Pengawasan parlemen, bukan pengambilalihan perkara
Kasus penyadapan Prabowo adalah perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang penanganan hukumnya berada di tangan kepolisian, sementara DPR menjalankan fungsi pengawasan melalui pemantauan berkala. Batas ini penting: pengawalan oleh parlemen dapat menjaga perhatian publik terhadap proses, tetapi tidak semestinya menggantikan penyidik atau mengarahkan hasil perkara. Pada Jumat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR, komisi yang membidangi hukum, memantau perkembangan penanganan kasus tersebut secara berkala. Arahan itu memberi DPR peran untuk meminta perkembangan dan mengawasi proses, bukan menetapkan siapa bersalah. Agar pengawasan DPR bermakna, Komisi III perlu memastikan tindak lanjut dapat dipantau dengan jelas sekaligus menghormati independensi penyidikan. Tanpa batas yang tegas, pengawasan politik berisiko kabur dengan penegakan hukum.
Polri tetap memegang kendali proses hukum
Dasco menegaskan perkara telah ditangani kepolisian dan proses hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada institusi tersebut. Penegasan ini seharusnya menjadi pegangan bagi Komisi III: memantau bukan berarti mengambil alih penyidikan, menentukan langkah hukum, atau memberi kesimpulan sebelum proses berjalan. Menjaga pemisahan peran juga penting karena perkara ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, sehingga keterbukaan mengenai tahapan penanganan menjadi perhatian tersendiri. Namun, informasi yang tersedia tidak menguraikan mekanisme pelaporan berkala atau bentuk tindak lanjut yang akan diminta komisi. Karena itu, publik patut menilai pengawasan dari kejelasan pertanyaan, konsistensi pemantauan, dan penghormatan terhadap proses hukum—bukan dari klaim bahwa DPR ikut mengusut. Sikap Dasco yang menyerahkan proses kepada Polri membatasi ruang intervensi politik, sementara mandat pengawasan tetap memberi parlemen alasan untuk meminta akuntabilitas.
Empat jenderal menjadi tersangka
Skala perkara membuat pemantauan rutin layak dilakukan. Empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa verifikasi dan prosedur penyadapan yang semestinya selama periode 2025–2026. Dugaan tersebut, yang masih harus diuji melalui proses hukum, disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara dan berbagai kalangan. Penyebutan nama-nama besar memperbesar tuntutan agar penanganan perkara transparan, tetapi tidak mengubah asas bahwa status tersangka bukan putusan bersalah. Dalam konteks inilah Komisi III perlu mengawal proses secara cermat: menjaga akuntabilitas tanpa mendahului pembuktian.
RUU Penyadapan menunggu pembahasan
Perkara ini juga menghidupkan kembali wacana RUU Penyadapan. Dasco mengatakan DPR belum mengambil sikap karena sedang memasuki masa reses hingga pekan berikutnya, tetapi akan mempertimbangkan apakah pembahasan rancangan undang-undang itu perlu dipercepat. Memisahkan agenda legislasi dari penanganan perkara saat ini adalah langkah yang masuk akal: aturan yang mungkin dibahas tidak boleh menggantikan proses pembuktian atas dugaan yang sedang disidik. Sebaliknya, munculnya kasus dapat menjadi alasan untuk menelaah apakah kerangka hukum dan prosedur penyadapan sudah jelas serta memadai. Untuk saat ini, tugas Komisi III adalah memantau perkara secara berkala, sementara penyidikan dan proses hukum tetap ditangani Polri. Kesimpulannya, pengawasan DPR berguna jika memperkuat akuntabilitas dan menjaga batas kewenangan; keputusan bersalah atau tidak tetap harus lahir dari proses hukum, bukan tekanan politik.
