Dari gerai promosi ke pembiayaan
Pembiayaan UMKM halal adalah dukungan modal yang dipadukan dengan pendampingan agar usaha kecil dapat memperluas pasar sekaligus memenuhi ketentuan kehalalan produk. Pendekatan terpadu ini lebih menjanjikan daripada menyalurkan kredit tanpa membantu pelaku usaha membangun daya saing dan kepercayaan konsumen. Dalam rangka HUT ke-65, Bank Maluku-Malut meresmikan 16 gerai usaha di Ambon pada 21–23 Oktober 2026 sebagai ruang promosi produk lokal. Bank juga membuka peluang promosi di luar daerah melalui jaringan kantor cabangnya di Maluku dan Maluku Utara. Langkah tersebut penting: akses pasar memberi peluang omzet tumbuh, sedangkan pembiayaan membantu usaha memenuhi permintaan yang meningkat. Pada 2026, bank kembali menyalurkan KUR dengan bunga enam persen dan menyesuaikan bunga sejumlah kredit, dengan penurunan pada beberapa produk mencapai sekitar dua poin persentase. Gerai dan kredit, jika berjalan beriringan, menawarkan jalur yang lebih masuk akal bagi UMKM untuk naik kelas.
Satu forum, empat sudut pandang
Tantangan UMKM tidak berhenti pada modal: produk juga harus dipercaya, transaksi keuangan perlu aman, dan strategi usaha harus berpijak pada pengalaman pasar. Untuk menjawabnya, Bank Maluku-Malut cabang Ternate, OJK, dan BPJPH Provinsi Maluku menggelar “Ngopi Cerdas, Usaha Berkualitas” pada 23 Oktober 2026, dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan dan HUT bank. Empat narasumber membahas permodalan, perlindungan konsumen, kehalalan, dan praktik industri. Helfia Salim Atamimi dari bank memaparkan KUR; Sukma Aji Wirawan dari OJK mengingatkan prinsip “Legal dan Logis” sebelum meminjam atau berinvestasi; Abdul Karim Kelrey dari BPJPH menjelaskan sertifikasi; sementara pemilik Rotasi Coffee Lab, Fitrah Akbar Muhammad, berbagi wawasan tentang kopi Maluku Utara. KUR tersedia dalam beberapa jenjang: Super Mikro hingga Rp10 juta dengan bunga tiga persen, Mikro Rp10 juta–Rp100 juta dengan bunga enam hingga sembilan persen, serta Kecil Rp100 juta–Rp500 juta dan Khusus hingga Rp500 juta per anggota dengan bunga enam persen. Tenornya 36–60 bulan.
Halal bukan beban tambahan, melainkan peluang
Mengurus sertifikasi produk halal kerap terasa sebagai pekerjaan tambahan bagi usaha kecil, tetapi biaya dan proses yang dijelaskan BPJPH menunjukkan bahwa hambatan itu dapat ditekan. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi melalui jalur Self-Declare dengan biaya di bawah Rp230.000 dan waktu sekitar 12 hari kerja, atau memperoleh sertifikat secara gratis lewat program SEHATI. Dalam forum Ternate, Abdul Karim Kelrey juga mengangkat contoh usaha mi Korea yang omzetnya meningkat hingga 77 persen setelah mengurus sertifikat halal. Itu bukan jaminan setiap usaha akan mencatat kenaikan serupa, tetapi menjadi alasan kuat agar kepatuhan halal dipandang sebagai investasi kepercayaan. Agar akses permodalan UMKM tidak berubah menjadi beban, Helfia mengingatkan pelaku usaha memisahkan uang pribadi dan uang bisnis, menata arus kas, serta menjaga cicilan maksimal 30 persen dari pendapatan bersih. Bank juga menyiapkan perluasan promosi, layanan Laku Pandai, dan transaksi digital melalui QRIS untuk memperkuat inklusi keuangan regional.
Kesimpulannya, pembiayaan dan sertifikasi akan lebih berdampak bila tersedia sebagai satu jalur pendampingan, bukan dua urusan yang dibebankan sendiri-sendiri kepada pelaku usaha. Gerai memberi tempat untuk dikenal, KUR menyediakan modal bertahap, dan BPJPH membantu produk memperoleh pengakuan halal. Perluasan promosi melalui cabang serta layanan bagi wilayah tanpa kantor bank dapat membawa dukungan itu lebih dekat ke masyarakat.
