Penataan kabel adalah pekerjaan infrastruktur, bukan sekadar merapikan pemandangan
Penataan kabel telekomunikasi adalah upaya menertibkan jaringan yang menempati ruang jalan, antara lain dengan merelokasi kabel udara atau memasukkannya ke jalur bawah tanah agar ruang publik lebih aman dan tertata. Kota-kota tidak bisa menyamakan penertiban dengan memutus kabel lalu menganggap tugas selesai: jaringan itu menopang layanan yang dibutuhkan warga setiap hari. Karena itu, ukuran keberhasilan harus mencakup dua hal sekaligus, yakni jalan yang lebih rapi dan koneksi yang tetap berfungsi. Di Jakarta Barat, Suku Dinas Bina Marga bekerja bersama Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi untuk merelokasi kabel udara sepanjang 7,6 kilometer di sembilan ruas jalan. Pekerjaan ini dipicu pembangunan trotoar dan saluran. Artinya, penataan bukan proyek kosmetik belaka, melainkan bagian dari pembangunan jalan yang perlu direncanakan bersama pemilik jaringan sejak awal.
Jakarta membangun jalur terpadu, Bekasi mendorong ducting
Pendekatan Jakarta memperlihatkan skala penataan yang lebih sistematis melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Infrastruktur ini telah terbangun sepanjang 41.753 meter di 20 ruas jalan, sementara pekerjaan sepanjang 1.139 meter masih berjalan di Jalan Prof. Dr. Soepomo. Di Jakarta Barat sendiri, relokasi kabel terkait pembangunan trotoar mencakup 2.220 meter di empat lokasi dan ditargetkan rampung awal Desember; pekerjaan terkait saluran mencakup sekitar 5.400 meter di lima lokasi, dengan penyelesaian yang diharapkan pada April 2027. Bekasi memilih mendorong jaringan utilitas masuk ke ducting secara bertahap. Wali Kota Tri Adhianto memimpin penertiban kabel fiber optik di Jalan Raya Pondok Gede pada 20 Oktober 2026. Perbedaan utamanya adalah kesiapan prasarana: jalur terpadu memberi arah jangka panjang, sedangkan penertiban bertahap menuntut urutan kerja yang cermat.
Bagi Bekasi, ducting menjadi jalan menuju jaringan utilitas yang lebih tertata, tetapi penerapannya bergantung pada prioritas ruas, kesiapan teknis, dan kesepakatan dengan pemilik jaringan. Pemutusan atau pemindahan yang tidak disinkronkan dapat mengganggu layanan warga. Pemerintah daerah karena itu perlu memperlakukan penyedia telekomunikasi sebagai mitra perencanaan, bukan sekadar pihak yang dipanggil saat pekerjaan sudah dimulai. Penataan kabel udara Jakarta dan dorongan Bekasi sama-sama menunjukkan bahwa kabel bawah tanah tidak muncul hanya karena ada keputusan untuk menggali: perlu ruang penempatan, pemetaan jaringan, dan tahapan pelaksanaan yang menjaga konektivitas.
Pekanbaru menekankan keselamatan, kesinambungan layanan tetap kunci
Pekanbaru sudah menanam 6.225 meter kabel jaringan ke bawah tanah, termasuk penertiban di Jalan Ronggo Warsito. Langkah itu menjawab persoalan yang lebih mendesak daripada tampilan kota: kabel rendah yang menjuntai berisiko tersangkut kendaraan dan membahayakan pengguna jalan. Pemerintah kota bekerja bersama tujuh penyedia jaringan, suatu pengingat bahwa jaringan dengan banyak pemilik tidak dapat ditata lewat satu instruksi saja. Dibandingkan Jakarta yang mengembangkan jaringan utilitas terpadu dan Bekasi yang mendorong ducting secara bertahap, Pekanbaru menampilkan hasil konkret penanaman kabel sekaligus alasan keselamatan yang kuat. Namun, capaian panjang kabel tidak otomatis menjawab apakah seluruh jaringan sudah tertata atau bagaimana pemeliharaan ke depan dilakukan. Kota perlu memastikan peta jaringan dan tanggung jawab tiap penyedia jelas, supaya kabel tak kembali semrawut setelah pekerjaan selesai.
Pelajaran bersama dari Jakarta, Bekasi, dan Pekanbaru ialah bahwa keberhasilan penataan diukur bukan hanya dari kabel yang hilang dari pandangan, melainkan juga dari layanan yang terus berjalan dan risiko yang berkurang. Bekasi secara tegas menekankan koordinasi dengan perusahaan telekomunikasi serta perlindungan terhadap kesinambungan layanan. Jakarta Barat pun menjalankan relokasi bertahap, sementara proyek saluran masih ditargetkan berlanjut hingga April 2027. Itu pendekatan yang lebih masuk akal daripada mengejar perubahan visual secepat mungkin tanpa kesiapan teknis. Di Jakarta, jalur utilitas terpadu menawarkan kerangka; di Bekasi, ducting menjadi tujuan bertahap; di Pekanbaru, penanaman kabel menunjukkan manfaat keselamatan yang langsung terasa. Ketiganya perlu ditopang pemeliharaan dan koordinasi agar penertiban menjadi perbaikan kota yang tahan lama.
Kesimpulan: ukur hasil dari jalan dan layanan
Memindahkan kabel dari udara ke bawah tanah adalah pilihan yang layak ketika kota ingin merapikan ruang jalan dan mengurangi bahaya, tetapi penggalian saja bukan strategi lengkap. Jakarta menunjukkan nilai jaringan utilitas terpadu, Bekasi menekankan ducting dan pelaksanaan bertahap, sedangkan Pekanbaru memberi contoh penanaman kabel yang menjawab risiko keselamatan. Langkah berikutnya harus memastikan koordinasi penyedia, kesiapan teknis, dan kesinambungan layanan melekat dalam setiap proyek. Dengan ukuran itu, penataan kabel telekomunikasi bukan sekadar membuat jalan tampak bersih, melainkan membangun infrastruktur kota yang aman dan tetap dapat diandalkan.
