Dukungan bagi komunitas pesantren
Dukungan pesantren adalah rangkaian bantuan pendidikan, kesejahteraan pendidik, perbaikan fasilitas, dan perlindungan yang ditujukan untuk memperkuat kehidupan belajar serta keselamatan santri dan pengasuh. Bagi santri Jawa Tengah, jangkauan kebijakan ini penting: provinsi tersebut memiliki sekitar 5.400 pesantren dan 555 ribu santri, dengan data lain mencatat 5.451 pesantren dan jumlah santri yang sama. Pada peringatan Hari Santri Nasional tingkat provinsi di Kota Tegal, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan pada 21 Oktober 2026; enam program juga diumumkan saat puncak peringatan di Jalan Pancasila pada 22 Oktober. Program Pesantren Obah mencakup beasiswa santri, bantuan untuk pengasuh, insentif guru agama, tali asih bagi penghafal Al-Qur’an, serta hibah dan renovasi pesantren dan masjid. Besarnya komunitas ini membuat bantuan bukan pelengkap: mutu pendidikan dan kondisi tempat belajar bergantung pada perhatian yang konsisten.
Beasiswa dan insentif harus menjangkau pelaksana pendidikan
Beasiswa santri memberi jalan untuk melanjutkan pendidikan, sementara dukungan kepada guru membantu menjaga proses belajar di tingkat akar rumput. Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp6,8 miliar untuk pendidikan di dalam dan luar negeri. Dari 942 pendaftar, 15 santri lolos untuk belajar ke Mesir, Yaman, dan Tiongkok; 424 santri yang menempuh pendidikan di Ma’had Aly juga menerima beasiswa. Program beasiswa pendidikan tinggi disebut mencakup jenjang S1 hingga S3 bagi santri dan pengasuh. Di sisi lain, insentif guru madin dan guru agama berlanjut pada 2026. Pada 2025, sebanyak 230.830 penerima memperoleh Rp1,2 juta per orang per tahun, dengan total anggaran sekitar Rp277 miliar. Angka itu menunjukkan skala dukungan, tetapi keberhasilannya perlu dinilai dari kesinambungan dan jangkauan. Beasiswa yang selektif tetap bernilai, namun kebutuhan pesantren yang luas menuntut akses yang jelas dan perhatian berkelanjutan bagi para pendidik.
Perlindungan harus menjadi bagian dari mutu pendidikan
Bantuan biaya dan renovasi tak cukup bila santri belum terlindungi dari kekerasan. Karena itu, perlindungan pesantren perlu dipandang sebagai bagian inti dari mutu pendidikan, bukan urusan tambahan. Salah satu program yang diumumkan ialah penguatan sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren (P2KP), dengan tujuan mencegah perundungan dan pelecehan di lingkungan pendidikan agama. Upaya ini sejalan dengan perhatian yang disampaikan Muhammad Yusuf Chudlori, pengasuh Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, yang meminta perhatian dan pengakuan bagi pesantren ditingkatkan serta perlindungan santri tidak dilakukan setengah-setengah. Pengingat tersebut penting: keberadaan sistem baru bermakna jika santri mengetahui cara melapor dan pengelola mampu menindaklanjuti laporan. Pemprov telah menyatakan program insentif guru agama berlanjut pada 2026, sementara agenda perlindungan juga masuk dalam paket program pesantren. Langkah berikutnya adalah memastikan dukungan itu hadir konsisten, dari ruang kelas hingga asrama.
Komitmen perlu dibuktikan dalam pelaksanaan
Hari Santri, menurut Ahmad Luthfi, bukan hanya waktu mengenang perjuangan ulama dan santri mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga pengingat peran mereka dalam menyiapkan masa depan bangsa. Makna itu menuntut kebijakan yang bertahan lebih lama daripada seremoni: beasiswa perlu membuka peluang belajar, insentif perlu menguatkan guru, dan bantuan renovasi perlu mendukung tempat belajar yang aman serta layak. P2KP juga harus menjadi sistem pencegahan dan penanganan yang benar-benar dapat digunakan, bukan sekadar nama program. Dengan sekitar 5.400 pesantren dan 555 ribu santri, kebutuhan komunitas pesantren di Jawa Tengah jelas tak bisa dijawab oleh satu jenis bantuan saja. Karena itu, arah Pemprov—menggabungkan pemberdayaan, kesejahteraan pendidik, perbaikan fasilitas, dan perlindungan—sudah tepat. Ukuran keberhasilannya adalah keberlanjutan program dan perubahan yang dirasakan santri serta guru madrasah diniyah. Dukungan publik layak diberikan, disertai tuntutan agar pelaksanaannya terbuka dan menjangkau kebutuhan nyata.
