Transfer pusat menjadi penyangga yang tak boleh tersendat
Transfer pusat daerah adalah dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan dan layanan publik, sehingga keterlambatan realisasinya dapat mempersempit ruang gerak APBD. Tekanan fiskal daerah bukan sekadar soal angka di atas kertas: pemerintah tetap harus membiayai kewajiban rutin dan menjaga layanan bagi warga. Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah pusat segera membayar kekurangan transfer ke daerah saat kunjungan reses di Muara Enim pada 3 November 2026. Dorongan itu tepat, sebab daerah tidak semestinya menanggung sendiri akibat penerimaan yang tertahan ketika kewajiban belanja terus berjalan. Wahyu menyebut kondisi keuangan daerah dipengaruhi defisit anggaran, penerimaan pajak yang belum optimal, serta dinamika ekonomi global. Tekanan pada APBN, termasuk beban subsidi energi yang meningkat, ikut membatasi kepastian fiskal. Namun, realisasi transfer tetap perlu disertai pengelolaan belanja yang disiplin; tambahan dana tidak akan menyelesaikan masalah jika perencanaan daerah lemah.
Sawahlunto mengakui ketergantungan dan menetapkan batas realistis
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengakui APBD kota masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam menjawab pandangan umum lima fraksi DPRD pada 4 November 2026, ia menyatakan RAPBD 2027 disusun dengan prinsip kehati-hatian di tengah kemampuan keuangan yang menyusut. Ketergantungan itu membuat penguatan PAD penting, tetapi target harus berpijak pada potensi yang masuk akal. Target PAD Sawahlunto ditetapkan Rp73 miliar; Riyanda menyebutnya sebagai estimasi paling optimistis yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sikap menolak target imajiner patut didukung: angka yang terlalu tinggi mungkin tampak ambisius saat dibahas, tetapi bisa berubah menjadi defisit semu ketika penerimaan meleset. Pemerintah kota menyebut optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset, serta pengembangan pariwisata sebagai jalur peningkatan PAD. Tantangannya adalah mengubah rencana itu menjadi penerimaan nyata tanpa membebani warga secara tidak proporsional.
Komposisi belanja menentukan mutu kehati-hatian
Kehati-hatian dalam RAPBD Sawahlunto perlu dinilai bukan hanya dari target pendapatan, melainkan juga dari pilihan belanjanya. Belanja pegawai diproyeksikan Rp309 miliar dari total belanja operasi Rp454 miliar, sedangkan belanja modal sekitar Rp14 miliar. Riyanda menyebut kewajiban gaji dan tunjangan sebagai penyebab besarnya belanja pegawai, serta mengatakan belanja barang dan jasa yang tidak esensial telah dirasionalisasi demi menjaga layanan dasar. Langkah itu penting, tetapi ruang investasi yang terbatas patut terus diawasi agar kebutuhan jangka panjang tidak selalu kalah oleh pengeluaran rutin. Pemerintah memproyeksikan defisit sekitar Rp18 miliar dan menyeimbangkannya dengan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp20 miliar. Angka defisit tersebut masih akan dibahas bersama DPRD untuk ditekan sesuai ketentuan fiskal. Artinya, rancangan belum menjadi keputusan akhir: pembahasan harus menguji asumsi penerimaan dan memastikan pembiayaan tidak menutupi masalah struktural.
Anggaran harus terasa manfaatnya bagi warga
Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya keseimbangan di atas kertas, tetapi juga apakah warga tetap memperoleh layanan yang dibutuhkan. Data semester pertama 2026 mencatat 347 anak usia 6–18 tahun di Sawahlunto masuk kategori putus sekolah atau tidak sekolah. Pemerintah menyiapkan pendidikan kesetaraan, pembelajaran digital, serta penguatan keterampilan dan kewirausahaan untuk menjangkau mereka. Kebutuhan tersebut menunjukkan mengapa penghematan harus selektif: memangkas belanja yang tidak esensial masuk akal, tetapi pelayanan dasar dan intervensi pendidikan tidak boleh menjadi korban pengetatan. Catatan dan rekomendasi fraksi akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah. Proses itu sebaiknya menjadi kesempatan memperjelas prioritas, menguji target PAD, dan melindungi program yang berdampak langsung. Tekanan fiskal daerah menuntut disiplin, bukan kelumpuhan kebijakan.
Kesimpulannya, percepatan kekurangan transfer pusat perlu berjalan beriringan dengan penyusunan APBD yang realistis dan terbuka. Sawahlunto benar untuk tidak membangun anggaran dari target pendapatan yang sulit dipertanggungjawabkan, tetapi ketergantungan pada transfer tetap menjadi risiko yang harus dikurangi secara bertahap. Pemerintah pusat perlu memberi kepastian pencairan, sementara pemerintah daerah wajib menajamkan prioritas dan memperkuat PAD tanpa mengorbankan layanan warga. Kehati-hatian baru bermakna jika menghasilkan anggaran yang masuk akal sekaligus melindungi kebutuhan publik.
