Dua Tahun Pemerintahan dan Pertarungan Prioritas Anggaran Negara
Evaluasi dua tahun pemerintahan terhadap prioritas anggaran negara adalah penilaian kritis atas bagaimana APBN digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata warga di bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana, sekaligus menguji apakah kebijakan pemerintah selaras dengan janji politik dan amanat konstitusi tentang kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Memasuki dua tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perdebatan tentang arah kebijakan pemerintah mengerucut pada satu pertanyaan: untuk siapa APBN bekerja? Di satu sisi, pemerintah mengklaim mendorong ekonomi kerakyatan dan reformasi tata kelola sumber daya alam; di sisi lain, suara warga menyoroti ketimpangan antara retorika dan realitas di lapangan.
Suara Warga: APBN Terlalu Condong ke Pertahanan, MBG Dipertanyakan
Kritik paling tajam datang dari warga muda seperti Jojo, mahasiswa asal Tasikmalaya yang menilai banyak kebijakan pemerintah masih perlu dibenahi, terutama penggunaan APBN. Ia mempertanyakan prioritas anggaran negara yang menurut pengamatannya sejak awal lebih mengarah ke sektor pertahanan dan militer, padahal APBN "cukup bisa mencakup seluruh aspek" namun tidak dirasakan merata oleh masyarakat. Di mata Jojo, efektivitas program APBN yang mendanai Makan Bergizi Gratis (MBG) juga belum meyakinkan. Ia menilai pemerintah seharusnya menempatkan akses pendidikan gratis dan pembiayaan kesehatan sebagai prioritas anggaran negara, bukan sekadar mengandalkan satu program simbolik yang belum terbukti menjawab kebutuhan dasar warga secara menyeluruh. Kritik ini menggambarkan kegelisahan publik: APBN tampak besar, tetapi manfaat langsung ke pendidikan dan kesehatan masih dianggap kurang.
Ekonomi Kerakyatan dan Reformasi SDA: Antara Konsep dan Implementasi
Berbeda dari suara warga yang menyoroti ketimpangan prioritas, 98 Resolution Network melihat adanya upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan. Jaringan ini menilai arah kebijakan pemerintah mulai mengembalikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan, sebagai koreksi terhadap pola pembangunan era Reformasi yang belum menempatkan rakyat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Menurut Agustin Lumban Gaol, pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan demokrasi ekonomi dan reformasi tata kelola sumber daya alam. Namun di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah konsep ekonomi kerakyatan diakui, melainkan sejauh mana kebijakan pemerintah dan efektivitas program APBN benar-benar mengubah struktur penguasaan SDA yang selama ini terkonsentrasi pada kelompok elite sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan masyarakat luas.
Pendidikan, Kesehatan, dan Karhutla: Janji Kesejahteraan yang Belum Tuntas
Jika ekonomi kerakyatan dijual sebagai narasi besar, maka pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah ujian konkret janji kampanye di lapangan. Jojo menegaskan pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran menjangkau sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan gratis dan pembiayaan kesehatan yang layak. Ia juga menyoroti penanganan karhutla yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional, meski dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan aktivitas warga di wilayah terdampak sangat serius. Banyak kasus ISPA dan terganggunya aktivitas masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang lingkungan belum sejalan dengan klaim perlindungan warga. Keterbatasan jangkauan pemadam kebakaran ke rumah-rumah dekat hutan menambah daftar bukti bahwa prioritas anggaran negara belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hidup dan kesehatan publik.
Membaca Arah Pembangunan: Pemetaan Ulang Skala Prioritas APBN
Dua tahun pemerintahan bukan hanya momen evaluasi, tetapi juga kesempatan untuk mengoreksi arah pembangunan sebelum terlambat. 98 Resolution Network dan berbagai pemangku kepentingan mencoba menganalisis arah pembangunan dan tantangan ekonomi yang masih dihadapi, termasuk perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang hidup, bukan sekadar slogan. Di sisi lain, warga seperti Jojo mendesak pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dalam menentukan prioritas kebijakan dan pengalokasian anggaran. Harapan itu sederhana namun tegas: APBN harus kembali ke mandat utamanya, yaitu melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan terserap pada sektor yang manfaatnya tidak dirasakan luas. Tanpa pemetaan ulang skala prioritas anggaran negara dan pengukuran jujur atas efektivitas program APBN, ekonomi kerakyatan akan berhenti sebagai jargon, bukan kenyataan.
