Pengusutan harus menembus sampai ke dalang
Penyadapan Prabowo adalah dugaan tindakan ilegal terhadap Presiden yang berpotensi membuka informasi strategis negara dan menuntut penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pelaksana, pemberi perintah, serta pihak yang mendukungnya. Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk menyelidiki perkara tersebut, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta tim bekerja tanpa pandang bulu. Desakan itu tepat: penyidikan yang berhenti pada pelaku lapangan hanya akan meninggalkan pertanyaan paling penting, yakni siapa yang merancang dan menggerakkan tindakan itu. Sahroni juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim tersebut, tetapi pembentukan tim bukan ukuran keberhasilan. Ukurannya adalah temuan yang transparan, dapat diuji, dan diikuti proses hukum terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.
Latar perkara membuat tuntutan itu kian mendesak. Bareskrim telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal: eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Status tersangka bukan bukti kesalahan yang telah diputus pengadilan, tetapi menunjukkan bahwa penyidikan harus berjalan dengan cermat sekaligus berani. Jabatan para pihak tidak boleh menentukan arah maupun batas pemeriksaan.
Keamanan negara menuntut pemeriksaan berbasis bukti
Anggota Komisi III DPR Abdullah memperingatkan bahwa penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat dapat membuka informasi sensitif serta strategis, lalu mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Karena itu, perkara ini tidak patut diperlakukan sebagai pelanggaran biasa tanpa menilai potensi dampaknya. Namun, keseriusan ancaman bukan alasan untuk melompat pada kesimpulan. Abdullah meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, struktur dan jejaring, rantai komando, motif, tujuan, serta cara informasi dikumpulkan atau digunakan. Dugaan keterkaitan dengan makar pun harus diperiksa berdasarkan bukti dan fakta hukum, bukan dibangun sebagai vonis di ruang publik. Sikap tegas yang dibutuhkan adalah penyidikan luas dan transparan, disertai kehati-hatian agar tuduhan tidak mendahului pembuktian.
Abdullah menegaskan, bila bukti mencukupi, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Itu berlaku tanpa pengecualian bagi ketua umum partai, menteri, pejabat tinggi, maupun pihak lain yang mungkin muncul dalam penyidikan. Prinsip ini penting bukan untuk mengarahkan perkara kepada kelompok tertentu, melainkan untuk mencegah kekuasaan menjadi tameng. Komitmen penegakan hukum akan kehilangan arti bila pemeriksaan hanya menyentuh orang yang paling mudah dijangkau.
Gerindra meminta Bareskrim menelusuri jaringan
Desakan agar Bareskrim usut penyadapan juga datang dari Sugiat Santoso, juru bicara Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR. Ia meminta penyidik tidak berhenti pada orang yang diduga menjalankan tindakan di lapangan, tetapi menelusuri siapa yang memberi perintah, menggerakkan, atau mendanai dugaan penyadapan tersebut. Permintaan itu sejalan dengan desakan anggota Komisi III DPR: perkara harus dibuka sampai pihak yang bertanggung jawab ditemukan. Namun, dugaan keterlibatan pihak lain tetap harus dibuktikan melalui penyidikan sesuai hukum; klaim adanya dukungan terorganisasi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum ada bukti.
Tuntutan dari DPR dan Gerindra membawa pesan yang sama, meski datang dari posisi politik yang berbeda: jangan batasi pemeriksaan berdasarkan pangkat, jabatan, atau pengaruh. Justru karena perkara menyentuh kepala negara dan diduga melibatkan pejabat tinggi, keterbukaan proses menjadi syarat kepercayaan publik. Tim khusus Polri perlu menjelaskan perkembangan penyidikan tanpa mengorbankan bukti atau asas praduga tak bersalah, lalu menindak pihak yang terbukti bersalah melalui jalur hukum. Kesimpulannya, pengusutan yang layak bukan sekadar menetapkan tersangka, melainkan mengungkap rangkaian tanggung jawab secara adil dan tuntas—tanpa menjadikan elite politik kebal hukum.
