Usulan denda lebih besar untuk parkir ilegal
Denda parkir liar adalah sanksi finansial bagi operator atau pengelola yang menjalankan usaha parkir tanpa izin, dan besarannya dapat menentukan apakah pelanggaran dianggap terlalu berisiko untuk diulang. Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengusulkan agar denda bagi pengelola parkir tanpa izin dinaikkan sepuluh kali lipat, dari sekitar Rp50 juta menjadi hingga Rp500 juta. Usulan itu disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu, 14 November 2026.
Angka tersebut masih berupa rekomendasi, bukan perubahan sanksi yang sudah berlaku. Namun arah usulannya tegas: parkir ilegal Jakarta tidak semestinya diperlakukan sebagai pelanggaran yang cukup dibayar lalu dilanjutkan. Jika diterapkan, sanksi parkir tanpa izin yang jauh lebih berat dapat memperjelas bahwa kepatuhan pada perizinan merupakan kewajiban, bukan pilihan yang bisa diabaikan ketika menjalankan usaha.

Mengapa denda Rp50 juta dinilai belum menjerakan
Alasan utama usulan ini bukan sekadar mengejar angka denda yang lebih tinggi. Jupiter menilai hukuman sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola bermasalah belum cukup untuk menghentikan praktik ilegal. Bila nominalnya dianggap masih dapat ditanggung sebagai konsekuensi biasa, denda gagal menjalankan fungsi terpentingnya: mendorong pelanggar mengubah perilaku. “Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata Jupiter.
Logika tersebut masuk akal: aturan yang tidak diikuti konsekuensi berarti berisiko kehilangan daya cegah. Akan tetapi, besarnya denda saja tidak otomatis menghasilkan kepatuhan. Usulan ini baru akan berarti jika penindakan konsisten dan pelanggar tidak dapat menganggap hukuman sebagai ongkos rutin untuk tetap beroperasi tanpa izin. Karena itu, kenaikan denda perlu dipahami sebagai bagian dari penegakan aturan, bukan jalan pintas yang menggantikan pengawasan.

Penegakan harus mengikuti besarnya ancaman
Jupiter mencontohkan Singapura sebagai bahan pembelajaran karena negara itu menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketertiban di ruang publik. Inti pelajarannya bukan meniru kebijakan secara mentah, melainkan memastikan bahwa aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan. Denda yang tinggi tanpa pemeriksaan dan tindak lanjut yang konsisten hanya akan menjadi ancaman di atas kertas; sebaliknya, pengawasan yang nyata membuat risiko melanggar lebih sulit diabaikan.
Jupiter juga menegaskan bahwa pembenahan tata kelola perparkiran tidak cukup mengandalkan penertiban di lapangan. DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berkomitmen menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran. Inilah ukuran penting dari usulan tersebut: bukan hanya apakah angka denda naik, tetapi apakah perizinan, pengawasan, dan penindakan berjalan konsisten.
Denda tinggi perlu diikuti tindakan nyata
Usulan menaikkan denda parkir liar dari sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta mencerminkan penilaian bahwa sanksi saat ini belum cukup menahan pengelola tanpa izin. Kenaikan sepuluh kali lipat dapat memberi sinyal lebih kuat kepada operator, tetapi keberhasilannya bergantung pada penerapan yang adil dan berkelanjutan. Jika tidak, nominal yang lebih besar pun bisa gagal mengubah kebiasaan.
Kesimpulannya, Jakarta membutuhkan lebih dari ancaman denda besar: pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan rekomendasi ditindaklanjuti, aturan izin diawasi, dan pelanggaran ditangani secara konsisten. Tanpa rangkaian tindakan itu, sanksi parkir tanpa izin berisiko tetap dipandang sebagai biaya usaha. Dengan penegakan yang nyata, usulan ini berpeluang menjadi dorongan untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar angka baru dalam aturan.






