Penataan Pasar Pagi tak boleh menutup penghidupan
Revitalisasi Pasar Pagi adalah penataan kawasan perdagangan dan ruang publik yang semestinya meningkatkan kenyamanan kota tanpa mengorbankan akses usaha, keselamatan warga, maupun mata pencaharian pemilik ruko. Persoalan di Jalan Mas Tumenggung menunjukkan bahwa tujuan pembangunan tidak cukup dinilai dari tampilan akhir; cara proyek dijalankan dan dampaknya bagi orang yang beraktivitas di sana juga harus menjadi ukuran.
Pada Jumat, 6 November 2026, perwakilan warga dan pemilik ruko mengadu ke DPRD Samarinda karena pagar proyek dinilai menutup akses tempat usaha dan menimbulkan risiko keselamatan. Mereka mengatakan baru mengetahui pemasangan pagar pembatas dan pot beton setelah pekerja turun ke lapangan sekitar sebulan sebelumnya, tanpa dilibatkan dalam sosialisasi awal. Minimnya komunikasi membuat persoalan teknis berubah menjadi konflik yang seharusnya dapat dicegah.
Pagar dan beda ketinggian menghambat akses toko
Keluhan warga bukan semata penolakan terhadap pembangunan jalan. Mereka menyoroti desain pembatas yang mengubah hubungan antara ruko dan jalur di depannya: badan jalan ditinggikan hampir 60 sentimeter, sementara pagar pembatas disebut mencapai tiga meter. Menurut perwakilan warga, gabungan keduanya membuat toko tertutup dari pandangan. Dampaknya terasa pada akses toko Samarinda di ruas tersebut: pelanggan takut atau enggan datang, dan kontur jalan yang curam disebut telah memicu kecelakaan kecil bagi pejalan kaki.
Bagi usaha mikro dan kecil yang menopang puluhan tenaga kerja, berkurangnya akses bukan gangguan kosmetik. Itu berisiko memutus pelanggan dan penghasilan. Warga juga mengkhawatirkan pagar serta beton menghalangi mobil pemadam kebakaran dan ambulans dalam keadaan darurat, lalu meminta pembatas di depan ruko dibongkar. Kekhawatiran tersebut patut dijawab dengan pemeriksaan akses nyata di lapangan, bukan hanya dengan menyatakan bahwa desain telah memenuhi tujuan penataan.
DPRD meminta penghentian sementara dan desain ulang
Dalam rapat dengar pendapat pada 6 November 2026, mayoritas fraksi DPRD Samarinda sepakat merekomendasikan kepada wali kota agar pengerjaan pagar di titik yang dipersoalkan dihentikan dan tata letaknya direvisi. Sikap ini tepat sebagai langkah untuk mencegah dampak berlanjut, meski rekomendasi baru bermakna jika segera diikuti keputusan eksekutif dan perubahan yang bisa dirasakan pemilik toko.
DPRD juga menyarankan Dinas Pekerjaan Umum menyesuaikan adendum kontrak agar pekerjaan yang tersisa dapat dialihkan ke bagian kawasan Pasar Pagi lain yang masih membutuhkan penataan, tanpa merugikan kontraktor. Opsi itu menunjukkan bahwa pilihan bukan hanya antara meneruskan desain yang dikeluhkan atau menghentikan seluruh revitalisasi. Pemerintah dapat mempertahankan tujuan pembenahan sambil mengubah bagian yang menghambat usaha dan akses darurat.
Mediasi harus menghasilkan kesepakatan yang terukur
Rapat dengar pendapat DPRD Samarinda mempertemukan wakil rakyat dan perwakilan eksekutif untuk menjembatani keluhan pemilik ruko serta mencari titik temu. Inilah fungsi penting mediasi DPRD Samarinda: membuka komunikasi yang sebelumnya dinilai tidak berjalan, lalu memastikan keberatan warga diterjemahkan menjadi perbaikan desain, bukan berhenti sebagai catatan rapat.
Pemkot menyatakan tidak bermaksud menutup usaha dan menyebut telah menurunkan pagar, menggunakan pelat berlubang, serta menyediakan jalan masuk selebar dua meter pada setiap toko. Pemerintah juga ingin menjaga jalur pedestrian tetap tertib dan melarang rak permanen yang menjorok ke jalur tersebut. Langkah-langkah itu perlu diuji bersama pemilik ruko di lapangan: apakah toko terlihat, pelanggan dapat masuk dengan aman, dan kendaraan darurat tetap bisa melintas. Pemkot menyatakan masukan teknis RDP akan dilaporkan secara resmi kepada wali kota untuk ditindaklanjuti.
Kesimpulannya, revitalisasi Pasar Pagi hanya layak disebut berhasil bila ruang publik yang lebih tertata tidak dibayar dengan hilangnya akses dan penghasilan warga. Penghentian pekerjaan pagar di titik sengketa, revisi desain, dan dialog terbuka harus berjalan sebagai satu rangkaian. Pemkot perlu mengundang pemilik ruko untuk memeriksa hasil perubahan langsung di Jalan Mas Tumenggung, lalu menyepakati solusi yang melindungi usaha, pejalan kaki, dan keselamatan umum.
