Pariwisata sebagai Prioritas Saat Anggaran Daerah Kalsel Diperketat
Pariwisata sebagai prioritas pembangunan dalam anggaran daerah Kalsel adalah pilihan kebijakan ketika pemerintah daerah memutuskan untuk tetap mengembangkan destinasi wisata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memperluas manfaat ekonomi bagi warga lokal, meski kemampuan fiskal menyusut dan program APBD 2027 harus disusun lebih selektif dan efisien. Pengambilan prioritas ini bukan sekadar pertimbangan estetika atau citra daerah, melainkan strategi ekonomi yang memanfaatkan kekayaan alam dan budaya sebagai penggerak pembangunan ketika ruang fiskal tidak lagi longgar. Komisi II DPRD Kalsel secara terang menempatkan isu ini di pusat perencanaan keuangan regional dengan menggelar rapat bersama mitra kerja untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, serta kemampuan anggaran 2027 yang tersedia. Rapat kerja yang dipimpin Muhammad Yani Helmi memfokuskan bahasan pada keselarasan antara rencana pembangunan, pilihan program, dan realitas anggaran, agar setiap keputusan APBD tidak berhenti sebagai daftar kegiatan administratif tetapi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Kemampuan Fiskal
Di balik wacana anggaran daerah Kalsel yang terbatas, salah satu titik krusial adalah cara pemerintah daerah menyusun prioritas dan menyambungkan perencanaan jangka menengah dengan APBD tahunan. Perwakilan Bappeda Kalsel, Suprapto Tri Astuti, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah kini mengacu pada RPJMD Provinsi Kalsel 2025–2029, sehingga perencanaan program tidak bisa lagi sporadis atau berbasis keinginan sesaat. Program pembangunan dituntut untuk disinkronkan dan dibagi secara proporsional kepada 119 SKPD agar pelaksanaannya efektif serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Di sisi lain, BPKAD menekankan indikator tata kelola pemerintahan yang akuntabel, termasuk target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, perencanaan keuangan regional tidak hanya soal membagi kue anggaran, tetapi menjaga fondasi transformasi tata kelola agar program APBD 2027 tetap credible, bisa dipertanggungjawabkan, dan memberi dampak nyata bagi warga. Komisi II tepat ketika menekan pentingnya sinkronisasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran, karena tanpa disiplin ini, keterbatasan fiskal akan berubah menjadi krisis kepercayaan publik.
Mengapa Pariwisata Layak Dipertahankan sebagai Prioritas Pembangunan
Ketika anggaran diketatkan, sektor yang tidak punya efek langsung sering menjadi korban pemangkasan. Komisi II memilih pendekatan berbeda: pengembangan pariwisata tetap menjadi perhatian, meski kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2027 harus disesuaikan. Penyesuaian fiskal berdampak pada alokasi sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata, tetapi Komisi II menilai komitmen terhadap program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat tidak boleh luntur. Ini adalah sikap politik anggaran yang patut dicatat: bukannya memotong sektor yang dianggap lembut, mereka mempertahankannya sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Muhammad Yani Helmi menekankan bahwa program-program prioritas yang memberi manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama dan akan diperjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan penting bisa terakomodasi. Di sini terlihat logika kebijakan yang lebih matang: pariwisata bukan bonus, melainkan instrumen pembangunan yang bisa memperkuat PAD, mendorong usaha kecil, dan membuka lapangan kerja lewat pemanfaatan aset dan potensi wisata daerah yang menjadi daya tarik sekaligus sumber pendapatan.
Strategi Efisiensi: Selektif Memilih Program dan Mencari Mitra
Komisi II mengirim pesan jelas kepada seluruh SKPD: di masa fiskal ketat, setiap program wajib lulus uji prioritas dan efektivitas. Menurut Muhammad Yani Helmi, setiap satuan kerja perangkat daerah harus semakin selektif dalam menentukan program, dengan mengedepankan skala prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran. Ini adalah koreksi penting terhadap pola belanja yang cenderung menyebar tipis tanpa ukuran dampak. Dalam konteks pariwisata, selektivitas berarti menempatkan anggaran pada lokasi dan kegiatan yang bisa memicu efek berantai ekonomi, bukan sekadar mempercantik wajah destinasi. Karena itu, Komisi II mendorong Dinas Pariwisata lebih inovatif dengan membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mengakui bahwa anggaran daerah Kalsel tidak lagi cukup untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan. Jika aset dan potensi wisata dikelola bersama mitra yang tepat, destinasi bukan hanya menarik wisatawan tetapi juga memberi kontribusi PAD. Di tengah keterbatasan fiskal, dorongan mencari terobosan adalah sikap realistis: pemerintah daerah memfasilitasi, dunia usaha berinvestasi, dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Kolaborasi Lintas Lembaga: Kunci Memaksimalkan Dampak Program APBD 2027
Dalam kondisi anggaran yang menurun, bekerja sendiri adalah resep kegagalan. Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan memilih jalur kolaboratif dengan Bappeda dan BPKAD untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, serta kemampuan anggaran 2027 yang tersedia. Pembahasan diarahkan pada sinkronisasi program prioritas dengan kondisi fiskal daerah, agar program kerja tahun anggaran 2027 bukan hanya tertata di atas kertas, tetapi realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rapat lanjutan pembahasan RAPBD 2027 yang juga menghadirkan Dinas Pariwisata dan Biro Administrasi Pembangunan, Komisi II kembali menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain harus terus diperkuat. "Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mencari terobosan agar program prioritas tetap berjalan dan potensi daerah bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tegas Muhammad Yani Helmi. Kesimpulannya, jika kolaborasi dan disiplin prioritas dijalankan konsisten, APBD 2027 yang terbatas masih bisa menjadi alat pembangunan yang efektif, dengan pariwisata sebagai salah satu lokomotif utama yang menggerakkan kesejahteraan warga lokal.
