Kesetaraan harus tampak dalam keputusan
Pengarusutamaan gender adalah cara pemerintah memasukkan kebutuhan dan pengalaman perempuan serta laki-laki ke dalam kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan agar manfaat layanan publik dapat diakses secara adil. Ukuran itu lebih berarti daripada sekadar keberadaan aturan atau dokumen perencanaan: warga perlu merasakan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Bangka Tengah dan Sampang kini menghadapi ujian yang serupa, meski dalam konteks penilaian berbeda. Bangka Tengah mengikuti verifikasi lapangan evaluasi PUG 2024 dan 2025 pada 29 Oktober 2026, sebagai bagian dari penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Sehari kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengevaluasi PUG 2024–2025 di Sampang. Kedua proses ini penting bukan karena penghargaan semata, melainkan karena dapat menguji apakah kesetaraan gender daerah benar-benar menjadi cara kerja pemerintah.
Bangka Tengah: penghargaan bukan tujuan akhir
Bangka Tengah membidik Penghargaan Parahita Ekapraya 2026, tetapi pernyataan pemerintah daerah sendiri memberi ukuran yang lebih substantif: kesetaraan tidak boleh berhenti di regulasi dan rencana. Implementasi harus masuk ke kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan agar manfaatnya sampai kepada masyarakat. Karena itu, penilaian yang mencakup anggaran layak dibaca sebagai pemeriksaan atas prioritas, bukan sekadar kelengkapan berkas. Bupati Algafry Rahman menegaskan bahwa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Sikap ini penting, sebab penghargaan hanya punya arti jika mendorong perubahan nyata. Verifikasi lapangan dapat membantu membandingkan data evaluasi mandiri dan dokumen administrasi dengan praktik pembangunan. Namun, hasil akhirnya patut dinilai dari apakah kebijakan dan alokasi sumber daya menjawab kebutuhan warga secara setara, bukan dari pengakuan formal semata.
Sampang diuji lewat verifikasi pusat
Sampang terpilih sebagai objek verifikasi lapangan pemerintah pusat dalam evaluasi PUG 2024–2025. Evaluasi berlangsung di Aula Bappelitbangda pada 30 Oktober, dihadiri Wakil Bupati Ahmad Mahfudz. Pemerintah kabupaten menyatakan akan mengklarifikasi dan menyelaraskan data yang diperlukan agar proses verifikasi dapat berjalan dengan baik. Mahfudz menyebut perencanaan dan pengalokasian anggaran sebagai bagian dari upaya memperoleh predikat PUG, serta mengatakan bahwa program pemerintah dipastikan responsif terhadap gender. Ia juga memastikan kebijakan dan layanan publik dapat diakses secara adil. Pernyataan itu menetapkan standar yang patut diuji: anggaran responsif gender bukan label yang cukup dicantumkan dalam dokumen, melainkan dukungan nyata bagi program dan layanan yang mengatasi hambatan akses. Verifikasi akan lebih bermakna jika menilai kaitan antara kebutuhan warga, keputusan anggaran, dan hasil layanan, bukan hanya kesesuaian data administratif.
Anggaran adalah bukti komitmen, bukan pelengkap
Perbandingan kedua kabupaten menunjukkan mengapa evaluasi dan anggaran perlu dibaca bersama. Evaluasi PUG memeriksa apakah pemerintah mampu menerjemahkan komitmen ke dalam perencanaan dan pelaksanaan; alokasi anggaran menunjukkan apakah komitmen itu mendapat dukungan sumber daya. Tanpa pengujian tersebut, kesetaraan mudah tinggal sebagai tujuan yang baik di atas kertas. Bangka Tengah sedang melewati verifikasi yang terkait dengan penilaian penghargaan, sementara Sampang telah dipilih untuk verifikasi lapangan oleh pemerintah pusat dan menyatakan akan mengejar hasil maksimal. Tahap berikutnya bagi keduanya adalah membuktikan bahwa data, kebijakan, dan belanja daerah berpadu untuk membuat pembangunan serta layanan lebih adil. Publik seharusnya menilai kesetaraan gender daerah dari perubahan yang dapat dirasakan warga, bukan sekadar predikat. Penghargaan dapat menjadi pemicu, tetapi komitmen baru terbukti ketika kebutuhan yang berbeda masuk ke keputusan dan anggaran pemerintah.
