomi. Dorongan DPR agar aturan ini mencakup investasi bodong patut dipandang sebagai koreksi atas penegakan hukum yang terlalu sering mengukur keberhasilan dari hukuman pelaku, bukan dari pemulihan kerugian korban. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan usulan itu di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026: aset hasil investasi bodong dan tindak pidana keuangan lain seharusnya dapat disita dan dikembalikan kepada korban, bukan semata-mata dimasukkan ke kas negara. Cakupan yang diusulkan juga meliputi perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, serta penipuan perjalanan ibadah umrah.

Menghukum pelaku tanpa mengembalikan aset belum cukup
Masalah yang disorot DPR bukan sekadar apakah pelaku dipenjara, melainkan apakah orang yang kehilangan tabungan punya jalan nyata untuk mendapatkannya kembali. Mekanisme yang berlaku belum sepenuhnya memudahkan korban kejahatan keuangan memperoleh penggantian. Habiburokhman menilai proses pidana masih terlalu berpusat pada hukuman penjara, sementara sebagian pelaku dapat memilih menjalani hukuman demi mempertahankan aset hasil tindak pidana. Harta juga berisiko disembunyikan melalui pencucian uang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, usul agar aset pelaku ditelusuri, dibekukan, dan dirampas memiliki alasan praktis: tanpa langkah terhadap harta, vonis pidana bisa meninggalkan korban dengan kerugian yang tak tertangani. Namun, penyitaan saja bukan pemulihan. RUU perlu menetapkan dengan jelas bagaimana aset ditemukan, siapa yang berhak, dan bagaimana hasilnya sampai kepada korban.

Prioritas restitusi perlu disertai prosedur yang pasti
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, yang akrab disapa Abduh, mendorong agar investasi bodong diatur tegas dan aset hasil kejahatan diprioritaskan untuk korban yang haknya telah diverifikasi. Ia meminta rancangan aturan menjelaskan jenis aset yang dapat dirampas, prosedur penyaluran, dan batas waktu pengembalian supaya aset yang sudah ditemukan tidak tertahan tanpa kepastian. Ini tuntutan yang masuk akal: korban memerlukan proses transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan janji ganti rugi yang hanya tertulis dalam putusan. Perkara yang melibatkan 144 korban menunjukkan bahwa pengembalian secara proporsional mungkin dilakukan melalui putusan pengadilan, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada mekanisme yang terang. Usulan lain membayangkan tiga kemungkinan bagi aset hasil tindak pidana: masuk kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.

Dukungan kebijakan belum menjadi hak yang berlaku
Gagasan memprioritaskan kerugian korban adalah arah kebijakan, bukan jaminan yang sudah dapat dituntut berdasarkan aturan baru. Penguatan ketentuan tersebut masih dibahas dalam RUU Perampasan Aset dan belum menjadi hukum yang berlaku. Perbedaan ini penting agar korban tidak mengira penyitaan aset otomatis berarti uang segera dikembalikan. Pembahasan berikutnya perlu memastikan perlindungan proses hukum, verifikasi penerima, keterbukaan pembagian, dan tenggat yang dapat diawasi. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati juga menekankan bahwa penegakan hukum tak seharusnya berhenti pada penghukuman; hak masyarakat yang menjadi korban perlu dipulihkan. Pada akhirnya, RUU ini layak dinilai dari hasilnya bagi korban: apakah aset pelaku dapat dilacak dan disalurkan secara adil, bukan hanya apakah negara berhasil merampasnya. Prioritas restitusi harus diterjemahkan menjadi prosedur yang tegas sebelum rancangan itu disahkan.






