Jalur penting tak boleh kehilangan fungsinya
Bangunan liar adalah struktur yang berdiri atau digunakan tanpa sesuai peruntukan dan menguasai ruang publik, sehingga menghambat fungsi jalan serta menuntut penataan berdasarkan status lahannya. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, petugas gabungan membongkar 32 bangunan di sekitar Frontage Road Gedangan. Penertiban menyasar bangunan di atas aset PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah; sebagian pemilik telah membongkar sendiri, sehingga jumlah yang ditertibkan menyusut dari rencana awal lebih dari 100 bangunan. Langkah ini tepat bila frontage road hendak menjalankan peran utamanya: menjadi jalur alternatif yang membantu mengurai kepadatan di jalan raya utama. Seperti ditegaskan Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yany Setyawan, “Jalan ini dibangun pemerintah untuk memecah kemacetan di jalan raya utama, sehingga kawasannya harus ditata agar lalu lintas lebih lancar dan aman.” Penertiban frontage road bukan sekadar merapikan tampilan, melainkan mengembalikan ruang jalan untuk kepentingan pengguna.
Skala operasi menunjukkan besarnya persoalan
Dalam penertiban pada hari yang sama, Pemkab Sidoarjo mengerahkan 600 personel gabungan dan dua ekskavator untuk meratakan 67 bangunan di koridor Frontage Road yang membentang dari Waru, Gedangan hingga Buduran. Personel berasal dari unsur pemerintah, aparat keamanan, PT KAI, PLN, serta dinas terkait. Ekskavator dipakai untuk mempercepat pembongkaran, sementara keterlibatan lintas instansi membantu operasi berjalan terkoordinasi. Jumlah bangunan yang disebut dalam laporan-laporan tersebut memperlihatkan skala penataan, tanpa menghapus kebutuhan untuk memeriksa kondisi setiap bidang secara cermat. Alasannya bukan semata estetika. Bahu jalan yang dipakai untuk parkir liar dapat mengganggu arus, mendorong pengendara melawan arah, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dampaknya terasa langsung bagi warga yang memakai jalur penghubung Surabaya–Sidoarjo. Karena itu, operasi pembongkaran bangunan akan dinilai berhasil bukan hanya dari bangunan yang diratakan, tetapi dari jalan yang kembali lebih lancar dan aman.
Ketegasan perlu diikuti penataan yang adil
Penataan kota Sidoarjo tidak akan tuntas jika pembongkaran menjadi satu-satunya tindakan. Di Gedangan, petugas mendata sedikitnya 50 bangunan di atas lahan bersertifikat hak milik (SHM), yang tidak dibongkar paksa dan akan ditangani melalui koordinasi serta dialog. Pada koridor yang ditertibkan, pemilik lahan SHM juga dilarang memakai area depan untuk berjualan atau usaha yang memakan badan jalan. Pembedaan berdasarkan status lahan penting agar penegakan aturan tidak berubah menjadi tindakan serampangan. Namun, aturan penggunaan ruang jalan harus berlaku konsisten, termasuk terhadap aktivitas yang menghambat lalu lintas. Pemkab menyatakan penertiban akan berlanjut bertahap hingga segmen Buduran dalam dua pekan mendatang, sementara setelah pembersihan kawasan akan ditata dan dihijaukan. Itulah ukuran yang lebih bermakna daripada sekadar jumlah bangunan yang dibongkar: kemacetan dan estetika kota sama-sama membaik, dan ruang publik tetap dikelola dengan prosedur serta komunikasi yang layak.
