Penertiban harus melampaui Blok M
Parkir liar adalah penggunaan ruang yang bukan tempat parkir—termasuk trotoar dan bahu jalan—untuk meninggalkan kendaraan, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan mengambil ruang pejalan kaki. Karena itu, penertiban tidak semestinya berhenti sebagai respons sesaat di satu lokasi. Pada Rabu, 17 November 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan agar penertiban parkir liar diperluas dari kawasan Blok M ke seluruh wilayah Jakarta dan dibahas rutin dalam rapat tingkat kecamatan. Arah ini tepat: pengawasan berkala memberi peluang lebih besar untuk mencegah pelanggaran berulang daripada operasi yang hanya ramai sesaat. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari kendaraan yang dipindahkan pada hari penertiban. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi pengawasan dan memastikan pilihan parkir resmi dapat diketahui serta digunakan warga.

Pelanggaran mengorbankan ruang pejalan kaki
Pemicu perluasan operasi adalah temuan sepeda motor yang menempati trotoar dan bahu jalan di Jalan Panglima Polim, tepat di bawah Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan. Meski petugas memasang pembatas dan bersiaga, pelanggaran masih terjadi, terutama pada akhir pekan ketika pengunjung meningkat dan berbagai acara berlangsung. Kapasitas parkir resmi di kawasan itu juga masih terbatas. Situasi ini menjelaskan mengapa penertiban parkir perlu disertai pengelolaan ruang yang lebih baik, bukan hanya teguran atau pemindahan kendaraan. Parkir badan jalan dapat mempersempit ruang gerak kendaraan, sementara parkir di trotoar langsung menghalangi pejalan kaki. Warga yang berjalan kaki—termasuk mereka yang menuju stasiun—tidak seharusnya menanggung akibat dari keterbatasan parkir atau tingginya aktivitas kawasan.
Pengawasan rutin dan parkir resmi harus berjalan beriringan
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah kota administrasi akan memetakan titik rawan parkir liar, terutama di kawasan dengan aktivitas dan mobilitas tinggi. Penertiban juga direncanakan berlangsung rutin bersama Satpol PP, sementara Dishub akan mengevaluasi efektivitas operasi dan mengoptimalkan kapasitas serta persebaran kantong parkir resmi. Kombinasi ini lebih menjanjikan daripada razia tanpa tindak lanjut: pemetaan membantu mengarahkan petugas, sedangkan ketersediaan lokasi resmi memberi pengendara pilihan yang sah. Pemprov juga akan mengintensifkan kampanye melalui media sosial, rambu lalu lintas, dan kanal informasi publik, termasuk petunjuk lokasi parkir resmi terdekat. Informasi semacam itu perlu mudah ditemukan sebelum pengendara tiba, bukan hanya setelah kendaraan telanjur memenuhi trotoar.
Tertib parkir adalah tanggung jawab bersama
Perluasan penertiban parkir liar Jakarta memberi sinyal bahwa masalah ini tidak boleh dianggap urusan satu kawasan atau satu akhir pekan. Pemerintah perlu menjaga pengawasan lintas kecamatan, menindak pelanggaran secara konsisten, dan menyediakan informasi serta kantong parkir resmi yang memadai. Di sisi lain, pengendara harus menghormati fungsi trotoar dan bahu jalan dengan memilih lokasi parkir yang diperuntukkan bagi kendaraan. Langkah pemerintah untuk mengoptimalkan parkir resmi merupakan bagian penting dari solusi, tetapi hasilnya bergantung pula pada kepatuhan pengguna jalan. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar operasi yang meluas, melainkan jalan yang lebih tertib dan ruang pejalan kaki yang kembali bisa digunakan sebagaimana mestinya.






