Serapan rendah menjadi peringatan
Anggaran ketahanan bencana adalah dana pemerintah untuk mengurangi risiko bencana melalui infrastruktur, kesiapsiagaan, perlindungan warga, dan langkah mitigasi sebelum keadaan darurat terjadi. Di Jakarta, dana ini penting karena ancaman banjir pesisir dan gangguan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Hingga September 2026, Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan Rp1,26 triliun dari pagu Rp4,84 triliun untuk penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana—sekitar 26 persen. Angka tersebut bukan sekadar catatan administrasi: serapan anggaran bencana yang tertinggal menimbulkan pertanyaan apakah program perlindungan berjalan cukup cepat ketika warga menghadapi cuaca buruk, kualitas udara tidak sehat, dan dampak asap kebakaran hutan.
Dana itu mencakup pembangunan tanggul, pengembangan drainase dan konservasi air tanah, pemeliharaan hidran, pelatihan kebakaran, logistik, peralatan perlindungan, serta operasi modifikasi cuaca. Karena cakupannya luas, capaian 26 persen seharusnya mendorong Pemprov menjelaskan program mana yang tertunda dan bagaimana percepatannya akan diukur, bukan sekadar mengandalkan lonjakan belanja pada akhir tahun.
Pembebasan lahan dan tanggung jawab yang perlu diperjelas
Pemprov menyebut pembebasan lahan sebagai salah satu kendala yang menghambat realisasi belanja proyek tanggul pengaman pantai. Namun, Dinas Sumber Daya Air menyampaikan keterangan berbeda: trase tanggul berada di area perairan sehingga dinas tidak melakukan pembebasan lahan.
Perbedaan penjelasan ini perlu dibereskan secara terbuka. Publik perlu mengetahui bagian proyek mana yang terkendala, proses apa yang belum tuntas, serta instansi mana yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Tanpa kejelasan itu, pembebasan lahan tanggul berisiko menjadi alasan umum yang menutupi hambatan sebenarnya dan menyulitkan warga menilai kemajuan.
Urgensinya nyata: sejumlah bagian tanggul di Muara Baru dilaporkan bocor sehingga air laut merembes ke daratan yang lebih rendah. Dalam kondisi seperti itu, keterlambatan bukan cuma persoalan jadwal proyek. Ia dapat memperpanjang paparan warga dan kawasan pesisir terhadap risiko yang semestinya dikurangi oleh infrastruktur perlindungan.
Target 2027 menuntut kemajuan yang terlihat
Pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development memakai skema tahun jamak untuk periode 2025–2027. Pekerjaan sedang berlangsung di Pluit Pantai Mutiara Sisi Timur dan Kali Blencong, sementara panjang tanggul pengaman pantai yang telah terbangun mencapai 12,44 kilometer.
Target penyelesaian pada 2027 memberi waktu, tetapi bukan alasan untuk menunda penyelesaian hambatan sekarang. Pemerintah menyatakan akan mempercepat pekerjaan agar target tercapai; keberhasilan janji itu harus terlihat dari kemajuan lapangan dan penjelasan berkala tentang tahap yang telah diselesaikan.
Pemprov juga menyebut belanja cenderung menumpuk pada triwulan IV, dan serapan triwulan III 2025 tercatat 49,07 persen. Pola belanja yang menumpuk di penghujung tahun patut diawasi: percepatan tidak boleh berhenti pada pencairan, tetapi harus menghasilkan pekerjaan mitigasi yang selesai dan bermanfaat bagi warga.
Kesimpulan: ukur percepatan dari perlindungan warga
Rendahnya serapan anggaran bencana Jakarta menunjukkan bahwa alokasi besar saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyelaraskan penjelasan tentang hambatan, mempercepat pekerjaan yang siap dilaksanakan, dan membuka kemajuan proyek tanggul pantai Jakarta secara terukur. Dengan tanggul ditargetkan selesai pada 2027, keterlambatan yang dibiarkan sekarang dapat menggerus kepercayaan sekaligus menunda perlindungan yang dibutuhkan warga. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan belanja yang terserap, melainkan risiko yang benar-benar berkurang.
