Pendampingan membuat sertifikasi lebih terjangkau
Sertifikasi halal UMKM adalah proses memastikan produk dan tahapan produksinya memenuhi ketentuan halal, sekaligus memperoleh pengakuan resmi yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Percepatan proses ini bergantung bukan hanya pada aturan, tetapi juga pada bantuan nyata yang membuat langkah administrasi dan teknis lebih mudah dijalani pelaku usaha.
Di Nagari Bayang, Kepala KUA Kecamatan Bayang Ahmad Fajri Kurniawan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk rumah tangga dan UMKM. Dalam kegiatan evaluasi pendampingan dan pengawasan Satgas Halal serta Pendamping Proses Produk Halal Kabupaten Pesisir Selatan pada 12–13 November 2026, ia meminta pendamping lebih aktif turun langsung ke lapangan. Dorongan ini tepat: usaha kecil yang belum memahami tahapan pengurusan sertifikat halal akan lebih terbantu oleh komunikasi langsung daripada sekadar imbauan. Fajri juga menyebut layanan pendampingan masih gratis bagi pelaku ekonomi. Dengan potensi produk lokal yang besar, pendampingan berkelanjutan dapat mengubah sertifikasi dari prosedur yang terasa rumit menjadi dukungan praktis untuk usaha.

Kolaborasi kampus dan pemerintah menutup celah informasi
Di Sulawesi Tengah, UIN Datokarama Palu memperkuat pendampingan halal UMKM melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi. Perjanjian fasilitasi sertifikat halal produk UMKM ditandatangani pada 10 November 2026 dan dirancang berlaku selama empat tahun. Pembagian peran memberi kerja sama ini nilai praktis: dinas menyiapkan data pelaku usaha serta memfasilitasi produk yang akan didaftarkan, sementara LPPM kampus menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi, dan mendampingi UMKM.
Model ini penting karena kewajiban sertifikasi tidak otomatis membuat prosesnya mudah. Pelaku usaha mikro dan kecil masih bisa terkendala modal, akses informasi, dan pemahaman prosedur. Karena itu, sertifikat halal sebaiknya diperlakukan bukan semata-mata sebagai urusan administrasi, melainkan sebagai perlindungan konsumen dan cara membangun kepercayaan. Jika pendampingan berjalan konsisten selama masa kerja sama, pelaku usaha mendapat bekal untuk memperbaiki legalitas dan kualitas produk serta membuka peluang menjangkau pasar lebih luas.
Target angka perlu disertai jalur pembiayaan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menargetkan fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.000 usaha mikro dan kecil melalui kerja sama dengan BPJPH. Sebanyak 500 UMK menjadi prioritas tahap awal, dengan realisasi yang dikejar pada tahun ini. Target tersebut memberi ukuran yang jelas bagi kemajuan program, tetapi jumlah pendaftar saja tidak cukup: pelaku usaha juga perlu dibantu melewati persyaratan sampai sertifikat benar-benar terbit.
Pemkab OKI menyatakan pendanaan program tidak menggunakan APBD; fasilitasi akan melibatkan sejumlah koperasi unit desa, dan perusahaan juga diajak membantu, terutama untuk UMK di sekitar wilayah operasional mereka. Pendekatan ini mengakui bahwa akses pembiayaan dapat menjadi hambatan, sekaligus membagi tanggung jawab lebih luas daripada menaruhnya pada pelaku usaha sendiri. Agar target 1.000 bukan sekadar angka pengumuman, pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme pendanaan, pendampingan, dan tindak lanjut berjalan seiring.
Merek dan halal harus berjalan beriringan
Aceh Barat memperluas dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif: selain mendorong sertifikat halal, pemerintah daerah mengajak mereka mendaftarkan merek untuk melindungi identitas produk. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan sertifikat halal pada 16 November 2026. Dinas terkait diminta mendata kebutuhan pelaku usaha, memberikan pendampingan, serta membantu pendaftaran merek dan pengurusan sertifikat halal.
Langkah ganda ini lebih masuk akal daripada mengurus legalitas secara terpisah tanpa melihat kebutuhan usaha. Sertifikasi memberi kepastian kepada konsumen dan dapat memperluas peluang pemasaran, sementara merek membantu mencegah identitas produk digunakan pihak lain tanpa izin. Bagi pelaku kuliner, makanan dan minuman olahan, maupun kriya, dukungan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha. Kesimpulannya, percepatan sertifikasi halal UMKM akan lebih berarti ketika pendampingan lapangan, target yang terukur, pembiayaan, dan perlindungan merek menjadi satu jalur dukungan—bukan kewajiban yang dibebankan sendirian kepada usaha kecil.







