Cakupan diperluas, tujuan harus tetap tegas
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang mengatur penelusuran dan pengambilalihan aset terkait tindak pidana, termasuk melalui mekanisme yang dapat berjalan tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain menandai langkah dari fokus yang lebih sempit menuju cakupan kejahatan yang lebih luas. Komisi III DPR mulai membahas rancangan itu bersama pemerintah melalui panitia kerja pada awal November 2026. Pemerintah menyebut perubahan tersebut dimaksudkan agar arah RUU lebih fokus dan tegas, meski cakupan tindak pidana lain akan diatur dalam batang tubuhnya. Perluasan ini masuk akal: kejahatan ekonomi seperti investasi bodong dan penipuan finansial juga merugikan korban. Namun, judul yang lebih luas harus diikuti batas yang terang agar kewenangan perampasan tidak mengambang.
Perampasan tanpa putusan: efektif, tetapi berisiko
Pokok paling sensitif ialah perampasan tanpa putusan pidana. Pemerintah menilai pendekatan hukum yang bergantung pada putusan berkekuatan hukum tetap dapat menyisakan aset kejahatan ketika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami gangguan jiwa permanen, atau tidak teridentifikasi. Karena itu, rancangan ini membuka mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem tanpa lebih dulu menjatuhkan pidana kepada seseorang. Alasan pemulihan itu kuat, tetapi perampasan aset menyentuh hak milik dan tidak boleh berubah menjadi jalan pintas untuk melewati pembuktian. Pemerintah sendiri menyebut perlunya kriteria jelas dan terukur, proses hukum yang berhati-hati, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Perdebatan seharusnya tidak berhenti pada boleh atau tidaknya mekanisme ini. Ukuran keberhasilannya adalah apakah pemilik sah dapat membantah, mengajukan keberatan, dan memperoleh ganti kerugian jika asetnya keliru dirampas.
Pemulihan negara dan hak korban harus berjalan bersama
Fraksi PKS menekankan dua sasaran sekaligus: memperkuat pemulihan kerugian negara dan menjaga hak masyarakat. Anggota Komisi III dari PKS, Adang Daradjatun, berpandangan hasil kejahatan tidak boleh terus dikuasai pelakunya; penelusuran dan pengembalian aset semestinya memberi manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat yang menjadi korban. Ini penting karena pemulihan aset negara bukan satu-satunya ukuran keadilan. Dalam perkara yang merugikan korban secara langsung, aset yang berhasil dirampas perlu kembali kepada korban, bukan otomatis masuk ke kas negara. RUU dengan demikian berpotensi menghubungkan penegakan hukum dengan pemulihan hak masyarakat, bukan sekadar menambah instrumen penghukuman. Namun, hasil itu bergantung pada aturan pengelolaan aset yang transparan, jalur keberatan yang dapat diakses, dan kepastian tentang siapa yang berhak menerima pengembalian. Tanpa jaminan tersebut, tujuan baik dapat kehilangan legitimasi.
Target legislasi tak boleh mengalahkan mutu aturan
Pembahasan DPR dan pemerintah kini bergerak melalui daftar inventarisasi masalah yang memuat 397 butir: 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Sebagian DIM tetap disepakati untuk diteruskan ke tim perumus dan tim sinkronisasi; persoalan substansi yang muncul akan dikembalikan kepada panitia kerja untuk dibahas. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menargetkan pengesahan pada November 2026. Tenggat itu menunjukkan dorongan politik untuk mempercepat RUU, tetapi kecepatan bukan ukuran utama bagi aturan yang dapat merampas hak milik. DPR dan pemerintah harus memastikan ruang lingkup tindak pidana, standar pembuktian, pengawasan, serta pemulihan bagi pihak yang dirugikan benar-benar jelas. Kesimpulannya, RUU ini layak menjadi alat pemulihan aset yang efektif hanya jika perlindungan hak warga dirancang sama kuatnya dengan kewenangan negara.






