Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kepuasan Publik yang Terbelah
Kepuasan publik dua tahun terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penilaian masyarakat atas gabungan program sosial, kinerja ekonomi, dan penegakan hukum, yang diukur melalui berbagai survei opini dan tercermin dalam dukungan maupun kekecewaan terhadap kebijakan, terutama terkait biaya hidup mahal dan rasa keadilan di ruang publik. Dua tahun usia pemerintahan Prabowo-Gibran berarti separuh jalan masa mandat, dan pada titik ini gambaran publik jelas: pemerintah tidak sedang gagal total, tetapi juga jauh dari nyaman. Tiga survei Oktober menunjukkan kepuasan publik yang bervariasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan kinerja Prabowo sebagai presiden. Survei PPI mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah, sementara Poltracking menemukan angka 55,3 persen. Di sisi lain, survei lain menunjukkan approval rate Prabowo turun hingga 44,5 persen, menandakan retaknya dukungan di tengah masyarakat. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah alarm politik yang menuntut koreksi arah kebijakan.
Program Besar dan Ketimpangan di Lapangan
Pemerintahan Prabowo-Gibran gemar menampilkan program berskala besar sebagai bukti kerja, dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG). MBG diklaim telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, dengan 62 juta penerima dan penggunaan dana Rp139,77 triliun dari total anggaran Rp218,77 triliun hingga September. Secara makro, pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II dan 5,45 persen pada semester I menunjukkan mesin ekonomi bergerak. Namun, pakar politik mengingatkan bahwa keberhasilan program dan angka pertumbuhan harus dibuktikan di lapangan: apakah investasi benar-benar menaikkan pendapatan riil, mutu gizi penerima MBG, dan kesinambungan pengobatan setelah deteksi dini. Di sinilah ketimpangan mencolok: narasi keberhasilan di pusat belum sepenuhnya menjawab pengalaman warga yang masih bergulat dengan pekerjaan informal dan upah riil yang rendah. Pemerintah tampak kuat di panggung, tetapi rapuh di dapur-dapur rumah tangga.
Biaya Hidup Mahal dan Gelombang Aksi Demo
Jika ada satu isu yang paling merusak kepuasan publik dua tahun ini, itu adalah biaya hidup mahal. Survei menunjukkan 58,6 persen responden menganggap harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir, dan 65,3 persen mengaku pengeluaran mereka meningkat selama setahun terakhir. Sebanyak 45,9 persen bahkan menempatkan harga kebutuhan pokok mahal sebagai persoalan pertama yang harus segera diselesaikan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tampak sehat belum otomatis mengurangi tekanan biaya hidup; pekerjaan informal, upah riil rendah, dan harga pangan yang tinggi tetap menghantui keseharian. Tidak mengherankan bila gelombang aksi demo dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bermunculan di berbagai titik, terutama di ibu kota, membawa tuntutan soal kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Demonstrasi ini bukan sekadar ekspresi oposisi, melainkan suara warga yang merasa program besar belum menyentuh dompet mereka. Selama dapur tetap panas oleh harga, kepuasan publik akan terus terkikis.
Penegakan Hukum: Antara Pujian dan Rapor Merah
Penegakan hukum kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu titik evaluasi paling sensitif. Di satu sisi, sebagian responden yang puas menyebut penegakan hukum terhadap koruptor sebagai alasan dukungan mereka. Namun di sisi lain, penilaian terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan justru cenderung memburuk, dengan lebih dari sepertiga responden menilai pemberantasan korupsi semakin buruk dibanding tahun sebelumnya. Pakar politik memberi rapor merah pada aspek demokrasi, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi, merujuk pada laporan lembaga hak asasi yang menyoroti mandeknya penyelesaian pelanggaran berat masa lalu, menyempitnya ruang sipil, dan menguatnya peran aparat keamanan dalam urusan sipil. Indeks Persepsi Korupsi yang merosot ke skor 34 dan peringkat 109 dari 182 negara menambah kesan bahwa agenda reformasi hukum tertinggal jauh dari ambisi program sosial. Tanpa perbaikan serius di sektor ini, setiap klaim keberhasilan ekonomi akan selalu dibayangi rasa tidak percaya.
Kesimpulan: Kepuasan Publik Bukan Sekadar Angka
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan paradoks yang tajam: program sosial meluas, pertumbuhan ekonomi stabil, tetapi kepuasan publik dua tahun tetap tergerus oleh biaya hidup mahal dan rapuhnya penegakan hukum. Survei Oktober yang menampilkan angka kepuasan 65,4 persen, 55,3 persen, hingga 44,5 persen bukanlah hasil yang bisa diabaikan; ia mencerminkan publik yang terbelah antara apresiasi dan frustrasi. Pemerintah boleh bangga pada skala program seperti MBG dan CKG, tetapi warga menilai dari hal yang lebih sederhana: harga beras, keamanan berpendapat, dan rasa keadilan ketika berhadapan dengan aparat. Tanpa koreksi nyata terhadap tekanan biaya hidup dan perbaikan serius dalam penegakan hukum, pemerintahan ini berisiko menghabiskan sisa masa jabatannya dengan legitimasi yang menurun. Kepuasan publik bukan sekadar angka survei; ia adalah mandat politik yang bisa menguatkan atau menggoyahkan kekuasaan.
