Definisi Rapor Kinerja Pemerintah dan Sinyal Ketidakpuasan
Rapor kinerja pemerintah adalah penilaian terstruktur terhadap efektivitas kebijakan, program, dan kepemimpinan eksekutif, yang dihimpun melalui survei ahli dan publik untuk mengukur sejauh mana negara berhasil menjawab persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang dirasakan warga sehari-hari. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, rapor ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cermin ketegangan antara janji kampanye dan realitas dapur rumah tangga. Ketika skor kinerja merosot dan kepuasan publik prabowo turun tajam, pesan yang muncul jelas: masyarakat menilai pemerintah gagal mengendalikan krisis biaya hidup, pengangguran dan upah rendah, serta beban pajak meningkat yang menggerus daya beli. Rapor merah bukan hasil kebetulan, tetapi akumulasi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada warga yang paling rentan.
Rapor CELIOS: Nilai 2,9 dari 10 dan Kritik Tajam Para Ahli
Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberi sinyal paling keras: rata-rata kinerja Kabinet Merah Putih hanya 2,9 dari skala 10. Angka ini bukan sekadar rendah, tetapi menunjukkan hilangnya kepercayaan para ahli terhadap arah kebijakan. Masyarakat umum memang sedikit lebih lunak dengan skor rata-rata 4,7, namun jurang antara penilaian ahli dan publik memperlihatkan bahwa problem struktural dianggap jauh lebih serius oleh kalangan yang memahami detail kebijakan fiskal dan ekonomi. Penilaian terhadap presiden dan wakil presiden pun seragam: Prabowo mendapat 4,6 dari publik dan 2,8 dari ahli, sementara Gibran 4,9 dari publik dan 2,2 dari ahli. Kutipan yang paling menggigit dari laporan ini adalah kesimpulan perlunya koreksi arah kebijakan, terutama dalam perencanaan program, pengelolaan anggaran, transparansi evaluasi, dan akuntabilitas hasil kebijakan.
Kepuasan Publik Merosot: Ekonomi Memburuk dan Harga Sembako
Jika rapor kinerja pemerintah dari ahli sudah merah, survei opini publik mengonfirmasi bahwa ketidakpuasan merembes ke akar rumput. Survei nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting pada 1–10 Oktober menunjukkan hanya 44,5% responden yang merasa sangat atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara 53,4% menyatakan cukup kurang puas atau tidak puas sama sekali. Lebih tajam lagi, dalam setahun tingkat kepuasan publik prabowo anjlok dari 81,2% menjadi 44,5%, sementara ketidakpuasan naik dari 16% menjadi 53,4%. Ini bukan sekadar fluktuasi politik, melainkan reaksi terhadap persepsi bahwa kondisi makroekonomi, stabilitas politik, dan penegakan hukum memburuk. Pada level dapur, 30% responden menempatkan mahalnya harga sembako sebagai masalah paling mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, jargon pertumbuhan dan investasi kehilangan makna di mata warga.
Beban Pajak Meningkat dan Ruang Fiskal yang Menyempit
Di balik turunnya kepuasan publik, ada satu sumber tekanan yang terus diabaikan: beban pajak meningkat dan kebijakan fiskal yang terasa menghimpit. Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS menyoroti bahwa kebijakan pemerintah menambah tekanan terhadap masyarakat, terutama dari sisi daya beli dan beban fiskal. Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat, sebuah angka yang menunjukkan rasa lelah kolektif terhadap cara negara menarik kontribusi tanpa diimbangi layanan publik yang terasa. Lembaga yang sama juga mengingatkan bahwa rasio beban bunga utang terhadap penerimaan pajak telah mencapai 24%, mempersempit ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan publik. Ketika utang dan bunga menggerus anggaran, pemerintah cenderung mengandalkan pajak sebagai penopang, dan lingkaran ini berakhir pada warga yang harus menanggung tagihan negara di tengah pengangguran dan upah rendah.
Program Prioritas, Simbol Politik, dan Jarak dengan Realitas Warga
Di sisi lain, pemerintah berusaha menampilkan citra kerja melalui peresmian proyek dan program prioritas. Presiden Prabowo, misalnya, meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti setelah memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. Namun simbol politik seperti ini tidak cukup menutup rapor merah ketika program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai bermasalah oleh para ahli. Laporan CELIOS menyoroti besarnya anggaran tanpa keterbukaan informasi pemantauan, evaluasi, dan dampak bagi masyarakat. Ketika 87% ahli menginginkan program MBG dihentikan atau dievaluasi menyeluruh, dan 91% menilai rancangan KDMP belum memadai untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa, jelas ada jarak antara desain kebijakan dan kebutuhan nyata warga. Kesimpulannya, tanpa koreksi serius pada arah ekonomi, kebijakan fiskal, dan kualitas program sosial, rapor kinerja pemerintah akan terus merah dan kepuasan publik sulit pulih.
