Parkir tertib adalah bagian dari kelancaran jalan
Parkir liar adalah penggunaan ruang jalan atau lokasi terlarang untuk meninggalkan kendaraan, sehingga mengurangi ruang gerak lalu lintas dan dapat membahayakan pengguna jalan lain. Karena itu, penataan parkir bukan urusan kecil: penindakan hanya efektif jika disertai pilihan parkir yang memadai dan aturan yang konsisten. Di Banda Aceh, Dishub Banda Aceh menjalankan penertiban parkir secara rutin untuk menjaga arus lalu lintas dan mendorong kepatuhan. Di Pekanbaru, Dishub Pekanbaru mengambil langkah yang lebih terarah dengan melarang parkir bahu jalan di depan Mal Living World guna mengurai kepadatan. Dua pendekatan ini berbeda dalam cakupan, tetapi sama-sama menegaskan bahwa badan jalan harus berfungsi untuk kendaraan melintas, bukan menjadi perluasan tempat parkir.
Banda Aceh menindak pelanggaran dan mengingatkan pelaku usaha
Di Banda Aceh, penertiban dilakukan bertahap: petugas dapat memulai dengan memasang stiker peringatan, lalu menggembok kendaraan yang tetap melanggar. Dalam penertiban gabungan bersama Satlantas Polresta Banda Aceh di Kawasan Tertib Lalu Lintas depan Toko Kopi Kuta Alam, 10 mobil ditindak; Dishub menggembok kendaraan, sedangkan polisi memberikan tilang dan membawa perkara ke proses persidangan. Ketegasan itu perlu, tetapi penindakan di jalan tidak akan menyelesaikan sumber masalah apabila pelanggan tetap tak punya tempat parkir. Dishub juga meminta pelaku usaha menyediakan lahan yang memadai. Imbauan ini penting karena kekurangan fasilitas parkir dapat mendorong kendaraan memenuhi badan jalan, menghambat arus, dan menambah risiko kecelakaan. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga kelancaran bukan hanya berada pada pengendara.
Pekanbaru memilih sterilisasi titik padat
Di Pekanbaru, kebijakan menyasar lokasi yang jelas: Dishub Pekanbaru melarang semua kendaraan parkir di bahu jalan depan Mal Living World, di Jalan Soekarno Hatta. Imbauan kepada pengendara motor dan mobil disampaikan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, ketika kepadatan di sekitar kawasan belanja menjadi perhatian. Barisan kendaraan di tepi jalan memakan ruang lalu lintas dan memperparah penumpukan, terutama saat pengunjung meningkat pada akhir pekan. Larangan ini juga berjalan bersamaan dengan proyek penataan taman kota. Petugas telah ditempatkan untuk menjaga bahu jalan tetap steril dan mengawasi arus menuju Jalan Tuanku Tambusai; pelanggar yang mengabaikan arahan dapat dikenai tindakan lanjutan. Langkah terfokus ini berpotensi meredakan hambatan di satu titik, tetapi keberhasilannya bergantung pada kepatuhan pengendara dan ketersediaan tempat parkir alternatif.
Penegakan perlu diikuti penataan yang masuk akal
Perbandingan kedua kota menunjukkan dua sisi kebijakan yang seharusnya berjalan bersama. Banda Aceh menggabungkan penindakan berkala dengan dorongan agar pelaku usaha menyiapkan lahan parkir; Pekanbaru memusatkan pengawasan pada bahu jalan depan mal yang kerap padat. Larangan tanpa pengawasan mudah diabaikan, sedangkan penindakan tanpa ruang parkir memadai berisiko memindahkan masalah ke ruas lain. Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan banyaknya kendaraan yang digembok atau petugas yang berjaga, melainkan jalan yang lebih aman dan lancar tanpa menyulitkan orang mencari tempat parkir yang sah. Kedua kebijakan sudah mengarah pada tujuan tersebut, tetapi perlu konsistensi: aturan ditegakkan, kebutuhan parkir diperhitungkan, dan ruang jalan dipertahankan untuk pergerakan kendaraan.
