Sengketa lahan menuntut lebih dari sekadar klaim
Sengketa lahan adalah perselisihan tentang hak, penguasaan, atau pemanfaatan tanah yang membutuhkan pembuktian dan penyelesaian hukum agar warga, institusi, serta kepentingan publik memperoleh kepastian. Empat perkara di Kepau Jaya, Arahan, Gresik, dan Ledoksari memperlihatkan mengapa konflik agraria tak bisa diselesaikan hanya dengan saling menguatkan klaim: status tanah, proses perolehan, dan pelaksanaan putusan harus terang. Di Kepau Jaya, polemik mencakup 1.600 hektare di Desa Kepau Jaya, Kampar, dan berujung pada pengunduran diri Tristunaka Dilly Wibowo dari jabatan direktur Lembakum Indonesia wilayah Riau ketika penanganan perkara mencuat. Ia menilai analisis hukumnya tidak dipertimbangkan pimpinan lembaga. Catatan pentingnya bukan soal perbedaan internal semata, melainkan kebutuhan memverifikasi status kawasan sebelum klaim hak ditindaklanjuti: Dilly meminta pemeriksaan koordinat, peta, dan status lahan melalui permohonan resmi kepada Kementerian Kehutanan.
Tanpa verifikasi yang dapat diuji, warga berisiko menunggu kepastian di atas dasar informasi yang belum lengkap, sementara pihak lain dapat mengambil langkah yang memperuncing sengketa. Karena itu, pembuktian status tanah seharusnya menjadi titik awal, bukan pekerjaan yang menyusul setelah konflik membesar.
Jalan hauling dan gugatan warga
Di Desa Arahan, Kabupaten Lahat, lima warga—Majidil, Lamsuning, Kobroni, Pajarullah, dan Romi—mendaftarkan gugatan perdata terhadap PT Akses Lintas Raya (ALR), Direktur Operasional Bambang Sudarmono, serta Diki A. Damanik, yang disebut sebagai perwakilan pelapor dalam perkara pidana. Gugatan perbuatan melawan hukum itu didaftarkan ke PN Lahat pada 29 Oktober 2026. Objeknya berada di Ataran Gegas, dengan hamparan sekitar enam hektare. Pihak warga menyatakan lahan diduga telah dikuasai dan digunakan sebagai jalan hauling batu bara, sementara pembayaran dan keabsahan perjanjian pembebasan lahan masih dipersengketakan.
Di samping gugatan tanah, kuasa hukum warga meminta Polda Sumatera Selatan menangguhkan sementara pemeriksaan, klarifikasi, maupun penyelidikan atas laporan polisi terkait. Permintaan itu menandai dua jalur perkara yang berjalan beriringan, bukan membuktikan siapa yang benar. Bagi warga, penggunaan tanah sebagai akses angkutan tanpa kepastian pembayaran akan membuat perselisihan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengadilan perlu menguji dokumen dan penguasaan fisik secara terbuka; penghentian sementara proses lain pun tetap merupakan permohonan, bukan keputusan yang telah dikabulkan.
Putusan lama, kepastian yang belum tiba
Kasus SDN 207 Sidoraharjo di Gresik menyoroti masalah yang berbeda: putusan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap belum diikuti penyelesaian hak atas tanah. Perkara perdata bermula pada 1991, dan ahli waris menyebut surat keterangan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 30 April 2025 menegaskan putusan telah inkracht. Sengketa tanah sekolah itu telah berlangsung sekitar 35 tahun, sementara bidang yang dipersoalkan kini digunakan sebagai fasilitas pendidikan dasar.
Ini bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan murid maupun hak pihak yang dinyatakan berhak. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menjelaskan langkah dan jadwal penyelesaian, termasuk menuntaskan opsi tanah pengganti atau ganti rugi yang sebelumnya disebut pernah dibicarakan. Kuasa hukum ahli waris menyatakan mereka dapat mempertimbangkan permohonan eksekusi apabila tidak ada perkembangan konkret. Ketika putusan lama tak menghasilkan tindakan yang jelas, kepercayaan pada proses hukum ikut dipertaruhkan. Penyelesaian yang adil mesti menjaga layanan pendidikan sekaligus memastikan hak atas tanah tidak dibiarkan menggantung.
Ledoksari dan ukuran kepastian hukum
Di Ledoksari, Jebres, warga kembali membawa polemik lahan ke PN Solo dengan menggugat PT Kereta Api Indonesia dan BPN Kota Solo. Gugatan baru bernomor 285/Pdt.G/2026/PN.Skt disebut memiliki materi yang sama dengan gugatan sebelumnya, tetapi diajukan oleh kelompok warga berbeda. Pihak kuasa hukum menyatakan sidang perdana dijadwalkan pada 10 November 2026 untuk pemeriksaan administrasi para pihak.
Empat perkara ini tidak boleh disamakan: ada status kawasan yang perlu diverifikasi, lahan yang dikaitkan dengan jalan angkutan, tanah sekolah yang menyisakan pekerjaan setelah putusan, serta gugatan baru warga terhadap perusahaan dan badan pertanahan. Namun, semuanya menuntut hal serupa—dokumen yang dapat diperiksa, proses yang transparan, dan tindak lanjut yang nyata. Kesimpulannya, sengketa lahan tidak selesai hanya karena perkara masuk pengadilan atau putusan telah disebut inkracht. Kepastian baru berarti ketika status hak dijelaskan, proses hukum dihormati, dan kebutuhan warga serta pelayanan publik tidak dikorbankan.
