Sertifikasi perlu didampingi dari awal
Sertifikasi halal UMKM adalah proses pemeriksaan dan pengakuan bahwa bahan, fasilitas, serta tahapan produksi suatu produk memenuhi ketentuan halal yang berlaku. Bagi usaha kecil, proses ini lebih mudah ditempuh ketika kampus dan pemerintah hadir mendampingi, bukan sekadar meminta pelaku usaha melengkapi berkas. Di Kawasan Transmigrasi Telang, Banyuasin, Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro mendampingi 12 UMKM menyiapkan dokumen dan mengajukan permohonan melalui SIHALAL. Sebelum pengajuan, tim juga membantu pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Pendampingan semacam ini menjawab hambatan nyata: legalitas usaha dan alur sertifikasi bisa terasa rumit jika dijalani sendiri. Karena kesiapan legalitas dan kualitas produk turut menentukan daya saing serta akses pasar, pengajuan SIHALAL sebaiknya dipandang sebagai awal pembenahan usaha, bukan pekerjaan administrasi yang selesai setelah formulir dikirim.
Sebanyak 12 UMKM Telang berhasil mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui SIHALAL dengan bantuan fasilitator dan tim UNDIP. Tahap berikutnya adalah verifikasi dan pemantauan sesuai prosedur, sehingga pengajuan belum berarti sertifikat sudah terbit. Bagi konsumen, sertifikat memberi keyakinan bahwa produk yang dipilih telah memenuhi ketentuan halal; bagi pelaku usaha, ia dapat membantu membangun kepercayaan dan membuka peluang pemasaran lebih luas. Nilai pendampingan terletak pada dukungan berkelanjutan sampai proses benar-benar tuntas.
Audit menguji praktik, bukan hanya dokumen
Di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, LPPOM MUI Papua Barat mengaudit produk kelompok UMKM Cabeta yang dibina Tim Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga. Proses audit halal produk berlangsung dalam dua bagian: bimbingan teknis tentang persyaratan dan penerapan sistem jaminan produk halal, lalu pemeriksaan rumah produksi serta proses pengolahan. Auditor memeriksa kesesuaian fasilitas, bahan baku, peralatan, dan tahapan produksi. Pendekatan ini penting karena klaim halal tidak cukup ditopang daftar bahan; praktik pengolahan sehari-hari juga harus konsisten.
Tantangan yang disorot di Papua Barat mencakup keterbatasan informasi mengenai keseluruhan proses sertifikasi, konsistensi bahan baku, pemakaian peralatan yang sesuai, dan pemeliharaan mutu. Produk Cabeta antara lain meliputi bubuk cabai, cabai kering, aneka sambal, minyak cabai, saus, serta fruit leather. Kesiapan kelompok membantu proses validasi dan verifikasi, tetapi hasil akhir tetap bergantung pada pemenuhan ketentuan. Jika semua persyaratan terpenuhi, sertifikat halal dapat diterbitkan. Artinya, pendampingan halal yang baik tidak berhenti pada pengisian formulir: pelaku usaha perlu memahami cara menjaga kepatuhan dalam produksi berulang.
Peran pemerintah dan kampus harus saling melengkapi
Fasilitasi di Pekalongan dan Palu memperlihatkan bahwa sertifikasi akan lebih terjangkau ketika pemerintah daerah dan perguruan tinggi membagi peran. Pemerintah Kota Pekalongan mendorong usaha makanan dan minuman memperoleh sertifikat serta menyediakan fasilitasi pengurusan gratis. Di Palu, LPPM UIN Datokarama bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM melalui kesepakatan pendampingan teknis. Sementara itu, tim kampus di Telang membantu persiapan dokumen dan NIB, dan tim pendamping di Manokwari mengawal UMKM sampai tahap audit. Ini bukan tambahan seremonial: edukasi, kesiapan legalitas, dan pemeriksaan proses produksi perlu tersambung agar pelaku usaha tidak ditinggalkan di tengah tahapan.
Dorongan itu kian relevan saat ragam produk kuliner bertambah dan konsumen makin memperhatikan kehalalan. Sertifikasi bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian dari perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Namun, fasilitasi harus disertai informasi yang jelas; Pemkot Pekalongan mengingatkan bahwa pengurusan melalui program pemerintah gratis dan pelaku usaha perlu waspada terhadap pihak yang meminta biaya atas layanan tersebut. Ke depan, sasaran yang masuk akal bukan hanya memperbanyak pengajuan, melainkan memastikan verifikasi berjalan, sertifikat terbit bagi produk yang memenuhi syarat, dan praktik halal terus dijaga. Ketika kampus memberi pendampingan teknis dan pemerintah membuka akses fasilitasi, UMKM memperoleh jalur yang lebih nyata untuk meningkatkan kepercayaan pembeli serta memperluas pasar.
