Ketika penataan memutus akses usaha
Pembatasan akses ruko dalam proyek revitalisasi Pasar Pagi adalah persoalan tata kota yang muncul ketika desain pembangunan menghalangi kegiatan ekonomi dan keselamatan warga yang seharusnya dilayani ruang publik. Di Jalan Mas Tumenggung, pemilik toko mengeluhkan pagar proyek yang menutup pandangan dan akses ke tempat usaha mereka. Pada Jumat, 6 November 2026, perwakilan warga dan pemilik ruko menyampaikan keberatan itu kepada DPRD Samarinda dalam rapat dengar pendapat mengenai proyek tersebut.
Warga menyatakan tidak dilibatkan dalam sosialisasi awal dan baru mengetahui pemasangan pagar serta pot beton setelah pekerjaan dimulai sekitar sebulan sebelumnya. Menurut perwakilan warga Ronald, badan jalan yang ditinggikan hampir 60 sentimeter, ditambah pagar setinggi tiga meter, membuat visibilitas toko tertutup total. Persoalannya bukan penolakan terhadap perbaikan jalan, melainkan desain pembatas yang menyulitkan usaha. Pembangunan yang mengabaikan suara pemilik ruko berisiko mengubah janji penataan menjadi beban bagi orang-orang yang mencari nafkah di sana.
Dampak nyata bagi pedagang dan keselamatan
Keluhan akses ruko Samarinda bukan sekadar soal tampilan toko. Warga mengatakan pelanggan takut atau enggan datang, sementara kontur jalan yang curam telah memicu kecelakaan kecil bagi pejalan kaki. Bagi usaha mikro dan kecil, berkurangnya kunjungan bisa menekan pendapatan dan mengancam pekerjaan puluhan orang yang bergantung pada kegiatan toko.
Kekhawatiran warga juga menyangkut keadaan darurat: pembatas beton dan tunggul di depan ruko dinilai dapat menghambat akses mobil pemadam kebakaran maupun ambulans. Karena itu, desakan untuk membongkar pembatas dan menghentikan pekerjaan di titik tersebut patut diperlakukan sebagai masukan keselamatan, bukan semata-mata penolakan terhadap perubahan. Estetika kawasan tidak seharusnya dibayar dengan akses usaha yang tersumbat atau jalur tanggap darurat yang sulit dilalui.
Mediasi harus berujung pada keputusan terbuka
Mediasi DPRD Samarinda berlangsung melalui rapat dengar pendapat pada 6 November 2026. Wakil rakyat dan perwakilan eksekutif berkumpul untuk menjembatani aduan serta mencari titik temu dengan pemilik ruko terdampak. Anggota Komisi IV Anhar mengingatkan bahwa tujuan mempercantik kawasan pasar tidak boleh mematikan ekonomi warga; menurutnya, aspirasi pemilik ruko pemegang sertifikat hak milik semestinya didengar sejak tahap perencanaan.
Pemkot, melalui Plt Asisten I Sekretariat Kota Suwarso, menyatakan tidak bermaksud menutup usaha dan menjelaskan bahwa desain telah mengalami penyesuaian. Perubahan yang disebut mencakup penurunan pagar, penggunaan pelat berlubang agar udara tetap bersirkulasi, serta akses masuk selebar dua meter untuk setiap toko. Pemerintah juga mempertahankan aturan agar rak permanen tidak menjorok ke jalur pedestrian. Penjelasan teknis itu penting, tetapi dialog baru berarti jika warga dapat menilai apakah perubahan tersebut benar-benar memulihkan akses dan keamanan.
Revisi desain, bukan sekadar janji
Mayoritas fraksi yang hadir dalam rapat menyepakati rekomendasi tertulis kepada Wali Kota agar pekerjaan pagar di titik yang dipersoalkan dihentikan dan tata letaknya direvisi. DPRD juga menyarankan Dinas Pekerjaan Umum menyesuaikan adendum kontrak agar sisa pekerjaan dapat dialihkan ke bagian lain kawasan Pasar Pagi tanpa merugikan kontraktor. Sementara itu, pihak eksekutif menyatakan masukan teknis dari rapat akan dilaporkan secara resmi kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti.
Langkah berikutnya harus dapat diperiksa warga: hentikan pekerjaan yang dipersoalkan, buka pembahasan desain bersama pemilik ruko, lalu tetapkan solusi yang menjaga akses toko, keselamatan pejalan kaki, dan jalur darurat. Proyek Jalan Mas Tumenggung tidak semestinya dinilai hanya dari kerapian hasil akhir, tetapi juga dari proses dan dampaknya bagi masyarakat yang tinggal serta bekerja di sekitarnya. Revitalisasi Pasar Pagi akan lebih kuat jika penataan kota dan hak warga berjalan beriringan. Kesimpulannya jelas: desain perlu ditinjau ulang, dan mediasi harus menghasilkan perubahan nyata, bukan berhenti pada penyampaian keluhan.
