Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RUU Perampasan Aset: Korban dan Hak Milik Jadi Ujian

RUU Perampasan Aset: Korban dan Hak Milik Jadi Ujian
Minat|Asia Tenggara

Rancangan aturan dengan dampak langsung bagi korban

RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan negara melacak dan merampas aset terkait tindak pidana melalui putusan pidana maupun, dalam keadaan tertentu, tanpa putusan pidana, dengan tetap menjamin hak warga. Inti pembahasan RUU DPR bukan hanya memperkuat penegakan hukum, melainkan memastikan hasil pemulihan tidak berhenti di kas negara ketika masyarakat menjadi korban. Pada 5 November, Komisi III DPR mulai membahas rancangan itu bersama pemerintah setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Perampasan Aset. Rapat tersebut menandai perpindahan dari penyusunan menuju perdebatan atas pasal-pasal yang menentukan batas kewenangan dan manfaat bagi publik. Nilai rancangan ini akan diukur dari dua hal sekaligus: apakah aset hasil kejahatan dapat dipulihkan, dan apakah prosesnya mencegah orang yang tidak bersalah kehilangan hak milik.

RUU Perampasan Aset: Korban dan Hak Milik Jadi Ujian

Pengembalian aset korban harus menjadi hasil nyata

Rancangan ini berfokus terutama pada aset terkait tindak pidana korupsi, tetapi cakupannya juga memasukkan penipuan dan penggelapan yang berdampak luas pada masyarakat, termasuk investasi fiktif, skema Ponzi, dan manipulasi pasar keuangan. Bagi korban, perbedaan antara aset yang dikembalikan langsung dan aset yang masuk ke negara bukan soal teknis: itulah penentu apakah pemulihan benar-benar menjawab kerugian mereka. Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan, “aset yang dirampas haruslah dikembalikan kepada korban secara langsung dan bukan kepada negara”. Karena itu, pengembalian aset korban perlu diperlakukan sebagai bagian penting dari keadilan, bukan sekadar urusan setelah penegakan hukum selesai. RUU memuat 67 pasal yang mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan, serta pengelolaan hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Perlindungan hak milik menentukan batas kewenangan

Kewenangan melacak, memblokir, dan menyita aset hanya dapat diterima jika prosesnya transparan, diawasi, serta memberi ruang yang adil bagi pihak yang terdampak untuk membela haknya. Rancangan tersebut menyatakan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik juga perlu dijalankan melalui kesempatan dan beban pembuktian yang berimbang. Tanpa pagar itu, penyitaan bisa merugikan orang yang tidak terlibat tindak pidana; dengan pengawasan dan pemeriksaan pengadilan yang jelas, negara dapat mengejar aset kejahatan tanpa mengubah kewenangan menjadi alat tekanan. Kehati-hatian ini bukan penghambat pemberantasan kejahatan, melainkan syarat agar hasilnya dipercaya masyarakat.

Di sini letak ujian utama pembahasan: larangan penyalahgunaan wewenang harus memiliki bentuk operasional, bukan berhenti sebagai prinsip umum. Komisi III menyatakan mekanisme perampasan tidak boleh menjadi senjata politik atau sarana pemerasan oleh aparat. Masukan dalam rapat dengar pendapat pada 4 November juga menyoroti perlunya pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat beriktikad baik. RUU yang kuat bukan yang memberi kewenangan seluas-luasnya, melainkan yang menetapkan alasan, tahapan, dan jalur keberatan secara jelas.

RUU Perampasan Aset: Korban dan Hak Milik Jadi Ujian

Target November menambah tekanan, bukan alasan mengurangi ketelitian

Pemerintah menyerahkan DIM kepada Komisi III saat pembahasan dimulai, sementara DPR menargetkan RUU disahkan pada November, lebih cepat dari tenggat awal 15 Desember 2026. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa sistem yang terlalu bergantung pada pemidanaan dapat menghambat penanganan ketika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami gangguan jiwa permanen, atau tidak teridentifikasi. Itu alasan kuat untuk membahas mekanisme tanpa putusan pidana, tetapi urgensi tidak boleh mengalahkan kepastian hukum. Kecepatan pengesahan baru bermakna jika pasal tentang pemeriksaan, pengawasan, hak pihak ketiga, dan pengembalian kepada korban dirumuskan dengan cermat. Kesimpulannya, RUU Perampasan Aset layak menjadi alat pemulihan dan penegakan hukum—asal perlindungan hak milik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang menjadi batas nyata, bukan janji di atas kertas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!