Sertifikasi perlu lebih dari sekadar formulir
Sertifikasi halal UMKM adalah proses untuk memastikan bahan, fasilitas, dan cara produksi suatu produk memenuhi ketentuan halal, sekaligus memberi konsumen kepastian dalam memilih produk. Karena itu, dukungan yang berhenti pada sosialisasi atau pengisian formulir tidak cukup: pelaku usaha juga perlu bantuan menyiapkan dokumen, menjaga konsistensi proses, dan melewati pemeriksaan.
Pengalaman TEP UNDIP di Kawasan Transmigrasi Telang menunjukkan nilai pendampingan sejak tahap awal. Tim membantu menyiapkan dokumen, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku yang belum memilikinya, lalu mendampingi pengajuan halal SIHALAL. Hasilnya, 12 UMKM berhasil mengajukan permohonan melalui sistem tersebut. Ini kemajuan nyata, tetapi pengajuan bukan sertifikat terbit: proses tetap memerlukan verifikasi dan pemantauan sesuai prosedur. Pendekatan kampus berguna karena dekat dengan kebutuhan praktis usaha, bukan hanya menjelaskan aturan.
Pendampingan tersebut juga terkait dengan hilirisasi produk olahan dan perluasan akses pasar. Legalitas serta mutu harus berjalan bersama agar produk lokal siap bersaing; sertifikat halal dapat membangun kepercayaan konsumen, tetapi tidak menggantikan kualitas yang konsisten.
Pemerintah daerah membuka akses, kampus membangun kapasitas
Di Pekalongan, pemerintah kota menggelar Fasilitasi Sertifikasi Halal II pada 10 November 2026, terutama untuk mendorong usaha makanan dan minuman memiliki sertifikat. Pengurusan melalui Dindagkop dalam program itu dinyatakan gratis. Informasi ini penting: fasilitasi halal usaha harus mudah dijangkau dan disertai penjelasan jelas agar pelaku tidak tertipu oleh pihak yang meminta biaya atas nama program.
Di Palu, LPPM UIN Datokarama bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM melalui perjanjian pendampingan teknis. Sasaran kolaborasi ini bukan semata memenuhi urusan administrasi, melainkan memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap standar jaminan produk. Dibandingkan dengan pendampingan langsung TEP UNDIP, pola ini lebih menonjolkan kemitraan kelembagaan dan penguatan kapasitas.
Kedua pendekatan saling melengkapi: pemerintah daerah dapat membuka akses dan menyatukan layanan, sementara kampus menyediakan pendampingan teknis. Namun, keberhasilan tidak seharusnya diukur dari jumlah kegiatan atau berkas yang masuk saja. Ukurannya ialah berapa banyak usaha yang dapat menyelesaikan proses dan mempertahankan standar setelah sertifikat diperoleh.
Audit menguji praktik, bukan hanya niat
Tahap audit halal produk memperlihatkan mengapa pendampingan harus berlanjut sampai pemeriksaan. LPPOM MUI Papua Barat mengaudit produk UMKM Cabeta, kelompok binaan TEP Universitas Airlangga di Distrik Prafi, Manokwari. Prosesnya mencakup bimbingan teknis tentang persyaratan dan sistem jaminan produk halal, lalu pemeriksaan rumah produksi serta proses pengolahan.
Pemeriksaan menilai kesesuaian fasilitas, bahan baku, peralatan, dan tahapan produksi dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, berkas yang lengkap saja tidak menjamin sertifikat terbit. Pelaku juga harus menjaga konsistensi bahan serta penggunaan peralatan, dan memastikan mutu produk tetap terpelihara. Keterbatasan informasi tentang tahapan sertifikasi menjadi salah satu hambatan yang dicatat di Papua Barat.
Dalam kasus Cabeta, kesiapan anggota kelompok memudahkan proses validasi dan verifikasi. Di sinilah pembagian peran terlihat paling jelas: pendamping menyiapkan pelaku usaha, sedangkan lembaga audit memeriksa penerapan standar di lapangan. Sertifikat baru dapat diterbitkan jika persyaratan terpenuhi; audit bukan formalitas penutup, melainkan pengujian atas praktik usaha sehari-hari.
Target besar perlu ditopang tindak lanjut
Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa dukungan dapat dirancang sebagai program berskala daerah. Pemerintah kabupaten dan BPJPH menandatangani kesepakatan dengan sasaran fasilitasi 1.000 UMK, sementara target awal yang disebut untuk tahun itu adalah 500 UMK. Skala ini menjanjikan jangkauan lebih luas, tetapi angka sasaran hanya bermakna jika disertai pendampingan yang cukup dan jalur audit yang mampu menindaklanjuti pengajuan.
Keempat contoh tersebut menegaskan bahwa tidak ada satu jalur yang bisa menggantikan semua kebutuhan. Kampus dapat mendampingi dokumen dan kesiapan usaha, pemerintah daerah dapat mengorganisasi fasilitasi, dan lembaga audit memastikan kepatuhan proses. Bagi UMKM, dukungan paling berguna ialah layanan yang menghubungkan semua tahap itu, dari persiapan hingga keputusan sertifikasi.
Kesimpulannya, sertifikasi halal akan lebih efektif bila diperlakukan sebagai proses pembinaan, bukan sekadar target administrasi. Pengajuan SIHALAL, fasilitasi pemerintah, dan audit harus menjadi rangkaian yang berkesinambungan. Dengan begitu, konsumen mendapat kepastian, sementara pelaku usaha memperoleh peluang pasar yang lebih luas tanpa mengabaikan mutu dan konsistensi produksi.
