Aturan penting yang menuntut keseimbangan
RUU perampasan aset adalah rancangan aturan yang mengatur penelusuran dan perampasan aset terkait tindak pidana, sekaligus menentukan bagaimana hasilnya dikelola dan hak pihak yang terdampak dilindungi. Komisi III DPR dan pemerintah resmi memulai pembahasannya pada 5 November 2026, membuka tahap perumusan yang akan menentukan batas kewenangan negara. Perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memperjelas fokus pada korupsi, tetapi juga membuka cakupan bagi kejahatan lain. Langkah itu masuk akal: hasil kejahatan tidak semestinya tetap dinikmati pelaku. Namun, perluasan cakupan tidak boleh menjadi cek kosong bagi penyitaan. RUU ini hanya akan memperoleh legitimasi jika tujuan pemulihan berjalan seiring dengan prosedur yang jelas, pengawasan yang kuat, dan perlindungan bagi masyarakat yang tidak terlibat.
DPR menargetkan pengesahan pada November 2026, lebih cepat dari tenggat sebelumnya, yakni 15 Desember 2026. Kecepatan dapat menunjukkan keseriusan memperbaiki penegakan hukum, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan. Naskah yang terburu-buru berisiko menyisakan ketidakjelasan justru pada kewenangan yang paling berdampak terhadap hak warga.
Perdebatan mekanisme harus berpusat pada perlindungan
Salah satu titik paling sensitif dalam perdebatan publik ialah perampasan tanpa putusan pidana. Karena mekanisme ini dapat memengaruhi hak atas harta, pembahasannya perlu menjawab secara tegas kapan tindakan dapat dilakukan, bukti apa yang dibutuhkan, bagaimana pihak terdampak mendapat kesempatan membela diri, serta ke mana mereka dapat mengajukan keberatan. Tanpa jawaban yang terang di dalam aturan, niat mengejar aset hasil kejahatan dapat berubah menjadi sumber ketidakpastian bagi pemilik harta yang tidak terkait perkara.
Perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga beriktikad baik bukan penghambat penegakan hukum, melainkan syarat agar kewenangan perampasan dapat dipercaya. Dalam pembahasan DIM, anggota Komisi III Adang Daradjatun menekankan perlunya prosedur dan pengawasan yang jelas serta perlindungan bagi pihak ketiga tersebut. Prinsip ini patut menjadi patokan, termasuk ketika RUU membahas tindak pidana ekonomi seperti investasi bodong dan penipuan finansial. Korban perlu mendapat jalan menuju pemulihan, sementara orang yang tidak bersalah tidak boleh menanggung akibat dari hubungan kepemilikan yang belum diperiksa secara adil.
Pemulihan kerugian harus terasa bagi korban
Perampasan aset seharusnya tidak berhenti pada penyitaan barang atau angka dalam laporan penegakan hukum. Ukurannya adalah apakah hasil kejahatan dapat dikembalikan dan memberi manfaat nyata bagi negara maupun korban. RUU ini diarahkan untuk mendukung pemulihan kerugian negara sekaligus membuka peluang pengembalian hak korban tindak pidana. Itu penting bagi warga yang kehilangan dana akibat penipuan atau kejahatan ekonomi: hukuman terhadap pelaku saja belum tentu memulihkan kerugian mereka.
Pemerintah menyerahkan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM): 160 tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Angka ini menunjukkan pekerjaan perumusan yang cukup luas, bukan sekadar penyuntingan judul. DIM substansi harus diuji dengan pertanyaan praktis: bagaimana aset dilacak, bagaimana hak korban ditetapkan, dan bagaimana keberatan atas perampasan diputus secara adil? Jika rumusan menjawabnya dengan tegas, pemulihan kerugian negara dapat menjadi hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar tujuan di atas kertas.
Badan pengelola perlu punya mandat dan pengawasan
Wacana badan khusus untuk pengelolaan aset rampasan menawarkan pemisahan antara penegakan hukum dan pengelolaan barang yang disita. DPR mempertimbangkan usulan badan tersendiri, dan pemerintah membuka kemungkinan membentuk lembaga yang bekerja secara profesional, transparan, serta akuntabel. Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya badan pengawas untuk memantau pelaksanaan perampasan. Gagasan ini menarik, tetapi pembentukan lembaga baru bukan jaminan pengelolaan menjadi lebih baik.
Perbedaan pandangan menunjukkan keputusan kelembagaan perlu berbasis fungsi, bukan sekadar janji independensi. Kejaksaan berpandangan pengelolaan aset sebaiknya tetap terhubung dengan rantai penegakan hukum yang sudah memiliki mekanisme pengawasan dan jangkauan daerah, sementara anggota DPR mengingatkan badan baru dapat menambah beban negara. Sebelum memilih model, pembentuk undang-undang perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana aset dinilai dan dipelihara, serta bagaimana hasil pengelolaannya dilaporkan kepada publik. Tanpa aturan itu, badan khusus berisiko menambah lapisan birokrasi alih-alih mempercepat pemulihan.
Kecepatan harus tunduk pada mutu aturan
Pembahasan DIM kini menjadi pekerjaan utama DPR dan pemerintah. DIM yang tetap dapat diteruskan kepada tim perumus dan tim sinkronisasi; jika tim menemukan persoalan substansi, isu itu dikembalikan kepada Panja untuk dibahas. Tahapan ini memberi ruang untuk memperbaiki rumusan sebelum keputusan akhir, sehingga target pengesahan cepat tidak semestinya memangkas pengujian terhadap mekanisme perampasan dan perlindungan warga.
RUU perampasan aset layak didukung karena negara perlu menelusuri hasil kejahatan dan mengupayakan pemulihan bagi masyarakat. Namun, dukungan itu harus bersyarat: proses perampasan mesti dapat diawasi, hak pihak ketiga dijaga, korban memperoleh manfaat, dan pengelolaan aset rampasan berlangsung transparan. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan seberapa cepat undang-undang disahkan atau seberapa banyak aset disita, melainkan apakah hukum mampu memulihkan kerugian tanpa mengorbankan keadilan.






