Aturan jelas lebih penting daripada lokasi menarik
Family office adalah lembaga profesional yang mengelola kekayaan, aset, investasi, dan urusan keuangan keluarga superkaya, sehingga menjadi pengelola terpadu bagi dana keluarga besar dalam satu struktur layanan. Bagi lembaga seperti ini, kepastian aturan bukan pelengkap: itulah dasar untuk menilai apakah aset dapat dikelola tanpa risiko hukum yang tak terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti kepastian hukum sebagai prasyarat pembentukan family office saat ditemui di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Pesannya tepat sasaran. Indonesia boleh menawarkan daya tarik Bali dan peluang investasi, tetapi investor tidak akan memindahkan pengelolaan kekayaan hanya karena sebuah lokasi populer. Mereka perlu memahami aturan yang berlaku sebelum menempatkan dana. Karena itu, kepastian hukum investasi harus menjadi bagian inti dari rancangan family office Indonesia, bukan janji yang baru dipikirkan setelah modal masuk.
Kepastian hukum menentukan daya saing
Pemerintah tengah mengkaji langkah untuk memperjelas aturan hukum, termasuk ketentuan tindak pidana korupsi, dan mencari jalan tengah dengan melibatkan sejumlah pejabat serta lembaga terkait. Ini arah yang penting, tetapi pekerjaan utamanya adalah menghasilkan aturan yang terang, konsisten, dan bisa dipahami pengelola dana maupun investor. Bagi family office, ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab dan penerapan hukum dapat membuat risiko terasa lebih besar daripada manfaat menempatkan aset di negara baru. Maka, upaya memperjelas regulasi patut dinilai dari hasilnya, bukan banyaknya rapat atau pernyataan. Indonesia perlu menunjukkan bahwa aturan dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Tanpa itu, rencana menarik modal global berisiko berhenti sebagai tawaran lokasi, sementara kebutuhan paling mendasar calon investor—kepastian atas kerangka hukumnya—belum terjawab.
Belajar dari persaingan regional
Indonesia ingin memanfaatkan family office untuk menarik dana investor global, dengan Bali sebagai lokasi yang dipertimbangkan. Persaingannya nyata: Luhut menjadikan Singapura sebagai contoh keberhasilan menarik dana melalui skema tersebut. Namun, menyalin model negara lain tidak cukup. Pemerintah telah mempelajari praktik dari delapan negara untuk merumuskan skema yang sesuai bagi Indonesia sekaligus menarik bagi investor. Pilihan itu menunjukkan bahwa desain kebijakan harus mempertimbangkan lebih dari kepentingan pemerintah. Luhut juga mengakui bahwa skema yang hanya mengikuti kemauan pemerintah tidak akan membuat investor datang. Ini prinsip yang layak dipertahankan: insentif dan lokasi tidak bisa menggantikan aturan yang meyakinkan. Untuk menjadi pesaing, Indonesia perlu menawarkan struktur yang jelas dan dapat dipercaya, bukan semata-mata tempat yang disukai untuk berkunjung.
Bali membuka peluang, keputusan masih menanti
Bali tampak memiliki daya tarik bagi investor besar; Luhut mengatakan ia mendengar banyak investor menyukai lokasi tersebut. Pemerintah juga menyiapkan Bali sebagai pengembangan lanjutan Pusat Finansial Internasional Indonesia, setelah Jakarta menjadi lokasi awal, dengan kemungkinan kawasan serupa dibuka di daerah lain. Namun, Luhut belum memastikan apakah family office akan berada di pusat tersebut karena masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ketidakpastian lokasi ini belum menjadi masalah utama; justru kerangka hukum dan desain kebijakan akan menentukan apakah rencana tersebut punya daya saing nyata. Bali dapat menjadi pintu masuk untuk investor global Bali, tetapi reputasi destinasi tidak otomatis membangun kepercayaan finansial. Kesimpulannya, Indonesia baru bisa menandingi pusat yang sudah mapan jika kepastian hukum hadir bersama skema yang menjawab kebutuhan investor. Tanpa keduanya, peluang menarik dana keluarga besar akan sulit diwujudkan.
