Sertifikasi tanah mengubah klaim kepemilikan menjadi hak yang tercatat dan memiliki kepastian hukum, sekaligus melindungi lahan agar dapat digunakan sesuai tujuan dan pemiliknya memperoleh pengakuan resmi.
Percepatan sertifikasi tanah bukan semata urusan menerbitkan dokumen: pekerjaan ini menentukan apakah aset masyarakat, termasuk lahan untuk ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial, terlindungi secara hukum. Karena itu, sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu agenda prioritas ATR/BPN. Dalam dua tahun Kabinet Merah Putih, sebanyak 53.431 bidang tanah wakaf telah disertipikasi. Capaian itu penting, tetapi belum berarti pekerjaan selesai. Dari perkiraan 522.026 bidang tanah wakaf, baru 313.142 bidang atau sekitar 60 persen yang bersertipikat. Angka tersebut menunjukkan bahwa percepatan perlu berlanjut dan menyasar bidang-bidang yang belum terdaftar. Tanah wakaf yang dibiarkan tanpa legalisasi berisiko menghadapi ketidakjelasan administrasi, sementara manfaatnya ditujukan untuk masyarakat luas. Kepastian dokumen, dengan demikian, merupakan bagian dari perlindungan terhadap fungsi sosial tanah.
Langkah berikutnya menuntut kerja lintas lembaga. ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf serta rumah ibadah, termasuk membantu kelengkapan data dan dokumen. Arah ini tepat, sebab percepatan tidak akan tercapai hanya dengan target dari pusat: pengurus dan pihak terkait perlu memastikan status serta berkas bidang tanah siap diproses. Agenda ini juga memperlihatkan bahwa program ATR BPN memiliki dimensi perlindungan sosial, bukan hanya pencatatan aset. Namun, capaian 53.431 bidang harus dibaca bersama sisa bidang yang belum bersertipikat. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar jumlah sertifikat yang terbit, melainkan apakah tanah terlindungi dan tetap bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Target nasional ILASPP menuntut lebih dari penerbitan sertifikat
Pada skala nasional, pendaftaran tanah ILASPP menargetkan 4,8 juta hektare selama 2025–2029. Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project yang didukung Bank Dunia ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sekaligus membenahi pengelolaan data pertanahan dan tata ruang. Besarnya cakupan membuat ILASPP berbeda dari target penerbitan di satu kantor daerah: ukuran nasionalnya berupa luas tanah terdaftar, sedangkan angka sertifikat daerah menghitung bidang. Keduanya terkait, tetapi tidak bisa dibandingkan sebagai angka setara. Nilai ILASPP akan bergantung pada mutu data dan kemampuan lembaga menghubungkan informasi yang selama ini tersebar, bukan hanya pada luas yang masuk daftar.
Fokus ILASPP mencakup integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Ini bagian yang menentukan: tanpa data yang saling terhubung dan akurat, pendaftaran skala besar berisiko menghasilkan catatan yang tidak cukup kuat untuk mendukung keputusan. ATR/BPN bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri. Kerja bersama tersebut harus diterjemahkan menjadi koordinasi yang konsisten dan dukungan pelaksanaan, bukan berhenti pada rancangan proyek. Karena itu, target 4,8 juta hektare sebaiknya dibaca sebagai agenda pembenahan administrasi nasional sekaligus perluasan kepastian hak. Dampaknya bagi warga akan bergantung pada kualitas hasilnya: tanah tercatat dengan benar dan informasi yang dibutuhkan dapat dipakai lintas instansi.
Temanggung menunjukkan batas antara target dan kesiapan
Di tingkat daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung menargetkan penerbitan 16.000 sertifikat tanah pada 2027. Target tersebut hadir dengan hambatan nyata: kantor setempat tidak memperoleh anggaran untuk pemetaan dan pengukuran bidang baru. Karena itu, pekerjaan tahun depan difokuskan pada penyelesaian sertifikasi tanah yang telah diukur dan peningkatan bidang dari K3 menuju K1. Artinya, angka target tidak otomatis membuka akses sertifikasi bagi semua bidang yang belum terdaftar. Tanah yang belum terpetakan masih perlu menunggu tahapan pengukuran dan dukungan program. Inilah perbedaan penting dengan program nasional: ILASPP menetapkan sasaran luas dan pembenahan sistem dalam beberapa tahun, sedangkan pelaksanaan di daerah bergantung pada anggaran, data siap pakai, dan berkas warga.
Pekerjaan Temanggung masih besar: sekitar 30.000 dari kurang lebih 600.000 bidang tanah belum memiliki sertifikat. Pada 2026, kantor tersebut menerbitkan 11.010 sertifikat, melampaui target awal 10.998 bidang. Capaian ini memberi dasar optimisme, tetapi tidak menghapus kendala pemetaan untuk tahun berikutnya. Kantor Pertanahan mulai berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar kelengkapan berkas pendaftaran lebih cepat disiapkan. Bagi warga, pesan praktisnya jelas: siapkan dokumen dan pastikan bidang tanah sudah melalui pengukuran agar bisa diproses ketika memenuhi tahapan. Sertifikat tanah BPN memberi kepastian hak, tetapi jalur menuju penerbitannya tetap bergantung pada kesiapan administrasi dan sumber daya di lapangan.
Keberhasilan harus diukur dari tanah yang benar-benar terlindungi
Agenda nasional dan target daerah saling melengkapi, tetapi tidak saling menggantikan. ILASPP menawarkan cakupan luas dan pembenahan tata kelola untuk periode 2025–2029; sertifikasi tanah wakaf menutup celah perlindungan pada aset dengan fungsi sosial; sementara target Temanggung mengukur penerbitan sertifikat dalam kondisi anggaran dan data tertentu. Menyatukan ketiganya memerlukan ukuran keberhasilan yang lebih bermakna daripada angka target: bidang harus terpetakan, dokumen sah, data dapat diandalkan, dan sertifikat benar-benar memberi kepastian bagi pemegang hak. Tanpa perhatian pada hambatan daerah, sasaran nasional berisiko tampak besar di atas kertas tetapi lambat dirasakan warga.
Arah percepatan ATR/BPN sudah mencakup hal yang tepat—legalisasi tanah wakaf, pendaftaran sistematis, integrasi data, dan penerbitan sertifikat—namun pelaksanaan harus mengikuti urutan kebutuhan lapangan. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah, serta dukungan untuk pemetaan dan pengukuran, menentukan apakah bidang yang belum terdaftar dapat masuk ke proses sertifikasi. Pada akhirnya, ukuran paling penting bukan hanya berapa hektare ditargetkan atau berapa sertifikat diterbitkan, melainkan seberapa banyak pemilik dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang nyata.
