Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dari Pendampingan hingga Target 1.000 Usaha, Sertifikasi Halal Perluas Peluang UMKM

Dari Pendampingan hingga Target 1.000 Usaha, Sertifikasi Halal Perluas Peluang UMKM
Minat|Pertukangan Kayu

Sertifikasi sebagai bekal usaha naik kelas

Sertifikasi halal UMKM adalah pengakuan bahwa produk usaha mikro, kecil, dan menengah telah memenuhi standar halal, sekaligus memberi konsumen kepastian saat memilih barang yang dikonsumsi. Bagi usaha kecil, sertifikat ini bukan sekadar dokumen kepatuhan: ia dapat membangun kepercayaan dan membuka peluang bersaing di pasar yang lebih luas. Dua langkah pemerintah daerah memperlihatkan cara berbeda untuk memperluas akses. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Fasilitasi Sertifikasi Halal II di Aula Dindagkop pada 10 November 2026, dengan perhatian khusus pada usaha makanan dan minuman. Sehari kemudian, Pemerintah Kabupaten OKI dan BPJPH menandatangani kesepakatan untuk mendorong sertifikasi bagi 1.000 UMK. Perbandingannya penting: layanan langsung membantu pelaku usaha memulai proses, sementara target besar dapat menggerakkan koordinasi lintas lembaga. Keduanya baru berarti jika pendampingan menjangkau usaha kecil yang paling sulit mengurus persyaratan sendiri.

Dari Pendampingan hingga Target 1.000 Usaha, Sertifikasi Halal Perluas Peluang UMKM

Pekalongan menurunkan hambatan bagi pelaku usaha

Di Pekalongan, fasilitasi halal usaha dijalankan melalui Dindagkop dan diberikan secara gratis. Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid menyebut program itu sebagai sinergi pemerintah kota, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat ekosistem produk halal serta daya saing UMKM. Penegasan bahwa layanan ini tidak dipungut biaya juga penting: pelaku usaha diingatkan agar waspada terhadap pihak yang meminta bayaran atas proses fasilitasi tersebut. Fokus pada makanan dan minuman menjawab perubahan pasar yang nyata. Tren kuliner dan produk kekinian memperbanyak pilihan konsumen, tetapi juga membuat kejelasan status produk semakin berarti. Sertifikat halal dapat memberi rasa aman kepada pembeli dan membantu usaha membangun reputasi. Program ini merupakan langkah yang praktis, bukan sekadar ajakan: ketika pemerintah menyediakan akses dan informasi, sebagian beban administratif yang kerap menghambat usaha kecil dapat berkurang. Harapannya, lebih banyak produk tersertifikasi dan jangkauan pasarnya meluas.

Target OKI besar, pelaksanaan harus menyentuh usaha kecil

Pemkab OKI dan BPJPH menetapkan sasaran fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.000 UMK. Namun, pernyataan yang dikutip mengenai tahap awal menyebut harapan agar BPJPH membantu mewujudkan target 500 UMK pada tahun ini. Angka 1.000 menunjukkan skala ambisi, sedangkan 500 adalah target awal yang disebut untuk tahun berjalan; keduanya tidak seharusnya dicampuradukkan sebagai capaian yang sudah terealisasi. Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah Pemkab OKI dan menekankan bahwa halal telah menjadi kebutuhan pasar dunia, bukan hanya penanda identitas keagamaan. Peran BPJPH dan UMKM karena itu saling terkait: lembaga pusat dapat mendukung proses dan standar, sementara pemerintah daerah menghubungkan program dengan pelaku usaha setempat. Kesepakatan baru akan berdampak jika sasaran besar diterjemahkan menjadi pendampingan yang mudah diakses, edukasi yang jelas, dan proses yang dapat diikuti UMK dengan sumber daya terbatas.

Pendampingan menentukan manfaat sertifikat

Sertifikasi halal gratis di Pekalongan dan target OKI menunjukkan dua tuas kebijakan yang saling melengkapi: mengurangi hambatan untuk mengajukan sertifikat dan memperluas jumlah usaha yang dijangkau. Dukungan pemerintah daerah tidak berhenti pada pengumuman target. Menurut Ahmad Haikal Hasan, pendampingan, pembiayaan, dan edukasi dapat membantu UMK memenuhi kewajiban sertifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bagi konsumen, dampaknya adalah kepastian dan kepercayaan terhadap produk, baik di pasar nasional maupun internasional. Bagi pelaku usaha, pemenuhan standar dapat memperbaiki kualitas produk dan memperbesar kesempatan bersaing. Tetapi sertifikat bukan jalan pintas menuju pasar: usaha tetap perlu menjaga mutu dan membangun akses penjualan. Pemerintah sebaiknya memastikan fasilitasi disertai panduan yang konsisten, agar program tidak berhenti pada angka atau kegiatan seremonial.

Kesimpulannya, Pekalongan memperlihatkan manfaat layanan gratis yang dekat dengan pelaku UMKM, sedangkan kerja sama OKI-BPJPH membawa sasaran perluasan yang lebih besar. Ukuran keberhasilan keduanya bukan hanya jumlah sertifikat, melainkan apakah usaha kecil benar-benar terbantu menyelesaikan proses dan memperoleh kepercayaan pasar. Jika pendampingan daerah dan dukungan BPJPH berjalan beriringan, sertifikasi halal dapat menjadi bekal konkret bagi UMK untuk naik kelas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!