Penyidikan di tangan kepolisian
Penyadapan ilegal adalah tindakan memantau atau mengakses komunikasi tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah; dugaan tindakan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh politik kini ditangani kepolisian. Pada Jumat, 6 November 2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polri. Sikap itu tepat: penyidik harus bekerja tanpa campur tangan politik, menguji bukti, dan menetapkan pertanggungjawaban berdasarkan hukum, bukan tekanan publik. Namun, penyerahan kewenangan bukan alasan untuk membiarkan perkara berjalan tanpa pengawasan. Karena kasus penyadapan Prabowo menyangkut komunikasi kepala negara dan tokoh publik, keterbukaan mengenai tahapan serta dasar tindakan penyidik menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu penyidikan. Batas peran yang jelas dapat menjaga independensi sekaligus memastikan publik mendapat penjelasan yang layak.
Empat tersangka, pertanyaan belum tuntas
Perkara ini menjadi perhatian setelah Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal pada 3 November 2026. Menurut keterangan Polri per 5 November, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka: LSP, AS, EH, dan SU. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Skala perkara itu menuntut penyidikan Polri yang cermat, terutama untuk menjelaskan siapa yang diduga menjadi sasaran, bagaimana akses komunikasi dilakukan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Materi yang tersedia menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara dan tokoh politik, tetapi tuduhan tersebut belum boleh diperlakukan sebagai kesimpulan bersalah. Penetapan tersangka adalah tahap proses hukum, bukan pengganti pembuktian di pengadilan.
Sorotan publik juga disebut meluas karena dugaan penyalahgunaan kewenangan itu dikabarkan menyasar komunikasi pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan. Luasnya dugaan sasaran memperkuat alasan agar penyidik menjelaskan perkembangan perkara secara terukur, tanpa membuka informasi yang dapat merusak pembuktian. Kepercayaan terhadap proses hukum akan bergantung pada konsistensi penyidik dalam menindaklanjuti bukti, termasuk jika penyidikan mengarah kepada pihak lain.
Komisi III mengawasi, bukan mengambil alih
Dasco meminta Komisi III DPR memantau perkembangan perkara secara berkala. Pembagian peran ini masuk akal: Polri menjalankan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kerja kepolisian. Pengawasan seharusnya menguji apakah proses berlangsung sesuai ketentuan dan meminta penjelasan atas perkembangan penting, bukan menentukan siapa yang bersalah atau mengarahkan langkah teknis penyidik. Jika batas itu kabur, independensi penyidikan bisa terancam; jika DPR hanya mengumumkan pemantauan tanpa meminta akuntabilitas, fungsi pengawasan kehilangan makna. Karena itu, pemantauan berkala perlu berujung pada dorongan agar proses berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, sambil menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
DPR juga belum memastikan kelanjutan RUU tentang Penyadapan karena masih dalam masa reses. Dasco menyebut pembahasan akan mempertimbangkan dinamika saat masa sidang kembali dimulai, termasuk kemungkinan mempercepat penyusunan regulasi. Perdebatan undang-undang itu sebaiknya tidak menjadi pengganti penuntasan perkara saat ini. Namun, kasus ini menegaskan pentingnya aturan yang terang mengenai dasar, batas, dan pengawasan kewenangan penyadapan. Regulasi yang disusun dengan cermat dapat memperjelas pagar hukum, tetapi tanggung jawab pertama tetap berada pada penyidik yang menangani dugaan pelanggaran sekarang.
Akuntabilitas harus berjalan seiring independensi
Penyerahan kasus penyadapan Presiden kepada Polri menempatkan tanggung jawab utama pada penyidik, sementara Komisi III DPR perlu memastikan prosesnya diawasi tanpa mencampuri substansi penyidikan. Keseimbangan itu bukan formalitas: dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik menuntut penegakan hukum yang objektif, sekaligus pengawasan parlemen yang nyata. Polri perlu menuntaskan pemeriksaan berdasarkan bukti dan menjelaskan perkembangan yang dapat dibuka; DPR perlu meminta pertanggungjawaban secara berkala tanpa menggantikan peran penyidik. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan banyaknya pernyataan atau janji pengawasan, melainkan proses yang taat hukum, transparan dalam batas yang tepat, dan mampu mengungkap fakta secara bertanggung jawab.
