Biaya Hidup Naik: Masalah Utama di Balik Angka Pertumbuhan
Tekanan ekonomi rumah tangga adalah kondisi ketika pendapatan keluarga tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya hidup, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjaga keharmonisan keluarga, dan menghindari utang konsumtif terus tergerus meski data makro ekonomi terlihat positif dan program pemerintah ekonomi diklaim meluas.
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menampilkan paradoks yang makin terasa di dapur warga. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional diklaim tetap menguat, dengan angka 5,29 persen pada triwulan II dan 5,45 persen pada semester I 2026. Di sisi lain, pakar politik dari Universitas Airlangga, Hari Fitrianto, menegaskan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan serius berupa tekanan biaya hidup masyarakat di tengah gelombang aksi demonstrasi. Biaya hidup naik menjadi keluhan yang lebih nyaring daripada pujian atas angka pertumbuhan. Ketika harga kebutuhan pokok, transportasi, dan layanan dasar terasa berat, keluarga tidak hidup dari persentase di laporan, melainkan dari isi dompet setiap akhir pekan.
Suara Palmerah: Tekanan Ekonomi Rumah Tangga yang Menggerus Kehidupan
Diskusi warga di Palmerah menggambarkan wajah ekonomi keluarga Indonesia yang jauh dari narasi sukses di podium. Ketua RT 01/012 Palmerah, Abdul Malik Hamzah, menyebut tekanan ekonomi yang dialami warga tidak hanya menggerus kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memicu persoalan sosial dan rumah tangga, mulai dari pertengkaran hingga ancaman perceraian. Ketika penghasilan stagnan sementara biaya hidup naik, konflik di meja makan menjadi tak terelakkan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian warga terpaksa mencari pinjaman online untuk menutup kebutuhan mendesak. Ini bukan sekadar pilihan finansial, tetapi sinyal bahwa jaring pengaman sosial belum menjangkau titik paling rapuh. Malik mengingatkan, program pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kesulitan yang lebih berat. Aspirasi masyarakat ekonomi di tingkat akar rumput jelas: mereka butuh perlindungan nyata, bukan sekadar slogan. Daya beli dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok harus menjadi indikator utama, bukan efek samping kebijakan.
Program Pemerintah Ekonomi: Antara Angka Capaian dan Dampak Nyata
Pemerintah mengandalkan berbagai program pemerintah ekonomi untuk meredam tekanan ekonomi rumah tangga. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah menjangkau sekitar 57 juta penerima hingga akhir Agustus 2026 dan berpotensi menyerap rantai pasok lokal. Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dinilai positif karena memperluas deteksi dini penyakit. Di atas kertas, ini tampak seperti paket perlindungan sosial yang menjanjikan.
Namun, Hari Fitrianto mengingatkan bahwa keberhasilan program sosial dan pertumbuhan ekonomi harus dibuktikan melalui dampaknya, termasuk apakah investasi menghasilkan produktivitas dan kenaikan pendapatan riil, serta mutu gizi dan kesinambungan pengobatan pasien. Dengan kata lain, efektivitas program pemerintah dalam mengatasi beban ekonomi keluarga masih jauh dari kata final. Jika keluarga masih harus berutang untuk makan dan berobat, maka program belum menyentuh akar masalah. Evaluasi menyeluruh, bukan sekadar publikasi capaian, menjadi keharusan.
Kepercayaan Publik: Ditentukan Dapur, Bukan Pidato
Di balik perdebatan soal angka dan program, yang paling menentukan adalah kepercayaan publik. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo tercatat 44,5 persen pada survei pertengahan Oktober 2026. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan jarak antara janji dan pengalaman sehari-hari warga. Pengamat politik Fadli Zikry menegaskan bahwa keberlanjutan dukungan politik terhadap Prabowo akan bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Di saat Indeks Persepsi Korupsi turun ke skor 34 dengan peringkat 109 dari 182 negara, ruang kepercayaan makin tertekan. Fadli mengingatkan, jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya secara terbuka untuk mengidentifikasi program yang efektif dan yang perlu diperbaiki. Ke depan, aspirasi masyarakat ekonomi harus menjadi kompas utama. Tanpa respons nyata terhadap beban biaya hidup, dukungan politik akan menguap, dan demonstrasi akan menjadi bahasa yang paling sering terdengar di jalanan.
