Penyidikan harus berujung pada kepastian
Dugaan korupsi proyek jalan adalah perkara yang menyangkut penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur publik dan penggunaan anggaran, yang harus dibuktikan melalui penyidikan serta proses hukum yang transparan. Dalam kasus jalan Pamekasan, sorotan tertuju pada proyek pembangunan dan peningkatan Jalan Tlagah–Bulangan Barat, akses Blumbungan di Kecamatan Pegantenan. Meski penyidik Kejari Pamekasan telah menggeledah kantor Dinas PUPR dan sejumlah ruangan di kompleks Setda, serta memeriksa lebih dari 30 saksi, tersangka belum diumumkan.
LBH Peradi Profesional mendesak kejaksaan segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Desakan itu dapat dipahami: tindakan penyidikan yang terlihat tegas perlu diikuti kejelasan tentang hasil dan langkah berikutnya. Namun, penetapan tersangka tetap harus bertumpu pada bukti dan prosedur, bukan sekadar tekanan untuk mengumumkan nama. Tantangan Kejari adalah menunjukkan bahwa kehati-hatian hukum bukan alasan bagi perkara untuk berlarut tanpa penjelasan.
Proyek bermasalah, warga menanggung akibat
Proyek Tlagah Bulangan dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. Nilai pagunya Rp3,7 miliar, sedangkan nilai kontrak dengan CV Dzarrin Putra Utama Rp2,9 miliar. Kontrak diputus sepihak pada akhir Desember 2025 setelah muncul indikasi kegagalan spesifikasi teknis dan dugaan mark-up anggaran. Semua itu masih merupakan dugaan yang harus diuji, bukan kesimpulan bahwa korupsi telah terbukti.
Dampaknya tak berhenti pada berkas kontrak. Jalan yang rusak atau pekerjaan yang terhenti berarti masyarakat tidak memperoleh infrastruktur yang semestinya dibiayai dari penerimaan cukai. Karena itu, perkara ini bukan hanya soal siapa yang menandatangani dokumen, melainkan juga soal manfaat publik yang gagal diterima warga. Semakin lama penyidikan tanpa pembaruan yang jelas, semakin besar ruang bagi kecurigaan dan semakin sulit bagi masyarakat menilai apakah uang publik telah dijaga.
Penghitungan kerugian bukan alasan untuk diam
Kejari menyatakan masih menunggu laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari auditor BPK dan berkoordinasi untuk mempercepat keluarnya angka resmi sebelum gelar perkara penetapan tersangka. Meski bahan pemberitaan menyebut BPKP, keterangan Kejari yang tersedia merujuk pada BPK; karena itu, lembaga dan tahapan yang benar perlu dijelaskan secara terbuka. Kepastian mengenai kerugian negara BPKP tidak boleh diasumsikan sudah tersedia, dan publik berhak mendapat penjelasan tentang apa yang masih ditunggu.
Praktisi hukum Mohammad Taufik menilai penggeledahan dan pemeriksaan saksi penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi harus diikuti perkembangan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta kejaksaan menjelaskan kendala pembuktian maupun penghitungan kerugian serta arah penanganan perkara. Sikap ini lebih berguna daripada sekadar menuntut kecepatan: transparansi membuat publik dapat membedakan proses yang membutuhkan waktu dari proses yang kehilangan arah.
Ukur keseriusan dari langkah berikutnya
Kejari telah melakukan penggeledahan, menyita dokumen pengadaan dan perangkat elektronik, memeriksa puluhan saksi, serta berkoordinasi dengan auditor. Rangkaian itu menunjukkan penyidikan bergerak, tetapi belum menjawab pertanyaan paling mendasar: kapan masyarakat akan mendapat kejelasan tentang hasil pemeriksaan dan tahapan selanjutnya? LBH mendesak penetapan tersangka, sementara Mohammad Taufik menuntut keterbukaan mengenai kendala dan arah penyidikan. Keduanya menempatkan akuntabilitas sebagai ujian bagi penanganan perkara.
Kejaksaan semestinya memberikan pembaruan yang faktual, menjaga proses pembuktian, lalu menjelaskan keputusan setelah hasil penghitungan diterima dan gelar perkara dilakukan. Transparansi bukan berarti membuka materi penyidikan yang patut dirahasiakan, melainkan memberi informasi yang cukup agar proses tidak menjadi kotak hitam. Kesimpulannya, kasus jalan Pamekasan hanya akan memperoleh kepercayaan publik jika Kejari menuntaskan penyidikan secara profesional dan menerangkan langkahnya dengan jelas. Menunggu penghitungan dapat menjadi bagian proses; membiarkan publik tanpa kepastian tidak seharusnya menjadi pilihan.
