Penghentian harus mendahului kepastian hukum
Pasar Apung Batu Merah atau Hatukau Waterfront City adalah proyek pembangunan kawasan pesisir di Kecamatan Sirimau, Ambon, yang kini dipersoalkan karena dugaan ketidaksesuaian tata ruang, legalitas izin, dan pengawasan teknis konstruksinya. Pada Kamis, 5 November 2026, Komisi III DPRD Kota Ambon menantang Pemkot mengambil sikap tegas dan mendesak seluruh aktivitas proyek dihentikan sampai persoalan itu terang. Sikap ini tepat: ketika kepatuhan proyek belum terbukti, membiarkan pekerjaan berlanjut berarti meminta warga menerima risiko tanpa informasi dan jaminan yang memadai. Wakil Ketua Komisi III Gunawan Mochtar meminta penanganan proyek disetarakan dengan penertiban konstruksi di Sungai Waitomu, yang izinnya ditolak pemerintah pusat dan bangunannya diminta dibongkar oleh DPRD Provinsi Maluku.
Pertanyaan izin dan tata ruang belum terjawab
Keberatan DPRD bukan sekadar soal proses pembangunan yang kurang terbuka. Gunawan mempertanyakan izin Kementerian Kelautan dan Perikanan karena, menurutnya, cakupan dokumen merujuk wilayah Laut Banda, sedangkan lokasi proyek berada di perairan Teluk Ambon. Ia juga menyebut proyek tersebut tidak tercantum dalam dokumen RTRW maupun RDTR, baik di tingkat kota maupun provinsi. Klaim ini perlu dijawab Pemkot dengan dokumen dan penjelasan yang bisa diperiksa publik, bukan dengan membiarkan ketidakpastian berlarut-larut. DPRD turut mempertanyakan nota kesepahaman yang tidak pernah mereka terima, serta nilai investasi, durasi pengerjaan, rencana dan spesifikasi teknis konstruksi. Tanpa keterbukaan atas hal-hal mendasar itu, masyarakat sulit menilai apakah proyek berjalan sesuai aturan atau memiliki perlindungan keselamatan yang layak.
Tanggung jawab Pemkot tidak hilang karena investasi swasta
Skema investasi swasta tidak membebaskan pemerintah daerah dari kewajiban memastikan pembangunan memenuhi regulasi dan standar teknis. Inilah inti pengawasan proyek daerah: pemerintah harus berani memeriksa izin, kesesuaian ruang, dan mutu konstruksi sebelum pekerjaan terus berjalan. Gunawan memperingatkan bahwa kurangnya transparansi dan pengawasan dapat membuat potensi kerusakan lingkungan atau kegagalan konstruksi sulit dipertanggungjawabkan. Dampaknya tidak berhenti pada pelaksana proyek. Warga dan pengguna kawasan pesisir berhak mengetahui bagaimana pembangunan dapat memengaruhi lingkungan dan keindahan Teluk Ambon, kini maupun bagi generasi berikutnya. Karena itu, desakan agar proyek Ambon dihentikan bukan vonis bahwa pelanggaran telah terbukti, melainkan tuntutan agar kegiatan tidak berjalan tanpa kepastian hukum dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Investigasi harus diikuti keputusan yang jelas
Komisi III DPRD Kota Ambon berencana melakukan investigasi menyeluruh terhadap Pasar Apung Batu Merah dan mendorong DPRD Provinsi Maluku menerbitkan pernyataan sikap resmi untuk menuntaskan polemik pemanfaatan ruang pesisir. Namun, langkah legislatif saja tidak cukup. Pemkot perlu menyampaikan sikap resmi, membuka dasar perizinan dan kerja sama, lalu menjelaskan apakah seluruh kegiatan dihentikan selama pemeriksaan berlangsung. Bila persyaratan tidak terpenuhi, penertiban harus dilakukan sesuai kewenangan dan aturan; bila dokumen dinyatakan sah, dasar keputusan itu juga harus dipaparkan kepada publik. Ketegasan tidak berarti mendahului pemeriksaan, tetapi memastikan tidak ada pembangunan yang berjalan di tengah pertanyaan hukum dan teknis yang belum terjawab. Kesimpulannya, Pemkot harus mengubah desakan DPRD menjadi keputusan yang transparan dan terukur—karena tanpa itu, pengawasan hanya akan menjadi peringatan tanpa konsekuensi.
