Pembahasan resmi dimulai, cakupan diperjelas
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan negara menelusuri, membekukan, menyita, dan mengambil aset yang terkait tindak pidana, dengan prosedur hukum serta perlindungan bagi pihak yang berhak. Pada Kamis, 5 November 2026, Komisi III DPR mulai membahas substansinya bersama pemerintah setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM RUU Perampasan Aset). Langkah ini menggeser rancangan dari gagasan umum menuju perdebatan pasal demi pasal.
Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah menyepakati judul baru: RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penambahan frasa korupsi dimaksudkan untuk menegaskan fokus utama sesuai aspirasi masyarakat, tanpa menutup kemungkinan penindakan tindak pidana lain. Perubahan judul masuk akal sebagai penanda ruang lingkup, tetapi manfaatnya bergantung pada rumusan tindak pidana yang dapat dijangkau. Nama yang lebih tegas tidak boleh menjadi pengganti batas kewenangan yang jelas.

DIM besar, pekerjaan substansi belum selesai
Pemerintah menyerahkan 397 DIM untuk dibahas. Sebanyak 160 dinyatakan tetap, 135 berupa perubahan redaksional yang akan ditangani Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, 40 menyangkut substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan usulan substansi baru. Angka ini menunjukkan bahwa kesepakatan awal belum berarti aturan sudah matang: puluhan isu substantif masih harus diuji, sementara perubahan redaksi pun dapat memengaruhi cara kewenangan diterapkan.
Rancangan memuat 67 pasal, dari penelusuran dan pemblokiran aset hingga pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan, serta pengelolaan aset. Komisi III bersama Badan Keahlian DPR juga telah menggelar sedikitnya 81 kegiatan untuk menyerap masukan dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Tahap berikutnya adalah pembahasan intensif atas pasal dan cakupan tindak pidana lain, termasuk pembahasan DIM redaksional oleh tim terkait. Banyaknya konsultasi patut dihargai, tetapi mutu undang-undang akhirnya ditentukan oleh prosedur yang bisa dipahami dan diuji, bukan jumlah rapat.
Pengembalian aset korban harus menjadi hasil nyata
Salah satu alasan RUU ini penting ialah peluang memulihkan kerugian korban, bukan sekadar menambah aset negara. Rancangan mencakup perampasan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, serta pengembalian aset kepada korban penipuan dan penggelapan yang berdampak luas. Cakupan yang dibahas termasuk investasi fiktif, skema Ponzi, dan manipulasi pasar keuangan—kejahatan yang dapat merugikan banyak orang sekaligus.
Komisi III menyatakan aset yang dirampas dalam perkara semacam itu harus dikembalikan langsung kepada korban, bukan kepada negara. Prinsip ini membuat pengembalian aset korban menjadi ukuran penting keberhasilan RUU, terutama bagi korban investasi bodong. Namun, janji pemulihan perlu diterjemahkan menjadi tata cara untuk mengenali korban, menilai klaim, dan membagikan aset secara adil. Tanpa mekanisme yang terang, hak korban kejahatan bisa tertunda atau dipersulit. Rancangan juga perlu menjelaskan bagaimana aset dikelola sejak disita sampai dikembalikan atau dilepas, agar nilainya dan hak para pihak tidak terabaikan.
Perlindungan hak milik menentukan legitimasi
Perampasan aset dapat menjadi alat penting untuk memutus manfaat ekonomi tindak pidana, tetapi kewenangan memblokir dan menyita juga bisa merugikan orang yang tidak terlibat. Anggota Komisi III Hinca Pandjaitan memperingatkan bahwa tanpa pengaturan memadai, tindakan itu berpotensi disalahgunakan dan merugikan pihak lain. Ia mendorong transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat yang beriktikad baik.
Karena itu, perlindungan hak milik tidak cukup berhenti pada pernyataan umum. RUU harus menyediakan pengawasan, proses keberatan, pemeriksaan pengadilan, dan pembagian beban pembuktian yang berimbang. Rancangan disebut memuat perlindungan bagi pihak ketiga beriktikad baik dan larangan memakai perampasan aset sebagai senjata politik atau alat pemerasan. RUU ini telah menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 sebelum diserahkan kepada pemerintah. Kesimpulannya, aturan ini layak didorong bila pemulihan korban berjalan seiring dengan kontrol ketat atas aparat. Tanpa batas dan pengawasan yang dapat diuji, tujuan memberantas kejahatan berisiko mengorbankan warga yang tidak bersalah.







