Rancangan yang merespons masalah sehari-hari
Ranperda ketertiban umum adalah rancangan perubahan peraturan daerah yang disiapkan untuk mengatur perilaku di ruang bersama dan lingkungan permukiman, termasuk parkir, kebersihan, serta perlindungan fasilitas umum. Pemko Batam dan DPRD sedang membahas rancangan ini agar aturan yang berlaku dapat menjawab persoalan kota yang terus berkembang. Pada Jumat, 6 November 2026, panitia khusus DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan Satpol PP di Gedung DPRD Batam Centre; pembahasan juga berlangsung di Komisi I bersama sejumlah organisasi perangkat daerah.
Sorotan terhadap parkir bukan perkara remeh. Kendaraan yang ditempatkan di depan rumah atau di lahan tetangga tanpa izin telah memicu perselisihan, sementara sebagian rumah tidak menyediakan ruang cukup untuk menampung kendaraan penghuni. Karena itu, aturan parkir Batam yang sedang dirancang sebaiknya tidak berhenti pada penindakan warga: ketersediaan parkir di kawasan hunian juga perlu menjadi tanggung jawab yang dipikirkan sejak perumahan dibangun. Dalam pembahasan, sistem pengelolaan parkir seperti di Singapura disebut sebagai salah satu acuan yang dipertimbangkan, bukan ketentuan yang telah diputuskan.

Parkir perlu dirancang, bukan sekadar ditertibkan
Anggota DPRD mengusulkan agar pengembang menyediakan parkir umum di kawasan perumahan tertentu, sehingga kendaraan tidak memenuhi badan jalan atau menggunakan lahan milik warga lain. Gagasan ini penting karena aturan yang hanya menghukum pengemudi berisiko mengabaikan penyebabnya: kapasitas parkir yang tidak sebanding dengan kebutuhan penghuni. Satpol PP menyatakan REI akan diundang pada rapat selanjutnya untuk membahas penyediaan tempat parkir dalam pembangunan perumahan.
Pembahasan juga mencakup ketertiban hewan peliharaan dan unggas, perilaku yang mengganggu fasilitas umum, serta vandalisme. Dalam draf, perusak fasilitas dapat diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan kondisinya dan diusulkan dikenai denda Rp1 juta. Cakupan yang luas ini membuat konsultasi dengan pengembang, camat, lurah, dan unsur pengadilan layak dilakukan sebelum aturan ditetapkan. Tanpa masukan mereka, larangan parkir berisiko sulit diterapkan secara adil di lingkungan dengan kondisi rumah dan ketersediaan lahan yang berbeda-beda.

Denda buang air masih berupa usulan
Salah satu usulan yang paling menyita perhatian adalah denda buang air kecil atau besar sembarangan di ruang publik. Draf menyebut larangan buang air di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air, dengan usulan sanksi administratif hingga Rp500 ribu. Namun, angka itu belum menjadi aturan yang berlaku: rancangan masih dibahas Pemko dan DPRD. Membedakan usulan dari ketentuan resmi penting agar warga tidak mengira denda tersebut sudah dapat dijatuhkan berdasarkan peraturan baru.
Satpol PP juga menyebut kemungkinan sanksi lain, termasuk kerja sosial seperti membantu petugas kebersihan. Pendekatan semacam ini dapat menghubungkan pelanggaran dengan pemulihan ruang publik, tetapi penerapannya tetap harus mengikuti aturan yang telah disahkan dan prosedur yang jelas. Ketertiban memang perlu ditegakkan; kejelasan dasar hukum dan sanksi sama pentingnya agar penindakan tidak berubah menjadi kejutan bagi masyarakat.
Sidang tipiring disiapkan, keputusan belum final
Satpol PP membahas rancangan bersama panitia khusus, termasuk penanganan parkir dan rencana sidang tipiring Batam. Kepala Satpol PP Imam Tohari mengatakan mobil khusus untuk sidang di tempat telah dipesan dan ditargetkan tiba pada akhir November. Jika fasilitas memadai, penindakan akan diuji coba dan ditargetkan berjalan efektif pada 2027; berita acara dan sidang dapat diproses di lokasi. Rencana ini menjanjikan proses yang lebih dekat dengan tempat pelanggaran, tetapi juga menuntut prosedur yang terbuka dan konsisten.
Kesimpulannya, Ranperda ini patut dinilai dari dua hal sekaligus: apakah ia mampu mengurangi konflik dan gangguan di ruang publik, serta apakah kewajiban dan sanksinya dibagi secara masuk akal. Parkir harus ditangani bersama perencanaan perumahan, sedangkan usulan denda Rp500 ribu untuk buang air sembarangan harus tetap disebut sebagai usulan sampai pembahasan selesai dan aturan ditetapkan. Untuk saat ini, masyarakat perlu membedakan rancangan dari hukum yang sudah berlaku.






