Safeguarding menjadikan keselamatan tanggung jawab lembaga
Safeguarding pesantren adalah sistem perlindungan yang bekerja lebih awal dan berkelanjutan dengan menjangkau seluruh santri, membenahi kebijakan, budaya, prosedur, serta kemampuan sumber daya manusia, dan menegaskan tanggung jawab lembaga atas keselamatan anak. Inilah inti perubahan yang patut didukung: perlindungan santri tidak boleh baru dibicarakan setelah kekerasan terjadi. Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah melalui Model Safeguarding. Panduan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Juknis Kemenag ini ditujukan kepada pengasuh hingga pengurus pesantren untuk memperkuat tata kelola perlindungan. Pendekatan ini penting karena kehidupan berasrama menghadirkan interaksi intensif sepanjang waktu antara santri dan orang dewasa. Kedekatan itu dapat mendukung pendidikan, tetapi juga menuntut pengawasan dan tanggung jawab institusi yang jelas.
Perbedaan safeguarding dari penanganan kasus biasa terletak pada waktunya dan cakupannya: langkah perlindungan dibangun sebelum insiden, lalu dijalankan terus-menerus, bukan hanya saat laporan masuk. Tanggung jawab menciptakan lingkungan aman berada pada orang dewasa dan lembaga, bukan dibebankan kepada anak. Prinsip ini juga membuat kewaspadaan terhadap perundungan, kekerasan seksual, tanda awal bahaya, dan pola grooming menjadi bagian dari tata kelola sehari-hari. Pesantren perlu menyediakan jalur agar santri dapat bersuara dengan aman, sementara orang dewasa wajib mendengar dan menindaklanjutinya. Perlindungan yang bergantung pada keberanian seorang anak untuk menghadapi pelaku atau mencari bantuan sendiri jelas tidak memadai.
Empat pilar harus tampak dalam praktik harian
Juknis membangun sistem perlindungan di atas empat pilar: kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas. Setiap pilar perlu didukung bukti yang dapat diperiksa, dari dokumen kebijakan yang ditandatangani pimpinan hingga register kasus dan laporan berkala. Pilar-pilar itu dijalankan melalui lima mekanisme yang saling terhubung. Susunan ini lebih berarti daripada sekadar pernyataan bahwa pesantren menolak kekerasan: komitmen harus diterjemahkan menjadi aturan, petugas yang terlatih, cara melapor, penanganan, serta evaluasi yang bisa ditelusuri. Kode etik dan rekrutmen aman juga penting, sebab mencegah risiko tidak mungkin dilakukan jika perilaku personel dan proses penerimaan tenaga dibiarkan tanpa standar.
Pelaksanaan dapat dimulai dari langkah yang konkret. Pesantren dapat meninjau tata tertib dan menghapus aturan yang membolehkan hukuman fisik, membentuk atau mengaktifkan satuan tugas perlindungan anak, memasang informasi kanal pengaduan di tempat yang mudah dilihat santri, serta meminta seluruh personel menandatangani kode etik. Cakupan personel sebaiknya tidak berhenti pada pengajar dan pengasuh, tetapi meliputi tenaga dapur, keamanan, dan pengemudi. Juknis juga mengarahkan pesantren menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan, serta menangani laporan secara cepat dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan merujuknya kepada layanan berwenang bila diperlukan. Langkah sederhana ini menguji apakah kebijakan benar-benar dapat digunakan santri, bukan hanya tersimpan sebagai dokumen.
Tidak ada toleransi berarti penindakan harus nyata
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lain di pesantren. Sikap itu harus dibaca sebagai tuntutan tindakan, bukan slogan: aparat penegak hukum diminta memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Wamenag juga meminta pelaku yang terbukti secara hukum tidak kembali memegang posisi di dunia pendidikan. Larangan tersebut mencakup peran sebagai pengasuh, guru, maupun kiai. Pesantren menerima amanah orang tua untuk mendidik dan menjaga anak; karena itu, membiarkan pelaku kembali mengakses santri akan merusak kepercayaan yang menjadi dasar pendidikan berasrama.
Penegakan hukum dan sistem safeguarding tidak saling menggantikan. Hukuman tegas memberi konsekuensi atas kekerasan, sedangkan pencegahan, pelaporan aman, layanan pemulihan korban, dan pembenahan lingkungan membantu menutup peluang kejadian berulang. Kementerian Agama juga menyatakan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berat kepada lembaga yang terbukti terlibat, termasuk pencabutan izin operasional. Karena itu, tanggung jawab tidak berhenti pada pelaku individu: lembaga perlu memastikan prosedur bekerja, laporan ditangani, dan akuntabilitas dapat diperiksa. Korban harus mendapat perlindungan dan pemulihan, sementara lingkungan pesantren perlu dipulihkan setelah kasus agar keselamatan santri tidak dikalahkan oleh upaya menjaga nama baik.
Kesimpulannya, juknis Kemenag memberi pesantren kerangka untuk menjadikan perlindungan santri bagian dari tata kelola sehari-hari, bukan respons sesaat. Namun pedoman hanya akan berarti jika pengasuh dan pengurus menerapkannya, laporan ditangani dengan aman, korban didukung, dan pelaku menghadapi penegakan hukum serta larangan kembali ke posisi pendidikan. Lingkungan pesantren yang aman menuntut pencegahan dan akuntabilitas berjalan bersama.
