Larangan sebagai aturan internal
Larangan vape Polri adalah kebijakan internal yang melarang personel kepolisian menggunakan rokok elektrik, sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin dan wibawa institusi serta mencegah penyalahgunaan cairan vape. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengeluarkan surat edaran pada 30 Oktober 2026 yang melarang penggunaan vape oleh jajaran kepolisian; aturan tersebut berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri, dari anggota aktif hingga ASN, di tingkat Mabes, Polda, Polres, dan Polsek. Cakupannya luas dan pesannya tidak samar: kebiasaan yang mungkin dianggap urusan pribadi tetap tunduk pada standar institusi ketika menyangkut personel. Di Kalimantan Selatan, kepatuhan disebut telah menjangkau tingkat Polsek. Namun keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari larangan tertulis. Ukurannya juga terletak pada kejelasan penerapan, konsistensi pengawasan, dan apakah anggota memahami alasan serta batas aturan tersebut.
Penegakan harus jelas dan proporsional
Di Bengkulu, Kapolresta Kombes Pol Rahmad Hidayat menegaskan vape tidak boleh digunakan di kawasan perkantoran, kesatrian, maupun lingkungan kerja kepolisian. Ia menyatakan sanksi disiplin Polri telah disiapkan bagi personel yang tetap melanggar setelah diingatkan, sehingga aturan ini bukan sekadar imbauan. Pendekatan bertahap itu masuk akal: batas perilaku harus disampaikan terlebih dahulu, lalu konsekuensi diterapkan secara konsisten. Tanpa penjelasan tentang mekanisme penindakan, larangan berisiko terasa sebagai perintah mendadak yang hanya ditopang ancaman hukuman. Sebaliknya, pengawasan yang tegas tetapi transparan dapat mencegah perlakuan berbeda antaranggota. Personel juga perlu mengetahui bahwa kebijakan mencakup penggunaan di luar lingkungan kepolisian, sebagaimana disosialisasikan di Banjarmasin, sementara tamu yang menggunakan vape di lingkungan kantor diminta mematikan dan menyimpan perangkatnya.
Kepatuhan dimulai dari kebiasaan
Dampak aturan terlihat pada pengalaman anggota Polres Batola yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku terkejut karena penggunaan vape diatur khusus, sempat berpikir untuk menjual perangkatnya, lalu memilih berhenti sementara setelah kebijakan diberlakukan. Kisah ini memperlihatkan jarak antara penegakan formal dan perubahan kebiasaan: surat edaran dapat berlaku seketika, tetapi melepaskan rutinitas pribadi membutuhkan penyesuaian. Respons tersebut juga bukan dukungan tanpa syarat; anggota itu menyebut kepatuhan sebagai langkah sementara dan mengaku merasa terpaksa mengikuti arahan pimpinan. Karena itu, kepatuhan yang tampak di lapangan belum tentu berarti seluruh personel telah menerima alasan kebijakan. Agar aturan bertahan tanpa bergantung pada rasa takut terhadap sanksi, pimpinan perlu menjelaskan apa yang dilarang, di mana larangan berlaku, serta alasan pencegahan yang mendasarinya.
Alasan pencegahan dan batas kebijakan
Salah satu alasan yang dikemukakan untuk larangan ini adalah kekhawatiran cairan vape disalahgunakan dengan mencampurkan zat terlarang. Pencegahan risiko narkotika merupakan tujuan serius, tetapi alasan itu perlu disampaikan dengan cermat agar tidak berubah menjadi kesan bahwa setiap pengguna atau seluruh produk vape terlibat dalam penyalahgunaan. Perbedaan antara pengaturan perilaku personel dan pengendalian produk yang beredar di masyarakat juga penting. Kebijakan internal Polri secara langsung mengikat anggotanya; dampaknya tidak otomatis menjadi larangan bagi warga atau usaha vape. Di Kalimantan Selatan, toko perangkat dan cairan vape disebut telah berkembang dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian orang. Karena itu, penegakan di lingkungan kepolisian sebaiknya tetap fokus pada disiplin anggota, tanpa memperluas tafsir kebijakan melampaui cakupan yang diumumkan.
Pada akhirnya, larangan rokok elektrik akan dinilai bukan hanya dari banyaknya peringatan atau sanksi, tetapi dari kemampuannya membangun kepatuhan yang konsisten dan dipahami. Kapolresta Bengkulu telah menyatakan mekanisme penindakan disiapkan bagi personel yang tetap menggunakan vape meski sudah diingatkan. Ketegasan memang diperlukan, tetapi penerapan yang adil dan komunikasi yang terang sama pentingnya. Pengalaman anggota Polres Batola menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan sudah dimulai, meski tidak serta-merta diterima dengan mudah. Polri perlu menjaga agar penegakan tetap proporsional, sementara tujuan pencegahan dijelaskan tanpa menyamakan kepatuhan internal dengan larangan umum bagi masyarakat. Dengan cara itu, disiplin tidak berhenti sebagai ancaman sanksi, melainkan menjadi aturan yang dapat dimengerti dan dijalankan.
