Penataan yang menutup pintu usaha
Revitalisasi Pasar Pagi adalah penataan kawasan perdagangan yang seharusnya memperbaiki fungsi ruang publik tanpa menghilangkan akses warga ke tempat usaha dan layanan darurat. Persoalan di Jalan Mas Tumenggung menunjukkan bahwa tujuan pembangunan tidak cukup dinilai dari tampilan akhir; dampaknya pada kehidupan sehari-hari harus diperhitungkan sejak rancangan dibuat. Pada Jumat, 6 November 2026, perwakilan warga dan pemilik ruko mengadukan kepada DPRD Samarinda bahwa pagar dan pembatas proyek menghalangi akses toko serta menimbulkan kekhawatiran keselamatan. Keluhan ini bukan penolakan terhadap pembangunan jalan, melainkan protes atas desain yang dinilai mengorbankan kegiatan usaha. Ketika renovasi menghambat pelanggan mencapai toko, manfaat ruang baru tak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan mereka yang mencari nafkah di sana.
Warga mengatakan mereka tidak dilibatkan dalam sosialisasi awal dan baru mengetahui pemasangan pagar serta pot beton setelah pekerjaan dimulai sekitar sebulan sebelumnya. Ketiadaan komunikasi itu membuat perubahan fisik datang sebagai kejutan, bukan keputusan yang dapat dibahas bersama. Dalam proyek perkotaan, partisipasi bukan formalitas: pemilik usaha setempat mengetahui pola akses, kebutuhan pelanggan, dan risiko yang tidak selalu tampak dalam gambar teknis. Karena itu, keberatan yang muncul sekarang semestinya diperlakukan sebagai masukan perencanaan, bukan gangguan terhadap pekerjaan.
Dampak nyata bagi pemilik ruko dan pengguna jalan
Menurut perwakilan warga Ronald, badan jalan ditinggikan hampir 60 sentimeter sementara pagar pembatas mencapai tiga meter, sehingga pandangan ke toko tertutup. Akibatnya, pelanggan disebut enggan berkunjung, sementara kontur jalan yang curam telah memicu kecelakaan kecil bagi pejalan kaki. Ini bukan dampak sampingan yang sepele: berkurangnya keterlihatan dan akses dapat menekan usaha yang menopang pekerja dan keluarga. Penataan yang memprioritaskan estetika tetapi mengabaikan jalur masuk berisiko memindahkan beban proyek kepada pelaku usaha kecil.
Kekhawatiran warga juga menyangkut akses ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Mereka meminta material beton dan tunggul pembatas di depan ruko dibongkar agar kendaraan darurat dapat melintas. Dalam keadaan biasa, pembatas mungkin tampak sebagai unsur desain; dalam keadaan darurat, hambatan fisik dapat berubah menjadi risiko serius. Pemerintah perlu menguji ulang tata letak dengan ukuran keselamatan dan aksesibilitas yang nyata, bukan hanya memastikan kawasan tampak tertib. Hak pejalan kaki dan ketertiban umum penting, tetapi tidak seharusnya ditegakkan dengan cara yang membuat toko sulit dijangkau atau jalur darurat terhambat.
Mediasi DPRD harus menghasilkan perubahan
DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat pada 6 November 2026 untuk mempertemukan warga dengan perwakilan eksekutif dan mencari titik temu atas pembatasan akses. Mediasi DPRD Samarinda ini penting karena polemik tak akan selesai hanya dengan saling menjelaskan niat. Forum harus mengarah pada keputusan yang dapat diperiksa warga: bagian mana yang dihentikan, bagaimana akses dipulihkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas revisi desain.
Mayoritas fraksi yang hadir menyepakati rekomendasi tertulis kepada Wali Kota agar pengerjaan pagar di titik tersebut dihentikan dan tata letaknya direvisi. DPRD juga menyarankan Dinas Pekerjaan Umum menyesuaikan adendum kontrak agar pekerjaan atau sisa volumenya dapat dialihkan ke segmen lain. Ini jalan keluar yang lebih masuk akal daripada memaksakan desain yang ditolak warga. Namun, rekomendasi legislatif baru berarti jika pemerintah menindaklanjutinya dengan jadwal, rancangan pengganti, dan komunikasi langsung dengan pemilik ruko.
Dialog terbuka perlu diikuti tindak lanjut
Pemerintah kota menyatakan tidak berniat menutup usaha warga. Perwakilan eksekutif menjelaskan bahwa desain telah disesuaikan, antara lain dengan menurunkan pagar, memakai material berpori, dan menyediakan akses masuk selebar dua meter pada setiap toko. Penjelasan itu perlu diuji di lapangan bersama pemilik ruko: akses yang tercantum dalam desain belum tentu terasa memadai dalam penggunaan sehari-hari. Pemerintah juga menegaskan larangan rak permanen yang menjorok ke jalur pejalan kaki. Aturan tersebut sah untuk menjaga ruang publik, tetapi penerapannya harus dibedakan dari pembatasan yang menghalangi akses toko.
Pihak eksekutif menyatakan akan menyampaikan seluruh masukan teknis dari rapat kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti. Langkah berikutnya semestinya berupa pemeriksaan bersama di lokasi, keterbukaan atas revisi desain, dan kepastian kapan keputusan diterapkan. Kesimpulannya, revitalisasi Pasar Pagi hanya dapat disebut berhasil bila kawasan menjadi lebih tertata tanpa mematikan sumber penghidupan dan mengurangi keselamatan warga. Pagar dapat diubah; kepercayaan yang hilang karena warga tak diajak bicara lebih sulit dipulihkan.
