Definisi Singkat Krisis Kepercayaan dan Gambaran Umum Dua Tahun
Krisis kepercayaan publik terhadap arah pemerintahan adalah kondisi ketika mayoritas warga mulai meragukan apakah kebijakan dan tindakan pemerintah masih membawa bangsa ke jalur yang dianggap benar, tercermin dari penurunan tajam penilaian positif, rapor kinerja yang rendah, serta kritik luas terhadap program dan tata kelola yang dinilai tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Penurunan penilaian kinerja pemerintah dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar fluktuasi angka survei, melainkan sinyal kuat bahwa harapan besar di awal masa jabatan mulai berbenturan dengan realitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan kualitas kebijakan. Ketika persepsi publik terhadap arah bangsa turun dari 83% menjadi 48%, kita tidak sedang membahas perbedaan selera politik, tetapi perubahan mendasar dalam rasa aman, optimisme, dan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola negara.
Dari Euforia ke Kekecewaan: Penilaian Positif Publik Turun 35 Poin
Dua tahun lalu, awal pemerintahan baru diwarnai euforia dan harapan. Survei menunjukkan 83% responden menilai bangsa berada di jalur yang benar ketika Prabowo mulai menjabat. Kini, angka itu tinggal 48%, penurunan 35 poin persentase yang terlalu besar untuk dianggap wajar. Penurunan ini mengindikasikan bahwa janji kampanye yang dulu menjadi bahan bakar optimisme belum terkonversi menjadi rasa puas atas arah kebijakan. Ketika penilaian kinerja pemerintah melemah, publik membaca ketidakkonsistenan antara retorika dan hasil. Penurunan kepercayaan publik bukan hanya soal komunikasi politik yang kurang meyakinkan, tetapi juga persepsi bahwa masalah pokok—harga kebutuhan, lapangan kerja, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi—tidak ditangani dengan kecepatan dan ketegasan yang diharapkan. Jika tren ini dibiarkan, stabilitas pemerintahan akan terus digerogoti dari dalam, lewat rasa apatis dan sinis yang makin meluas.
Rapor Dua Tahun Prabowo: Skor Ahli 2,9 dan Kritik atas Program Prioritas
Rapor dua tahun Prabowo yang disusun lembaga kajian ekonomi dan hukum memberikan penilaian keras: rata-rata kinerja Kabinet Merah Putih hanya 2,9 dari skala 10 berdasarkan penilaian ahli. Bahkan, 69% responden ahli memberi nilai 1 hingga 3, menunjukkan ketidakpuasan yang nyaris menyeluruh. Publik umum memang sedikit lebih lunak dengan skor rata-rata 4,7, tetapi tetap jauh dari memuaskan. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sasaran kritik karena dinilai boros anggaran tanpa transparansi memadai soal pemantauan dan dampak. Sebanyak 87% ahli menginginkan MBG dihentikan, sementara 91% menilai rancangan dan pelaksanaan KDMP belum memadai untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa. Penilaian kinerja pemerintah yang serendah ini menunjukkan masalah desain kebijakan: terlalu fokus pada besarnya anggaran dan jumlah penerima, kurang pada manfaat nyata dan akuntabilitas.
Masalah Ketenagakerjaan: 109 Juta Pekerja Berupah Rendah dan Mobilitas Sosial yang Mandek
Jika ada satu sektor yang paling telak memukul kepercayaan publik, itu adalah ketenagakerjaan. Laporan rapor kinerja dua tahun pemerintahan mencatat 109 juta orang yang sudah bekerja masih menerima upah di bawah upah minimum. Ini bukan sekadar statistik; ini potret bahwa kerja keras jutaan warga belum dihargai layak. Persoalan ketenagakerjaan Indonesia digambarkan bukan hanya soal sulitnya memperoleh pekerjaan, tetapi juga soal penghasilan setelah bekerja yang tetap rendah dan tidak memadai. Di sisi lain, pengangguran muda sangat tinggi: 51,5% pengangguran berasal dari kelompok usia 15–24 tahun, dan rata-rata generasi Z harus menunggu hingga 12 bulan untuk mendapat panggilan kerja. Ketika laporan menyebut matinya meritokrasi, nepotisme, dan diskriminasi usia sebagai penghambat mobilitas sosial, pesan yang muncul jelas: penilaian kinerja pemerintah akan terus buruk selama kerja tidak menjamin kehidupan yang layak dan kesempatan tidak dibagi secara adil.
Tata Kelola, Kebebasan Sipil, dan Perlunya Koreksi Arah Pemerintahan
Penurunan kepercayaan publik tidak berdiri sendiri; ia bertumpu pada persepsi buruk terhadap tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, perlindungan kebebasan sipil, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ketika lembaga penegak hukum hanya memperoleh nilai rata-rata 4,7 dari 10 dan 50% responden memberi nilai 1 hingga 4, publik menangkap sinyal bahwa keadilan belum dirasakan merata. Kebebasan pers, berpendapat, berkumpul, dan berserikat juga dinilai belum terlindungi kuat, menambah rasa waswas terhadap arah demokrasi. Dalam konteks ini, skenario politik seputar masa depan Wakil Presiden Gibran dibaca sebagai cermin ketidakstabilan kepercayaan terhadap administrasi, bukan sekadar dinamika elite. Kesimpulannya tegas: tanpa koreksi serius terhadap penilaian kinerja pemerintah—mulai dari desain program, pengelolaan anggaran, hingga perlindungan hak-hak warga—penurunan kepercayaan publik yang sudah tampak dalam rapor dua tahun Prabowo berisiko berubah menjadi krisis legitimasi yang lebih dalam.
