UMKM naik kelas harus menjadi agenda ekonomi kerakyatan
Strategi UMKM naik kelas adalah upaya meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan akses pasar agar pelaku usaha kecil mampu berkembang serta terhubung dengan rantai pasok industri dan pembeli yang lebih luas. Agenda ini menjadi sorotan Rapimnas Kadin 2026, yang digelar pada 29–30 Oktober dengan tema peran Kadin dalam ekonomi kerakyatan dan subtema UMKM naik kelas. Kadin tepat menjadikan penguatan UMKM sebagai ukuran nyata ekonomi berkualitas, bukan sekadar target menambah jumlah pelaku usaha. Yang menentukan ialah apakah usaha mampu tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan mendapat peluang berkelanjutan. Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie menyebut agenda itu bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Namun, ambisi tersebut hanya akan berarti jika dukungan kebijakan terasa sampai ke daerah dan memberi pelaku usaha akses konkret terhadap bahan baku, industri, pembeli, serta pembiayaan.
Pemerataan mesti menyambungkan UMKM luar Jawa ke pasar
Pemerataan investasi bukan pelengkap agenda UMKM; tanpa itu, peluang berkembang akan terus lebih besar di wilayah yang sudah menjadi pusat usaha. Pada triwulan III-2026, investasi di Jawa tumbuh 14 persen menjadi Rp 265,8 triliun, sedangkan di luar Jawa naik 2,2 persen menjadi Rp 271,6 triliun. Kesenjangan ini memperkuat alasan Kadin mendorong UMKM luar Jawa agar lebih terhubung dengan industri dan pasar luas. Belanja pemerintah saja tidak cukup: dunia usaha perlu membuka kemitraan yang menghubungkan usaha desa dengan pengolahan, distribusi, ritel, dan pembeli. Model inti-plasma, pengembangan pemasok industri, serta rantai pasok tertutup dapat membantu mengubah potensi lokal menjadi kegiatan ekonomi yang berulang. Hasil yang dicari bukan hanya penjualan, tetapi juga lapangan kerja berkualitas dan perputaran ekonomi daerah yang tidak bergantung pada satu pusat pertumbuhan.
Tiga rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi dukungan nyata
Rapimnas Kadin menghasilkan tiga rekomendasi untuk pemerintah: memperkuat bantalan ekonomi, menjamin pasokan bahan baku, serta memberi kepastian usaha guna mendukung ekspor dan investasi. Rekomendasi tersebut disusun melalui konsolidasi pengurus Kadin dari 38 provinsi, asosiasi, dan himpunan usaha. Di tengah tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan keterkaitan ekonomi antarnegara, ketahanan usaha memang perlu diperkuat. Namun, bagi UMKM, rekomendasi baru berguna bila diterjemahkan menjadi arus kas yang lebih terjaga, bahan baku yang tersedia, perizinan yang tidak menghambat, dan akses pembeli yang jelas. Kadin juga mendorong skema kredit usaha rakyat berbasis rantai pasok tertutup, agregator usaha, serta pertemuan bisnis antara UMKM dan calon pembeli. Langkah berikutnya ialah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan memastikan kemitraan tersebut berjalan, bukan berhenti sebagai rumusan forum.
Ekspor produk UMKM perlu dimulai dari kapasitas dan kemitraan
Peluang ekspor produk UMKM akan sulit diwujudkan tanpa mutu konsisten, kapasitas produksi, pasokan bahan baku, dan mitra yang membuka jalan ke pasar global. Karena itu, Kadin mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri serta implementasi strategi Buy from Indonesia dan Buy Indonesia. Buy from Indonesia diarahkan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar internasional, sementara kemitraan dengan industri dapat membantu UMKM memenuhi standar dan volume pesanan. Ini pendekatan yang lebih masuk akal daripada mendorong pelaku kecil menembus pasar sendiri tanpa dukungan pembeli, logistik, atau proses produksi yang memadai. Kesimpulannya, agenda UMKM naik kelas harus dinilai dari keterhubungan usaha dengan pasar, terutama di luar Jawa, dan dari peningkatan kemampuan produksi. Pemerataan investasi, kemitraan industri, serta ekspor perlu berjalan bersama agar ekonomi kerakyatan tumbuh dengan manfaat yang benar-benar menjangkau pelaku usaha.
