Pemotongan kabel harus menjadi awal, bukan seremoni
Penertiban kabel udara adalah upaya membersihkan jaringan telekomunikasi yang tidak terpakai dan menata kabel aktif agar lebih aman, mudah dikenali, serta tidak mengganggu ruang publik. Di Jalan Kolonel Sutarto, Wali Kota Solo Respati Ardi ikut membantu petugas memotong kabel internet pada Rabu (4/11/2026), saat pekerjaan penataan trotoar dan citywalk berlangsung. Aksi itu memberi pesan tegas, tetapi nilai kebijakannya akan diukur dari tindak lanjut, bukan dari satu pemotongan di hadapan kamera. Kabel mangkrak yang menggantung bukan sekadar masalah pemandangan: kabel itu membuat warga sulit membedakan jaringan listrik dan telekomunikasi, sekaligus menunjukkan lemahnya tanggung jawab pemilik jaringan. Karena itu, penataan kabel semrawut Solo layak dinilai sebagai pekerjaan infrastruktur dan penegakan aturan sekaligus. Jika provider tak diwajibkan merawat atau mencabut jaringannya, ruas yang dirapikan hari ini berisiko kembali berantakan.
Penertiban perlu konsisten di semua ruas
Pemkot menyasar kabel provider yang dipasang tidak beraturan dan sudah tidak difungsikan. Penataan serupa disebut telah dilakukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Jayawijaya, kawasan depan Solo Safari, Jalan Slamet Riyadi, dan Jalan Yos Sudarso. Langkah ini masuk akal: jaringan yang tak lagi digunakan seharusnya tidak dibiarkan menjadi beban bagi pejalan kaki dan warga. Namun, pemotongan saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan kabel aktif tetap teridentifikasi, pemilik jaringan jelas, dan tiang yang kehilangan fungsi benar-benar dicabut. Respati mengingatkan pelaku usaha telekomunikasi agar bertanggung jawab dan menyatakan pelanggaran aturan akan ditindak tegas. Ancaman sanksi baru bermakna jika diterapkan secara konsisten, termasuk kepada provider yang membiarkan kabel mangkrak. Bagi warga, hasil yang penting bukan hanya langit yang tampak lebih lapang, melainkan trotoar yang nyaman dan jaringan yang tertata tanpa mengaburkan mana kabel listrik dan mana kabel komunikasi.
Pekerjaan trotoar dan citywalk di Jalan Kolonel Sutarto dijadwalkan berlangsung selama 150 hari kerja dengan anggaran Rp1,205 miliar. Angka tersebut merujuk pada proyek penataan jalur pedestrian, bukan biaya pemindahan seluruh jaringan kabel. Pembedaan ini penting agar publik dapat menilai dengan tepat apa yang dibiayai dan hasil apa yang harus dipenuhi. Penataan ruang jalan sepatutnya berjalan bersama pengelolaan utilitas, bukan membuat kabel hanya dipindah sementara tanpa kepastian pemeliharaan.
Kabel bawah tanah perlu aturan dan tahapan yang jelas
Pemkot menyatakan pemindahan kabel udara ke bawah tanah sudah mulai dilakukan bertahap di sejumlah ruas. Di Jalan Yos Sudarso, penataan mencakup kabel listrik dan telekomunikasi, sementara tiang yang tidak lagi diperlukan direncanakan untuk dicabut. Pemindahan menyeluruh sekaligus memang tidak realistis, terlebih kabel listrik tidak ditangani bersamaan dengan pemotongan kabel telekomunikasi di Kolonel Sutarto karena penataan dilakukan bertahap agar layanan masyarakat tidak terganggu. Itu alasan yang masuk akal, tetapi tahapan perlu disertai prioritas yang terbuka: ruas mana yang dikerjakan, bagaimana layanan dijaga, dan kapan tiang lama dibersihkan. Tanpa jadwal dan koordinasi antaroperator, kabel bawah tanah bisa menjadi janji berulang, sementara kabel udara tetap menumpuk. Pemkot menyebut Perda telah tersedia dan Peraturan Wali Kota akan disusun sebagai pedoman teknis. Perwali itu harus mengubah arah kebijakan menjadi tanggung jawab dan prosedur yang dapat diawasi.
Ukuran keberhasilan ada pada manfaat bagi warga
Penataan kabel udara dapat memperbaiki estetika kota, tetapi manfaat sehari-harinya lebih penting: trotoar terasa tertib dan warga lebih mudah mengenali jaringan listrik serta telekomunikasi. Karena jaringan tidak bisa dipindahkan sekaligus, Pemkot perlu menjaga agar pekerjaan bertahap tidak berarti penegakan yang setengah hati. Provider harus mendata kabel miliknya, mencabut jaringan tak terpakai, dan mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan. Pemerintah, pada gilirannya, perlu mengumumkan prioritas ruas dan memastikan pembenahan jalan menjadi kesempatan menata utilitas secara terpadu. Pemotongan kabel di Jalan Kolonel Sutarto adalah sinyal awal yang terlihat; keberhasilannya akan bergantung pada disiplin setelah alat pemotong disimpan. Kesimpulannya, rencana kabel bawah tanah patut didukung, tetapi warga berhak menuntut aturan Perwali yang tegas, pelaksanaan konsisten, dan hasil yang bertahan lama—bukan hanya pemandangan rapi untuk sementara.
