Kabar penyadapan memicu kekecewaan
Dugaan penyadapan DPR adalah informasi tentang kemungkinan pemantauan komunikasi anggota atau pimpinan legislatif tanpa prosedur yang sah, yang harus dibuktikan melalui penyelidikan sebelum dianggap sebagai fakta. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengaku kaget setelah mendengar pimpinan komisinya diduga ikut menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ia menyampaikan reaksi tersebut di kompleks parlemen, Senayan, pada Kamis (5/11/2026).“Kalau memang kami disadap secara ilegal, tentu kami kecewa,” kata Habiburokhman. Kehati-hatian dalam menyebut perkara ini sebagai dugaan penting: kabar tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa penyadapan terhadap anggota Komisi III benar terjadi. Namun, jika penyelidikan mengonfirmasinya, persoalannya menyangkut bukan hanya privasi, melainkan juga batas kewenangan dan kepercayaan antarlembaga.
Keterkejutan Habiburokhman juga berangkat dari sikap Komisi III selama ini. Ia mengatakan jajaran komisi kerap memberi pandangan positif dan membela pihak-pihak yang kini dikaitkan dengan perkara tersebut. Kontras itu menjelaskan mengapa kabar ini terasa mengejutkan, tetapi tidak cukup untuk menjadi dasar vonis politik ataupun hukum. Habiburokhman menyatakan pihaknya akan menunggu perkembangan sebelum menentukan sikap lebih jauh. Sikap menunggu bukan berarti mengabaikan persoalan: justru penyelidikan yang transparan diperlukan agar kekecewaan tidak berkembang menjadi kesimpulan tanpa bukti.
Motif harus diuji, bukan ditebak
Habiburokhman meminta penyidik mengungkap motif dugaan penyadapan dan tidak terburu-buru menyimpulkannya. Ia mempertanyakan apakah tindakan itu, bila terbukti, berkaitan dengan kepentingan pribadi—misalnya membaca peta kekuasaan atau mengamankan posisi dan jabatan—atau punya kaitan dengan konstelasi maupun sikap politik tertentu. Pertanyaan tersebut relevan, tetapi jawaban harus datang dari bukti dan proses hukum, bukan spekulasi. Menempelkan motif politik sebelum fakta teruji berisiko mengaburkan perkara pokok: siapa melakukan apa, dengan cara bagaimana, dan atas dasar kewenangan apa.
Kasus yang melatarbelakangi kabar itu telah memasuki tahap penyidikan terhadap tiga tersangka. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut inisial mereka LSP, ASN, dan EH; perkara yang diselidiki mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penetapan tersangka tersebut adalah bagian dari proses hukum, bukan bukti bahwa dugaan penyadapan terhadap pimpinan Komisi III telah terkonfirmasi. Karena itu, penyidik perlu memeriksa secara terpisah klaim mengenai sasaran penyadapan dan menjelaskan dasar kesimpulannya kepada publik.
Akuntabilitas menentukan langkah berikutnya
Respons yang paling tepat bagi Komisi III adalah mengawal pemeriksaan tanpa mendahului hasilnya. Habiburokhman menyatakan akan melihat perkembangan kasus, sementara ia juga menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran kepada proses hukum agar ditindak sebagaimana mestinya. Langkah itu menuntut dua hal sekaligus: penyidik harus menguji apakah pimpinan komisi benar menjadi sasaran dan mengungkap motif berdasarkan bukti, sedangkan para pihak perlu menghindari klaim yang melampaui informasi terverifikasi. Tidak ada dasar untuk memperlakukan kabar tersebut sebagai fakta sebelum penyelidikan mengonfirmasinya.
Dugaan penyadapan terhadap anggota legislatif tak boleh dianggap sepele, tetapi keseriusan perkara juga harus diukur melalui ketelitian pembuktiannya. Jika penyadapan ilegal terbukti, motif dan tanggung jawab harus dijelaskan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika belum terbukti, statusnya tetap dugaan. Kesimpulannya, kekecewaan Habiburokhman memberi sinyal bahwa isu ini menyentuh kepercayaan antara lembaga, sementara penyelidikan yang cermat—bukan tuduhan dini—menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan apa yang terjadi dan mengapa.
