Percepatan perlu ditopang kepastian hukum
Pembangunan infrastruktur listrik Sulawesi adalah upaya menghadirkan dan memperkuat fasilitas ketenagalistrikan melalui proyek yang mesti memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu, percepatan tidak cukup diukur dari pekerjaan fisik; proyek juga perlu ditangani dengan koordinasi dan tata kelola yang tertib. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, jajaran manajemen PLN bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, di Kendari untuk memperkuat komunikasi dan mendukung kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan ketenagalistrikan. Pertemuan ini penting bukan karena menjanjikan jalan pintas, melainkan karena menempatkan pencegahan persoalan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. Bagi PLN Sulawesi, kepastian hukum dan kemajuan pekerjaan seharusnya berjalan beriringan: proyek perlu bergerak sesuai target, tanpa mengabaikan ketentuan maupun pertanggungjawaban.
Hambatan bukan hanya soal teknis
Tantangan yang dibahas PLN mencakup pendampingan hukum, pengadaan tanah, perizinan, pengelolaan aset, serta persoalan yang berpotensi mengganggu kelancaran pembangunan. Audiensi terpisah pada hari yang sama mempertemukan jajaran PLN dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tenggara, Marsma TNI Heroe Hermawan. Pertemuan itu menyoroti perlunya memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan, mempercepat tindak lanjut persoalan proyek, dan mengantisipasi hambatan. General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyatakan tantangan proyek juga menyangkut aspek sosial, pertanahan, dan koordinasi dengan berbagai pihak daerah. Gambaran ini menunjukkan bahwa agenda percepatan bukan semata urusan konstruksi. Persoalan di lapangan menuntut komunikasi yang teratur dan tindak lanjut yang jelas; tanpa itu, target pekerjaan berisiko berhadapan dengan masalah yang belum ditangani.
Dukungan hukum bukan pengganti kepatuhan
Kolaborasi PLN dan Kejati Sultra diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum proyek, termasuk melalui dukungan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai tugas serta kewenangannya. Kepala Kejati Sultra menekankan pentingnya koordinasi sejak awal agar potensi persoalan bisa diantisipasi, sementara kegiatan pembangunan tetap tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah hubungan yang perlu dijaga: pendampingan hukum dapat membantu PLN menangani tantangan dengan tepat, sedangkan kepatuhan dan prinsip kehati-hatian menjadi tanggung jawab dalam setiap tahapan. Dukungan aparat bukan jaminan bahwa proyek otomatis bebas hambatan atau pasti selesai lebih cepat. Nilainya terletak pada ruang koordinasi dan penguatan hukum yang dapat membantu pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan target. PLN juga menyatakan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Manfaat publik bergantung pada pelaksanaan
Bagi pengguna listrik, alasan proyek ini penting terletak pada harapan akan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan, serta manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Namun manfaat tersebut merupakan tujuan yang diharapkan, bukan hasil yang sudah dibuktikan oleh pertemuan koordinasi. PLN berharap dukungan Kabinda dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi berkelanjutan; dengan Kejati, koordinasi diharapkan membantu mengantisipasi potensi persoalan lebih awal. Langkah berikutnya karena itu bukan sekadar mengulang komitmen percepatan, melainkan menjaga tindak lanjut yang konsisten, sesuai kewenangan masing-masing pihak. Kesimpulannya, percepatan pembangunan ketenagalistrikan akan lebih berarti bila berjalan bersama kepastian hukum, penyelesaian persoalan, dan akuntabilitas. Kolaborasi membuka dukungan untuk proses tersebut, tetapi keberhasilan tetap bergantung pada pelaksanaan proyek yang tertib dan sesuai aturan.
