Pemulihan aset harus menghadirkan keadilan
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan aset terkait tindak pidana ditelusuri dan dirampas melalui proses hukum, agar hasil kejahatan tidak terus dikuasai pelakunya dan kerugian dapat dipulihkan. RUU ini memasuki pembahasan substansi setelah Komisi III DPR bersama pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 5 November 2026. Bagi anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, keberhasilan penegakan hukum tidak boleh diukur hanya dari hukuman terhadap pelaku. Negara perlu memulihkan kerugian, sementara korban juga harus mendapat manfaat nyata dari pengembalian aset. Karena itu, pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak masyarakat semestinya menjadi dua tujuan yang berjalan beriringan, bukan pilihan yang saling meniadakan.
Arah pembahasan memperlihatkan bahwa manfaat RUU dapat melampaui perkara korupsi. Aset dari kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk penipuan finansial dan investasi fiktif, dirancang untuk dikembalikan langsung kepada korban, bukan otomatis diserahkan kepada negara. Prinsip itu penting bagi warga yang kehilangan harta akibat tindak pidana: perampasan baru terasa adil jika membuka jalan bagi pemulihan mereka. Namun, tujuan baik tersebut tidak cukup tanpa prosedur yang jelas dan pengawasan yang efektif.
DIM membuka perdebatan substansi
Pemerintah menyerahkan 397 DIM sebagai bahan pembahasan bersama: 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Penyerahan ini menandai dimulainya pembahasan DPR dan pemerintah atas RUU yang sebelumnya ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026. Besarnya daftar itu menunjukkan bahwa pekerjaan utama bukan sekadar mengesahkan gagasan perampasan aset, melainkan merumuskan batas kewenangan, cakupan aset, serta tata cara yang tidak membuka ruang kesewenang-wenangan. Judul rancangan juga diarahkan untuk mencakup aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Prosesnya perlu menanggapi masukan publik secara nyata, bukan menjadikan partisipasi sebagai formalitas. Komisi III dan Badan Keahlian DPR telah menyelenggarakan sedikitnya 81 kegiatan untuk menghimpun pandangan pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan warga. Masukan itu penting karena rancangan menyentuh bukan hanya tersangka, tetapi juga korban dan pemilik aset yang mungkin tidak terlibat dalam tindak pidana. Pembahasan yang terbuka dapat membantu menguji apakah rumusan pasal memberi perlindungan seimbang bagi semua pihak.
Pidana berat tak boleh mengaburkan perlindungan hak
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyoroti bahwa DIM memuat pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi, dengan pelaksanaan mengacu pada mekanisme dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kehadiran pidana mati koruptor dalam pembahasan menunjukkan bahwa RUU ini bukan semata rancangan mekanisme pemulihan aset; ia juga memuat pilihan pemidanaan yang sangat berat. Karena konsekuensinya besar, rumusannya menuntut ketelitian, kejelasan syarat, dan keselarasan dengan hukum yang berlaku. Hukuman berat tidak dengan sendirinya menjamin aset kembali kepada negara atau korban.
Pada saat yang sama, rancangan memberi perhatian kepada hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Adang menekankan perlunya prosedur dan pengawasan yang jelas agar kewenangan perampasan tidak merugikan orang yang tidak terkait dengan kejahatan. Perlindungan itu juga perlu diwujudkan melalui beban pembuktian yang tertata dan kesempatan berimbang bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya dalam proses hukum. Tantangan pembahasan ialah menjaga agar pemulihan cepat tidak berubah menjadi perampasan tanpa perlindungan dan pemeriksaan yang layak.
Uji keberhasilan ada pada hasil dan proses
Tahap berikutnya adalah pendalaman DIM, termasuk melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk menyempurnakan rumusan pasal. Komisi III dan pemerintah juga mendorong pembahasan selesai dalam waktu dekat. Kecepatan memang penting, tetapi tenggat tidak semestinya mengalahkan mutu aturan. Setiap mekanisme—mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pemeriksaan pengadilan—harus memberi jalur yang jelas bagi negara untuk memulihkan kerugian dan bagi korban untuk mendapatkan haknya.
Kesimpulannya, RUU Perampasan Aset layak dinilai dari dua ukuran sekaligus: apakah hasil kejahatan dapat dipulihkan dan apakah prosesnya melindungi hak pihak yang tidak bersalah. Pemidanaan, termasuk usulan pidana mati koruptor, patut dibahas dengan cermat, tetapi tidak boleh menutupi kebutuhan akan pengawasan, kepastian hukum, serta pengembalian aset kepada korban. Undang-undang yang kuat bukan yang memberi kewenangan seluas-luasnya, melainkan yang memastikan kewenangan itu menghasilkan keadilan tanpa menciptakan kerugian baru.






