Penataan Kabel sebagai Ujian Serius Modernisasi Kota
Penataan kabel infrastruktur adalah proses merapikan dan memindahkan jaringan kabel udara yang semrawut, termasuk kabel fiber optik milik berbagai penyedia layanan, ke konfigurasi yang lebih tertib dan aman, baik dengan memotong kabel mati maupun menurunkannya ke kabel bawah tanah, demi meningkatkan keselamatan, kenyamanan pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, dan estetika kota secara menyeluruh. Di Jakarta dan Bogor, agenda ini bukan lagi wacana, melainkan ujian nyata apakah pemerintah kota berani menantang kebiasaan lama dunia telekomunikasi dan listrik. Kabel udara Jakarta yang menggantung rendah, menumpuk di tiang, dan sering melintang di atas trotoar telah lama menjadi simbol ketidaktertiban ruang publik. Bogor pun menghadapi wajah jalan yang penuh kabel fiber optik di udara, bertentangan dengan citra kota yang ingin tampak rapi dan nyaman. Pertanyaannya: seberapa jauh komitmen penataan ini sanggup menembus kalkulasi bisnis para ISP dan provider?
Jakarta: Memotong Kabel Mati, Menunda Lompatan ke Bawah Tanah
Jakarta memilih strategi paling cepat dan murah: memburu kabel udara yang sudah mati sebelum bicara migrasi besar-besaran ke bawah tanah. Pemprov DKI mengidentifikasi sekitar 50 persen kabel udara di jalanan ibu kota berada dalam kondisi tidak aktif, dan menjadikannya sasaran utama pembersihan tahap awal. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menegaskan komitmen penataan kabel udara serentak di lima wilayah dalam lima tahun menjelang lima abad Jakarta. Secara operasional, langkahnya terstruktur: penguatan Rencana Induk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dorongan relokasi mandiri penyedia jasa, pemotongan kabel mati, pengikatan kabel aktif, hingga peninggian kabel sementara. Aksi pemotongan kabel rutin setiap Senin pukul 10.00 WIB jelas menunjukkan keseriusan. Namun di balik itu, pemindahan kabel listrik aktif milik PLN ke bawah tanah masih memerlukan perencanaan dan anggaran khusus, yang belum tampak agresif. Jakarta seolah berkata: rapikan dulu yang paling mudah, sementara lompatan ke kabel bawah tanah ditahan oleh realitas biaya dan kompleksitas teknis.
Bogor: 12 Kilometer Kabel Bawah Tanah, Estetika Kota yang Dibayar Mahal
Berbeda dengan Jakarta, Bogor memilih jalur yang lebih ambisius: menurunkan kabel fiber optik udara ke kabel bawah tanah Bogor sepanjang 20 kilometer pada 2026. Wali Kota Dedie A. Rachim menyebut realisasi sudah mencapai sekitar 12 kilometer di ruas-ruas seperti Jalan RE Abdullah, Martadinata, Tentara Pelajar, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Merdeka. Pengerjaan berikutnya menyasar kawasan Siliwangi dan Surya Kencana pada akhir Oktober, dengan Sukasari dalam daftar lanjutan. Dalam pernyataannya, Dedie menegaskan, “Tahun ini target kita di angka 20-an kilo… baru terealisasi sampai dengan bulan Oktober ini di 9 kilometer,” yang kemudian naik menjadi 12 kilometer seiring progres lanjutan. Penataan kabel udara ini adalah bagian dari program penataan utilitas kota yang dibangun melalui kolaborasi dengan asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi dan provider sejak 2021–2022. Dampaknya terasa langsung: wajah jalan yang sebelumnya dipenuhi kabel udara mulai tampak lebih rapi, meski warga harus menanggung gangguan lalu lintas dan bekas galian yang belum selalu dibersihkan maksimal. Bogor menunjukkan bahwa estetika kota bisa dikejar, tetapi tidak tanpa biaya sosial dan teknis.
Kolaborasi Apitel, Provider, dan ISP: Biaya Menjadi Tembok Utama
Kunci penataan kabel udara Jakarta dan kabel bawah tanah Bogor bukan hanya niat pemerintah, melainkan kesediaan pelaku industri untuk ikut menata. Di Bogor, program penurunan kabel udara dilakukan bertahap dengan melibatkan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Apitel) dan sejumlah pihak terkait, menyasar kabel fiber optik milik penyedia layanan baik yang tergabung maupun di luar asosiasi. Pemerintah daerah berupaya menjaga keberlangsungan infrastruktur telekomunikasi agar penataan tidak merusak kabel baru atau jaringan aktif. Namun contoh Semarang menunjukkan sisi gelapnya: meski infrastruktur ducting di delapan ruas jalan protokol sudah siap, migrasi jaringan fiber optik ke bawah tanah tersendat karena keterbatasan finansial ISP dan kalkulasi investasi yang cukup tinggi. “Kendalanya ada pada keterbatasan finansial dari ISP itu sendiri. Tidak semuanya langsung mampu beralih dari kabel udara ke bawah tanah,” jelas Diskominfo setempat. Di sini terlihat jelas benturan antara kepentingan publik (kota rapi, aman, indah) dan kalkulasi bisnis (biaya besar, pengembalian investasi tidak instan). Tanpa skema pembiayaan yang lebih adil, ajakan kolaborasi akan berhenti di ruang rapat.
Menuju 2026–2028: Kota Rapi Butuh Keberanian Regulasi
Jika target penataan kabel udara dan kabel bawah tanah Bogor ingin tercapai sekitar 2026–2028, pemerintah kota tidak bisa hanya mengandalkan imbauan dan aksi simbolik pemotongan kabel. Jakarta sudah memulai dengan jadwal pemotongan kabel mati setiap Senin dan penguatan rencana induk utilitas terpadu, sambil mengincar peningkatan daya saing sebagai kota global. Bogor melanjutkan penurunan kabel di triwulan berikutnya dan merencanakan penataan lanjutan di Sukasari dan Jalan Siliwangi. Semarang terus mendorong pemanfaatan ducting agar kota tampak rapi, bersih, dan indah. Namun tanpa regulasi yang lebih tegas terhadap kabel udara Jakarta dan jaringan kabel tak berizin, serta insentif atau skema cost sharing bagi ISP, penataan kabel infrastruktur berisiko menjadi proyek tambal sulam: beberapa ruas tampak cantik, sementara tiang di jalan lain tetap sesak kabel. Kesimpulannya jelas: kota yang ingin modern tidak cukup memindahkan kabel; ia harus berani mengubah aturan main ekonomi di balik setiap serat fiber optik yang melintang di ruang publik.
