Kesepakatan besar, kepastian yang belum terasa
Kerja sama pengelolaan sampah Jakarta-Bekasi adalah perjanjian lima tahun untuk membiayai penanganan sampah di TPST Bantargebang sekaligus mendukung warga dan lingkungan yang menanggung dampaknya. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menandatangani kesepakatan senilai Rp362 miliar di Balai Kota Jakarta pada 26 Oktober 2026. Nilainya turun Rp19 miliar dari kesepakatan sebelumnya sebesar Rp381 miliar. Dana tersebut mencakup bantuan sosial, infrastruktur, layanan kesehatan, perbaikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, angka lima tahun itu tidak otomatis menjawab kebutuhan warga hari ini. Ketika truk masih datang dan kompensasi tertahan, ukuran keberhasilan bukan hanya nilai kesepakatan, melainkan apakah bantuan sampai tepat waktu dan perlindungan warga tetap utuh.
Pemangkasan anggaran tak boleh mengurangi hak warga
DPRD Kota Bekasi meminta alokasi bantuan langsung tunai bagi warga terdampak tidak ikut dipangkas dan tetap sebesar Rp163 miliar, meski dana kerja sama turun menjadi Rp362 miliar. Permintaan itu tepat: beban polusi, risiko kesehatan, tekanan terhadap lingkungan, dan kebutuhan layanan publik tidak hilang hanya karena nilai perjanjian mengecil. Menautkan kompensasi semata-mata pada tonase sampah juga berisiko mengabaikan dampak yang dialami warga dari hari ke hari. Dana sampah Bekasi seharusnya dibagi dengan prioritas yang jelas, bukan sekadar disesuaikan mengikuti perubahan angka di atas kertas. Pemerintah perlu membuka rincian alokasi dan memastikan bantuan langsung tetap terlindungi. Tanpa penjelasan itu, penurunan anggaran dapat terasa sebagai pengurangan tanggung jawab, sementara masyarakat sekitar tetap menerima beban operasional TPST.
Empat bulan menunggu kompensasi
Kesenjangan antara janji dan pelaksanaan paling nyata dalam keluhan warga Sumur Batu. Hasan mengatakan kompensasi belum diterimanya selama empat bulan, padahal hak yang ia harapkan sekitar Rp1.200.000 per kepala keluarga; pada pencairan sebelumnya, ia mengaku menerima Rp600.000. Apong juga menyebut warga telah menunggu empat bulan, setelah pola pembayaran yang biasanya tiga bulanan sempat berubah menjadi dua bulanan. Ia mengatakan pencairan dijanjikan pada akhir bulan. Kiriman sampah Jakarta ke TPST Bantargebang tetap berlangsung normal tanpa penghentian operasional. Ketimpangan ini sulit dibenarkan: aktivitas yang menimbulkan dampak terus berjalan, sementara kompensasi warga Bantar Gebang tertunda dan besaran yang diterima dipersoalkan. Pemerintah perlu memberi jadwal pencairan yang pasti, menjelaskan perubahan pola pembayaran, dan menyelesaikan tunggakan, bukan sekadar meminta warga menunggu.
Perpanjangan harus mengurangi ketergantungan
Perpanjangan kerja sama semestinya menjadi masa transisi untuk mengurangi sampah yang dikirim ke Bantargebang, bukan alasan mempertahankan ketergantungan. Tumpukan sampah yang telah bercampur selama puluhan tahun menunjukkan bahwa persoalan ini melampaui batas administrasi dan memerlukan perubahan di hulu. Dalam pengelolaan sampah Jakarta, aturan pemilahan dari sumber perlu disertai pengangkutan terpisah, fasilitas pengolahan yang memadai, serta pelaporan berkala tentang jumlah sampah yang dikurangi, diolah, dan dikirim ke lokasi. Jakarta menyebut memiliki hampir 31 fasilitas TPS 3R, sementara fasilitas RDF Rorotan mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari; rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di Bantargebang juga sedang disiapkan bersama Danantara. Semua langkah itu harus dinilai dari hasil terukur, bukan sekadar pengumuman.
Kesimpulannya, perjanjian Rp362 miliar hanya akan berarti jika dua kewajiban berjalan bersamaan: kompensasi dibayarkan tepat waktu tanpa mengurangi perlindungan warga, dan volume sampah dari sumbernya benar-benar ditekan. Pemerintah perlu membuktikan keduanya melalui pencairan yang transparan, alokasi bantuan yang terjaga, dan data pengurangan sampah yang dapat diperiksa publik. Warga Bantar Gebang tidak seharusnya menanggung dampak hari ini sambil menunggu janji perbaikan esok.
