Aturan sehari-hari yang menentukan ketertiban kota
Ketertiban umum adalah aturan yang menjaga ruang bersama tetap aman, tertib, dan dapat digunakan tanpa mengganggu hak warga lain. Di Batam, pembaruan aturan ini penting karena persoalan sehari-hari—dari kendaraan yang mengambil lahan tetangga hingga buang air di tempat umum—telah melampaui urusan kecil antarindividu. Pemko Batam dan DPRD tengah menggodok Ranperda tentang Ketertiban Umum untuk menjawab persoalan tersebut.
Pembahasan berlangsung melalui rapat Komisi I DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, serta rapat dengar pendapat panitia khusus DPRD dengan Satpol PP pada Jumat, 6 November 2026, di Gedung DPRD Batam Centre. Sorotan terhadap ketertiban umum Batam terasa relevan justru karena dampaknya dekat dengan kehidupan warga: konflik parkir mengganggu hubungan bertetangga, sementara pelanggaran di fasilitas umum merusak kenyamanan bersama. Aturan baru layak dinilai dari seberapa jelas ia mencegah konflik, bukan semata dari banyaknya larangan.

Parkir sembarangan bukan sekadar soal ruang
Masalah parkir di kawasan permukiman memperlihatkan celah antara kebutuhan warga dan rancangan perumahan. Kendaraan yang diparkir di depan rumah atau di lahan tetangga tanpa izin disebut memicu perselisihan. Situasi makin sulit ketika satu rumah memiliki beberapa mobil, tetapi garasi dan ruang parkir yang tersedia terbatas. Karena itu, parkir sembarangan tidak cukup ditangani dengan teguran kepada pengemudi; pengembang juga perlu ikut bertanggung jawab menyediakan tempat parkir yang memadai.
Kasatpol PP Batam Imam Tohari menyampaikan bahwa panitia akan mengundang Realestat Indonesia (REI) pada rapat berikutnya untuk membahas penyediaan parkir di lingkungan perumahan. DPRD juga berencana meminta masukan dari pengembang, unsur pengadilan, camat, dan lurah. Sistem parkir seperti yang diterapkan di Singapura disebut sebagai salah satu acuan yang dipertimbangkan, tetapi Batam perlu merumuskan solusi sesuai kondisi perumahan setempat. Tanpa standar bagi pembangunan baru, penindakan terhadap warga berisiko menghukum gejala sambil membiarkan sumber masalah.
Denda dan sidang tipiring harus disertai kepastian
Ranperda juga membahas perilaku yang mengganggu ruang publik, termasuk buang air kecil maupun besar sembarangan. Imam menyebut denda yang direncanakan dapat mencapai Rp500.000. Untuk pelanggaran yang diproses, Satpol PP membahas penggunaan sidang tindak pidana ringan (tipiring) di tempat. Namun, ketentuan itu masih berupa materi rancangan, bukan aturan yang sudah berlaku bagi masyarakat.
Rencana penegakan mencakup mobil khusus sidang tipiring; menurut Imam, satu unit telah dipesan. Jika fasilitas siap, uji coba dan penerapan efektif ditargetkan pada 2027. Proses di tempat dimaksudkan agar pelanggar tidak perlu dibawa ke kantor Satpol PP, sementara sanksi dapat berupa denda atau kerja sosial seperti membantu kebersihan, sesuai tingkat pelanggaran. Kecepatan proses bisa membantu, tetapi prosedur yang transparan, bukti yang memadai, dan penerapan yang konsisten sama pentingnya. Tanpa itu, sidang tipiring berisiko dipandang sebagai tindakan menghukum, bukan penegakan yang adil.
Uji keberhasilan ada pada pencegahan konflik
Ranperda Batam masih dibahas sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tahap ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperjelas batas pelanggaran, besaran dan bentuk sanksi, serta cara warga menyampaikan keberatan. Pemerintah juga perlu menyandingkan penindakan dengan edukasi dan patroli, agar warga memahami aturan sebelum berhadapan dengan sanksi.
Arah pembahasannya tepat: parkir dan perilaku yang mengotori atau menyalahgunakan ruang publik memang memengaruhi rasa nyaman warga. Namun, ukuran keberhasilan bukan jumlah denda atau sidang, melainkan berkurangnya konflik antarwarga dan pelanggaran berulang. Jika kewajiban pengembang, tanggung jawab warga, dan prosedur penegakan dirumuskan dengan terang, aturan ketertiban umum Batam dapat menjadi alat untuk mencegah masalah—bukan sekadar menindak setelah masalah terjadi.






