Penataan jaringan bukan sekadar urusan pemandangan
Penataan kabel kota adalah upaya mengatur jaringan telekomunikasi dan utilitas agar tidak semrawut di ruang publik, melalui penertiban kabel yang tak terpakai maupun pemindahan jaringan ke bawah tanah. Ini bukan pekerjaan kosmetik belaka: kabel yang menggantung mengganggu wajah jalan dan menyulitkan warga membedakan jaringan listrik dari telekomunikasi. Karena itu, langkah Pekanbaru dan Solo patut dinilai dari konsistensi pelaksanaan, bukan hanya dari seberapa rapi satu ruas tampak setelah penertiban.
Pekanbaru memilih pemindahan bertahap dari jaringan udara ke kabel bawah tanah. Jalan Ronggo Warsito telah ditata, sedangkan Jalan Paus menjadi sasaran berikutnya. Rencana ini lebih menyeluruh daripada sekadar memangkas kabel tak terpakai, tetapi menuntut koordinasi antarpemilik jaringan dan pekerjaan lapangan yang tertib. Tanpa standar pemasangan dan pengawasan setelah proyek selesai, kabel telekomunikasi semrawut bisa kembali muncul dengan bentuk berbeda.
Pekanbaru mulai dari Simpang Arifin Ahmad
Pekerjaan fisik di kawasan Marpoyan Damai dimulai dari Simpang Arifin Ahmad, membentang hingga batas parit anak sungai terdekat. Kepala Diskominfotiksan Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra memantau relokasi pada 2 November 2026; tahap awal ditargetkan selesai paling lambat 15 November. Sesudahnya, penataan akan diteruskan menuju persimpangan Jalan Tuanku Tambusai dan direncanakan berlangsung bertahap hingga akhir tahun.
Skalanya cukup berarti: Jalan Paus direncanakan ditata sepanjang tiga kilometer. Wali Kota Agung Nugroho menargetkan sekitar separuh pekerjaan rampung pada pertengahan November, sedangkan sisanya pada akhir November atau awal Desember. Sebanyak 12 perusahaan telekomunikasi sepakat menunjuk satu vendor untuk melaksanakan pemindahan bersama, sebuah cara yang dapat mengurangi pekerjaan tumpang tindih jika koordinasinya berjalan baik.
Warga tetap perlu bersiap menghadapi perlambatan lalu lintas atau pengalihan rute sementara selama teknisi bekerja di bahu jalan. Gangguan sesaat itu masuk akal, tetapi pemerintah dan pelaksana perlu memberi informasi yang jelas agar manfaat penataan tidak dibayar dengan kebingungan pengguna jalan.
Solo menertibkan dahulu, lalu merapikan aturan
Di Solo, pendekatannya dimulai dengan membersihkan kabel provider yang tidak beraturan atau sudah tidak difungsikan. Penertiban di Jalan Kolonel Sutarto dilakukan pada 4 November 2026, dan langkah serupa telah menyasar Jalan Ki Hajar Dewantara, Jayawijaya, kawasan depan Solo Safari, Jalan Slamet Riyadi, serta Jalan Yos Sudarso. Di ruas terakhir itu, penataan mencakup kabel listrik dan telekomunikasi; tiang yang tak lagi diperlukan juga direncanakan dicabut.
Pemerintah Solo menyatakan Peraturan Daerah untuk konsep jaringan bawah tanah telah disiapkan. Tahap berikutnya ialah menyusun Peraturan Wali Kota sebagai pedoman teknis, sementara beberapa ruas mulai diarahkan bertahap ke bawah tanah. Perwali penting karena gagasan saja tidak cukup: aturan pelaksanaan perlu menetapkan tanggung jawab provider dan cara mengelola jaringan agar kabel mangkrak tidak kembali memenuhi jalan.
Dibandingkan Pekanbaru yang sudah menjalankan relokasi pada ruas tertentu, Solo tengah menggabungkan penertiban kabel lama dengan persiapan kerangka teknis bagi penataan bawah tanah. Keduanya menunjukkan arah yang tepat, tetapi hasil akhirnya bergantung pada kepastian aturan, koordinasi, dan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.
Keberhasilan diukur setelah kabel dipindahkan
Pekanbaru dan Solo sama-sama mengakui bahwa kabel udara yang semrawut perlu ditangani, tetapi jalur menuju perubahan berbeda: Pekanbaru mengerjakan relokasi bertahap, sedangkan Solo menertibkan jaringan sekaligus menyiapkan Perwali untuk pelaksanaan kabel bawah tanah. Perbedaan itu bukan soal kota mana yang lebih unggul. Ukuran keberhasilan yang lebih adil adalah apakah pekerjaan berlanjut, provider mematuhi aturan, dan ruas yang sudah rapi tetap tertata.
Penataan kabel kota akan memberi manfaat nyata bila pemerintah menjelaskan jadwal kepada warga, meminimalkan gangguan lalu lintas, serta memastikan jaringan baru tidak menjadi sumber kesemrawutan berikutnya. Kabel bawah tanah menjanjikan jalan yang lebih bersih, tetapi janji itu baru berarti jika didukung pengawasan dan tata kelola jangka panjang.
Kesimpulannya, langkah kedua kota ini layak didukung, dengan satu catatan tegas: penertiban tidak boleh berhenti pada pemotongan kabel atau peresmian rencana. Pekanbaru perlu menuntaskan tahap demi tahap, sementara Solo perlu menerjemahkan Perda ke dalam Perwali yang dapat dijalankan. Warga akan merasakan perubahan bukan dari pengumuman, melainkan dari jaringan yang aman, tertib, dan tidak kembali menjuntai.
